Penulis: redaksi

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut penyelenggaraan haji tahun ini menghadirkan terobosan layanan yang belum pernah dirasakan jemaah reguler pada musim haji sebelumnya. Salah satu yang paling disorot adalah penempatan jemaah reguler di hotel-hotel bintang lima kawasan Markaziah, dekat Masjid Nabawi. Hal itu disampaikan Cucun usai rapat koordinasi Timwas Haji DPR RI dengan Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah di Kantor Daker Madinah, Makkah, Senin (18/05/2026). Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. “Ini baru sejarah di republik kita. Jemaah reguler bisa diinapkan di hotel-hotel bintang lima di kawasan…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menaruh perhatian serius terhadap kesiapan layanan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), terutama terkait distribusi konsumsi dan pengaturan pergerakan jemaah. Ketua Timwas Haji DPR RI 2026, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan pengawasan tahap berikutnya akan difokuskan di Makkah untuk memastikan persoalan yang terjadi pada musim haji sebelumnya tidak terulang. “Kami akan cek benar terutama soal makanan yang tahun lalu menjadi masalah. Jangan sampai terjadi lagi jemaah kelaparan seperti tahun sebelumnya,” kata Cucun dalam konferensi pers usai rapat evaluasi di Kantor Daker Madinah, Arab Saudi, Senin (18/05/2026). Ia menjelaskan, Timwas telah menemukan pola…

Timwas Haji DPR RI menilai sistem screening kesehatan jemaah haji tahun 2026 menunjukkan hasil lebih baik. Hal itu terlihat dari menurunnya angka jemaah wafat dibanding musim haji sebelumnya. Ketua Timwas Haji DPR RI 2026, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut hingga tahap evaluasi di Madinah jumlah jemaah wafat tercatat hanya sekitar 15 orang. “Angka wafat menurun dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan screening dan penanganan kesehatan dilakukan dengan sangat baik sejak keberangkatan,” kata Cucun kepada Politikparlemen.co saat konferensi pers di Kantor Daker Madinah, Arab Saudi, Senin (18/05/2026). Ia menjelaskan, pemerintah kini lebih selektif dalam memberangkatkan jemaah, khususnya bagi jemaah dengan kondisi kesehatan berisiko tinggi. Menurutnya, hanya tersisa sekitar 13…

Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Trisakti. Pertemuan ini difokuskan untuk menyerap pokok-pokok pikiran serta usulan komprehensif guna menyusun paradigma baru dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Menanggapi, Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengapresiasi masukan para akademisi yang tidak hanya membedah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi juga menyentuh keterkaitan dengan undang-undang penunjang lainnya. Mulai dari regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dinilai sudah usang, hingga Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Salah satu poin krusial yang dilemparkan Obon dalam…

Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mendorong agar para peternak bebek dapat dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pelibatan peternak lokal penting agar manfaat program pemerintah juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha peternakan rakyat. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya memahami kondisi para peternak bebek, bahkan memiliki pengalaman langsung melihat usaha peternakan bebek yang berhasil berkembang dari proses penetasan hingga pemasaran. “Saya tahu ada peternak bebek yang berhasil. Dari awal penetasan sampai dijual, bahkan mereka juga membesarkan untuk dagingnya dan memasakkan untuk persiapan pemasaran,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat…

Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat menilai masuknya telur bebek ke dalam rantai MBG bisa memperkaya keanekaragaman sumber protein dalam program tersebut, sekaligus menjadi solusi bagi para peternak bebek nasional yang kini tengah mengalami kerugian. Pun, ia sepakat agar aspirasi ini menjadi perhatian serius dari pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pasalnya, kandungan protein pada telur bebek sangat bagus dan nomenklatur BGN sendiri sebenarnya tidak membatasi jenis telur yang wajib digunakan. “Dan yang saya tahu di nomenklatur BGN Republik Indonesia kebutuhan protein itu disebutnya diantaranya telur, daging. Telurnya telur apa tidak disebut karena itu mungkin perlu semacam keanekaragaman di samping…

Komisi IX DPR RI memberikan perhatian serius terhadap potensi keterlibatan para peternak bebek dalam menyuplai kebutuhan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyatakan dukungannya terhadap rencana pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Persatuan Peternak Bebek Nasional (PBN). Meski demikian, Nurhadi mengingatkan pentingnya pemetaan profil peternak secara mendetail guna menyesuaikan kebijakan di tingkat daerah. Berbeda dengan ayam petelur yang tersebar merata, sebaran peternak bebek dinilai memerlukan pendekatan berbasis wilayah atau klaster tertentu. “Kita sangat mendukung atau mendorong kesepakatan dalam bentuk MOU BGN dengan PBN. Namun negara ini hadir tentu pasti dari…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti adanya dispute atau perbedaan penafsiran mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Perbedaan tersebut menyangkut perbedaan pemahaman antara kubu formalis dan progresif mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam kaitannya terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Sebagai informasi, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28 belakangan memunculkan diskursus baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bahwa, Putusan MK tersebut menegaskan bahwa adanya satu otoritas tunggal dalam penghitungan kerugian negara, yaitu BPK. MK berpandangan bahwa putusan tersebut sejalan dengan penjelasan pada Pasal 603 KUHP baru yangmenyebutkan kerugian negara didasarkan pada…

Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Peternak Bebek Nasional (PBN). Dalam pertemuan tersebut, Komisi IX DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi para peternak agar telur bebek dapat diakomodir dalam rantai pasok program pemenuhan gizi nasional. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin selaku pemimpin RDPU menyampaikan apresiasinya atas masukan yang disampaikan oleh PBN. Ia menegaskan bahwa Komisi IX akan memanfaatkan fungsi pengawasan dan kemitraannya dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperjuangkan nasib para peternak bebek. “Tentu kami mengapresiasi masukan saran yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di Komisi IX. Kami bermitra dengan badan gizi…

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengapresiasi capaian kinerja Kementerian UMKM dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai menunjukkan perkembangan positif. Realisasi penyaluran KUR pada tahun 2025 diketahui mencapai 94,4 persen. Sementara pada Semester I tahun 2026, serapan anggaran telah mencapai 35,8 persen atau sekitar Rp105,8 triliun. “Kami mengapresiasi capaian kinerja Kementerian tahun 2025, di mana realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR mencapai 94,4 persen,” ujar Hendry dalam agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026). Meski demikian, ia menyoroti masih adanya kendala di lapangan…