- Panja AI DPR RI Soroti Masa Depan Pelaku Industri Kreatif di Era Akal Imitasi
- Gandeng Polri dan Kemenkes, Setjen DPR Perkuat Layanan Kegawatdaruratan
- RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral
- Desa Adat Didorong Jadi Benteng Pencegahan Narkoba di Bali
- Sawah di Kabupaten Bandung Terus Menyusut, Perlu Persentase Jelas Alih Fungsi Lahan
- Lapas Harus Jadi Ruang Hidup, Willy Aditya: Bukan Sekadar Tempat Hukuman
- RUU Desain Industri Harus Lindungi UMKM dari Penjiplakan
- Achmad Daeng Sere: Kesejahteraan Prajurit dan Alutsista Tak Bisa Dipisahkan
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hugua menyatakan dukungan terhadap inisiatif Presiden RI terkait kebijakan Kewarganegaraan Ganda yang mengakomodasi secara terbatas. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk merangkul kembali talenta-talenta unggul Indonesia yang berada di luar negeri. “Kami sangat setuju dengan kebijakan ini. Sehubungan dengan asas kewarganegaraan tunggal yang kita anut selama ini, kami menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai terbatas atau hilangnya hak-hak kewarganegaraan mereka akibat tuntutan pekerjaan di luar negeri,” ungkap Umbu usai Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Legislator Fraksi…
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi akan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi dalam pengelolaan sumber daya migas di sektor hulu. Penguatan tersebut menjadi salah satu substansi yang akan diakomodasi dalam draf RUU Migas. “Yang penting kita akomodir bahwa kita akan beri ruang, baik itu BUMD maupun koperasi, dalam bagaimana partisipasinya dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor minyak dan gas,” kata Patijaya kepada Politikparlemen.co usai rapat pleno pengambilan keputusan terkait RUU Migas di Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Menanggapi catatan Tim Ahli (TA) Baleg yang…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan penguatan penguasaan dan pengusahaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) oleh negara menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu memastikan pengelolaan migas berjalan sesuai amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026), saat RUU Migas memasuki tahap pengharmonisasian di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. “Kami lebih concern kepada isinya. Isinya adalah memperkuat lifting kita ke depan. Dan juga menjalankan perintah MK yang mengamanatkan bahwa penguasaan dan pengusahaan harus dikelola…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan yang terpenting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) bukan sekadar mekanisme pembentukannya, melainkan substansi untuk menjawab persoalan penurunan produksi atau lifting minyak nasional yang terus anjlok. “Orang kadang-kadang hanya melihat mekanisme pembuatan Undang-Undang itu, padahal yang penting itu substansi undang-undang, bagaimana supaya bisa menjawab persoalan substansinya. Yaitu penurunan produksi atau lifting minyak yang sangat anjlok lah, stuck di 600 ribu barel per hari,” kata Ramson dalam Rapat Harmonisasi RUU Migas, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Ramson menjelaskan, persoalan lifting migas nasional sudah berlangsung lama…
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hamka B. Kady mengharapkan seluruh anggaran program kerakyatan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo dapat dipenuhi dengan baik dalam RAPBN 2027. Poin krusial yang menjadi sorotan tajam Banggar, menurutnya adalah perlunya penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). “Catatan kami untuk mendorong Pemerintah Pusat, utamanya nanti di dalam penyusunan RAPBN 2027, kita berharap ada tambahan-tambahan, ada peningkatan transfer ke daerah dibanding dengan tahun yang lalu,” ujar Hamka B. Kady di sela-sela Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI jelang Pidato Kenegaraan Presiden-Rapat Paripurna RAPBN 2027 DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pentingnya Sensus Ekonomi 2026 yang disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan DPR RI terkait Nota Keuangan RAPBN TA 2027, Jumat (14/8/2026). Menurut Hetifah, penekanan Presiden terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan data statistik sebagai fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penganggaran negara. “Komisi X mengapresiasi penegasan Presiden bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar disusun berdasarkan kondisi ekonomi Indonesia yang aktual dan akurat,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.…
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekitarnya. Ia pun meminta Pemerintah bergerak cepat untuk memastikan kecepatan penanganan terhadap warga terdampak gempa. “Pimpinan DPR menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa besar di NTT. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menangani dampak gempa, dan merespons cepat kebutuhan warga terdampak,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Seperti diketahui, gempa berkekuatan M 7 yang berpusat di di Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT, terjadi pagi tadi. Gempa ini dirasakan di sejumlah wilayah, dan menyebabkan dampak yang cukup besar di pusat…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan renovasi dan revitalisasi sekolah secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang DPR RI dan penyerahan Nota keuangan RAPBN TA 2027, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat siang (14/8/2026). Presiden menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan program perbaikan sekolah dalam skala besar di samping beberapa program lainnya. Pada 2025, sekitar 17.000 sekolah telah direvitalisasi, sementara pada 2026 pemerintah menargetkan perbaikan lebih dari 71.744 sekolah. Pemerintah kemudian menargetkan sasaran seluruh sekolah di Indonesia, dapat selesai direnovasi pada tahun 2029.Kami jelas sangat…
Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai arah kebijakan anggaran dan visi ekonomi yang disampaikan Presiden pada Rapat Paripurna RAPBN Tahun Anggaran 2027 sangat berani, terarah, dan berorientasi pada kedaulatan bangsa. Ia menyoroti besaran postur APBN yang diperkirakan menembus angka lebih dari Rp4.000 triliun, yang seluruhnya dialokasikan secara riil untuk program kerakyatan dan penguatan infrastruktur dasar. “Ini pidato Presiden yang sangat luar biasa, terarah, dan berani. Postur APBN kita yang mencapai lebih dari Rp4.000 triliun ini bukan jumlah yang kecil, dan alokasi yang disiapkan sangat berpihak pada rakyat, mulai dari pembangunan Puskesmas, Sekolah Rakyat, hingga infrastruktur kesehatan nasional,” ujarnya…
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti capaian Danantara dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN). “Kami tentu di Komisi VI sangat mengapresiasi pidato Presiden, itu menunjukkan bahwa kemitraan Komisi VI DPR RI dengan Danantara Aset Manajemen sukses. Sukses bagaimana kita bermitra, saling dukung untuk membenahi BUMN-BUMN yang ada,” ujar Andre usai mengikuti Sidang Tahun MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Rapat Paripurna DPR Tentang RAPBN T.A. 2027 di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dijelaskannya, kemitraan antara Komisi VI DPR RI dan Danantara Aset Manajemen mencakup proses streamlining atau…
© Politikparlemen.co