Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M Naser, mengapresiasi tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Anggota DPR RI itu menyebutkan, tema itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di berbagai bidang, terutama ekonomi. “Sudah saatnya, 81 tahun ini kita terus bagaimana berdaulat di berbagai bidang, terutama berdaulat di bidang ekonomi,” kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dadang menilai prinsip perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, ia mendorong agar berbagai gagasan dan kebijakan…

Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, seluruh elemen negara perlu menjadikan momentum tersebut sebagai bahan refleksi untuk memastikan cita-cita kemerdekaan berupa kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat benar-benar terwujud. Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mengatakan, usia 81 tahun merupakan fase kematangan bagi sebuah bangsa sehingga berbagai janji dan cita-cita yang menjadi dasar berdirinya negara harus terus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Furtasan kepada Politikparlemen.co di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dalam rangkaian agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026. “Kalau melihat usia,…

Legislator Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) agar dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026 ini. Langkah ini dinilai sangat krusial sebagai payung hukum utama dalam memuluskan agenda transisi energi nasional serta menarik investasi hijau ke dalam negeri. ​Keterangan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, saat ditemui saat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI di lobby Nusantara II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat, (14/8/2026). Ratna menjelaskan, pembahasan RUU EBET sendiri telah memasuki tahap-tahap krusial dalam Program Legislasi…

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, menegaskan komitmen dewan dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Asta Cita. Fokus utama pengawasan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan jaminan keselamatan transportasi nasional. Ditemui di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, sesaat sebelum agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 pada Jumat (14/8/2026), Novita menyampaikan apresiasinya terhadap langkah strategis pemerintah. Ia menyoroti program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang yang krusial. “Presiden membuat program ini tidak untuk jangka pendek, tapi jangka panjang. Harapannya, generasi penerus ke depan jangan…

Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Haris mengapresiasi percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, akselerasi program tersebut perlu terus didukung sekaligus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Haris menilai MBG tidak semata-mata merupakan program pemberian makanan kepada anak, tetapi juga harus menjadi sarana edukasi mengenai pola makan bergizi dan seimbang bagi masyarakat. “Tentu pertama kita memberikan apresiasi terhadap langkah start yang saya kira sangat cepat dalam melakukan pembenahan – pembenahan terhadap BGN, terutama program MBG. Sehingga kita lihat dalam waktu sebulan ini akselerasinya sudah saya kira luar biasa,”…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu terus dilanjutkan dan diperkuat. Sejumlah program, seperti transformasi digital pendidikan, revitalisasi sekolah rusak, serta peningkatan kesejahteraan guru secara bertahap, dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Hal tersebut disampaikan Hetifah kepada Politikparlemen.co sesaat sebelum mengikuti rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, pidato Presiden pada momentum tersebut menjadi penting untuk melihat capaian program pemerintah sekaligus arah kebijakan yang akan dilaksanakan ke depan. “Untuk 2027, mudah-mudahan…

Jelang agenda Sidang Tahunan 2026 dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI dan Pidato Presiden RI, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan harapannya terkait penyampaian Pidato RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahtra meyakini pentingnya pelaksanaan program-program strategis nasional yang telah dan akan dirasakan dampak positif langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. “Ya, tentu kita berharap bahwa hari ini kan Presiden akan melangsungkan pidato RAPBN tahun 2027, dan di dalam RAPBN itu ada 8 poin yang akan disampaikan oleh Presiden. Kita berharap agar yang direncanakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan semua program-program strategis nasional bisa dirasakan oleh seluruh…

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026, selalu menjadi sorotan publik. Sebab, momen tersebut menjadi ruang lembaga-lembaga negara untuk menunjukan akuntabilitas dan kinerjanya sebagai parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menanggapi dari sisi parlemen, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menjelaskan DPR RI telah menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan baik, khususnya dalam mengawasi kinerja pemerintah. Namun, ia tetap mendorong agar fungsi pengawasan tersebut terus diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel. “DPR banyak melakukan pengawasan dengan baik, dengan ketat, supaya pemerintah bisa berjalan dan efektif,” kata Darmadi saat ditemui oleh Politikparlemen.co jelang Sidang Tahunan…

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai prioritas dalam penyusunan APBN 2027. Hal itu disampaikannya jelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Baginya, usia 81 tahun Indonesia adalah momentum untuk kembali melihat amanat Pembukaan UUD 1945, khususnya cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. “Dua hal yang penting itu harus menjadi prioritas pembangunan di 2027. Kalau kita mengatakan prioritas, itu harus terlihat dalam APBN nantinya, APBN 2027,” ujar Andi saat…

Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan menegaskan pentingnya penguatan ketahanan energi nasional di tengah berbagai penyesuaian kebijakan sektor energi. Maka dari itu, ungkapnya, DPR RI melalui Komisi XII DPR RI terus mengawal kebijakan pemerintah agar ketersediaan energi tetap terjaga dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. “Yang pasti, Komisi XII sangat mengawal ketahanan energi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Presiden dan kami terus mengawal dan mengawasi,” ujar Irsan saat ditemui oleh Politikparlemen.co menjelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Selama mengawal sektor energi, ia menyampaikan…