- Panja AI DPR RI Soroti Masa Depan Pelaku Industri Kreatif di Era Akal Imitasi
- Gandeng Polri dan Kemenkes, Setjen DPR Perkuat Layanan Kegawatdaruratan
- RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral
- Desa Adat Didorong Jadi Benteng Pencegahan Narkoba di Bali
- Sawah di Kabupaten Bandung Terus Menyusut, Perlu Persentase Jelas Alih Fungsi Lahan
- Lapas Harus Jadi Ruang Hidup, Willy Aditya: Bukan Sekadar Tempat Hukuman
- RUU Desain Industri Harus Lindungi UMKM dari Penjiplakan
- Achmad Daeng Sere: Kesejahteraan Prajurit dan Alutsista Tak Bisa Dipisahkan
Penulis: redaksi
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi sinyal optimisme pemerintah untuk membawa perekonomian nasional memasuki fase pertumbuhan yang lebih tinggi. Momentum tersebut dinilai semakin relevan di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, kemandirian bangsa tidak hanya diwujudkan melalui aspek politik dan sosial, tetapi juga melalui kemampuan membangun ekonomi yang kuat, produktif, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi 6 persen ini adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pesan yang kuat kepada pasar…
JAKARTA – Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung penanganan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8). Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak, khususnya korban gempa, dapat dilakukan secara cepat dan tepat selama masa tanggap darurat. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DPR meminta penjelasan mengenai kondisi terkini serta langkah taktis yang telah disiapkan pemerintah dalam menangani dampak bencana. “Kami dari DPR RI sengaja minta penjelasan dari penanggung jawab penanganan tanggap darurat bencana ini. Kita minta laporan kondisi existing kemudian langkah taktis yang diambil, biasa tanggap darurat,…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pimpinan dan tim pengawas bencana DPR RI telah berkoordinasi intensif dengan para anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) NTT yang sudah lebih dulu bergerak di lapangan. Hal ini dalam rangka meninjau sekaligus mengawasi penanganan pascagempa bumi yang melanda wilayah tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses tanggap darurat yang dilaksanakan pemerintah berjalan secara optimal dan tepat sasaran. “Terkait gempa di NTT, kami dari DPR RI hari ini akan berangkat ke lokasi. Kami dengan beberapa anggota DPR RI yang ada di dapil sana, kemudian tim pengawasan bencana, sudah berjalan komunikasinya,” kata Cucun…
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/8/2026) pagi, dengan episenter di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer. BMKG mencatat gempa terjadi pukul 04.58 WIB dan sempat memicu peringatan dini tsunami. “Kami berharap pemerintah dan stakeholder terkait segera bergerak cepat melakukan tanggap darurat terhadap dampak gempa. Kami mendapat informasi jika kerusakan bangunan cukup parah dan memicu kepanikan masyarakat sehingga mereka naik ke dataran-dataran tinggi,” ujar Anggota DPR RI Dapil NTT Dipo Nusantara dalam keterangan tertulis yang dikutip Politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (16/8/2026). Politisi Fraksi PKB itu meminta pemerintah pusat dan daerah tidak…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026) dini hari. Hetifah menegaskan, kerusakan fasilitas pendidikan harus segera menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut keberlanjutan hak belajar anak-anak di wilayah terdampak. Saat ini, Kemendikdasmen masih melakukan pemetaan, verifikasi lapangan, dan asesmen terhadap kondisi sekolah serta peserta didik yang terdampak. Menurut Hetifah, proses pendataan tersebut harus dilakukan secara cepat dan akurat agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan kebutuhan pemulihan di setiap wilayah. “Kerusakan sekolah harus segera dipetakan secara menyeluruh, termasuk kondisi bangunan, sarana pembelajaran, guru, dan…
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong peningkatan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 untuk memperkuat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan renovasi sarana dan prasarana, tetapi juga harus ditopang sumber daya manusia pendidikan yang memadai. Hal tersebut disampaikan Fikri saat merespons pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Politisi Fraksi PKS itu mengatakan anggaran pendidikan 2027 diproyeksikan meningkat dari Rp768,54 triliun menjadi Rp819,44 triliun. Kenaikan tersebut dinilai perlu dikawal…
Komisi XII DPR RI menegaskan bahwa gejolak harga minyak mentah dunia akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak akan membelenggu ketahanan energi Indonesia. Komisi XII menilai percepatan transisi energi menuju penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle) menjadi langkah antisipasi terukur untuk meredam dampak fluktuasi harga energi global. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Eskalasi geopolitik di Timur Tengah serta dinamika pada jalur perdagangan Selat Hormuz kerap memicu spekulasi kenaikan harga minyak mentah…
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad mendukung langkah efisiensi dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, penataan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. “Dari pidato yang disampaikan presiden, tentu kita mendukung sepenuhnya efisiensi. Efisiensi ini sangat kita perlukan mengingat kondisi negara kita dalam kondisi tidak baik-baik saja,” ujar Achmad kepada Politikparlemen.co di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Menurut Achmad, efisiensi perlu dilakukan melalui penataan sumber daya, termasuk perampingan serta restrukturisasi. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan keuntungan BUMN dan memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat. “Dengan dilakukan efisiensi,…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada sejumlah komoditas pangan merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Menurutnya, capaian tersebut perlu disampaikan secara luas kepada masyarakat. Apalagi, menurutnya, selama ini Indonesia bergantung pada impor seperti jagung dan gula. “Yang pertama terkait soal swasembada pangan. Delapan komoditas yang sudah dinyatakan swasembada tadi ada bawang merah, ada cabe, ada beras, jagung dan sebagainya itu adalah suatu prestasi,” ujar Bambang usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Bambang menilai, capaian…
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif rencana pemerintah meningkatkan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi badan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Presiden dalam memperkuat efisiensi belanja negara. “Tadi Bapak Presiden sudah memutuskan untuk mengubah LKPP dari lembaga menjadi badan. Tentunya ini adalah sebuah concern yang sangat serius dari Bapak Presiden untuk melakukan upaya penghematan dari sisi belanja pemerintah, belanja di APBN,” ujar Misbakhun kepada Politikparleemen.co usai Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Misbakhun menjelaskan, penguatan kelembagaan LKPP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan…
© Politikparlemen.co