Penulis: redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah agar pengembangan circular cultural economy (CCE) disertai perlindungan nyata terhadap para perajin dan pelaku budaya. Menurutnya, keberlanjutan ekonomi berbasis budaya sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga regenerasi pelaku sekaligus memastikan warisan budaya tetap hidup di masyarakat. “Ekonomi budaya sirkular tidak bisa dibangun secara melompat-lompat. Harus ada tahapan yang terukur, dimulai dari unit paling dasar, yaitu keluarga dan komunitas di desa,” ujar Lestari yang juga Wakil Ketua MPR RI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9/2026). Lestari menilai salah satu persoalan mendasar yang perlu segera diatasi adalah terputusnya regenerasi perajin dan pelaku budaya tradisional.…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pengembangan Kompleks Candi Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai destinasi wisata sejarah sekaligus ruang edukasi budaya. Pengembangan kawasan tersebut dinilai perlu dilakukan secara terpadu dengan memperkuat aspek aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A). Menurut Fikri, keberadaan situs sejarah tidak cukup menjadi satu-satunya daya tarik wisata. Kawasan Candi Batujaya perlu dilengkapi berbagai kegiatan dan fasilitas yang mampu memberikan pengalaman wisata sekaligus edukasi kepada masyarakat. “Kalau menjadi destinasi wisata, konsep wisatanya harus memenuhi 3A, yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Harus ada event-event yang dilakukan juga di sini. Kalau tidak ada event, orang tidak datang,”…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong harmonisasi Undang-Undang tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan ketentuan mengenai pesantren dapat berjalan selaras sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. “Kami sangat setuju di antaranya adalah untuk mengharmonisasi Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Pesantren,” ujar Hidayat saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (24/9/2026). Menurut Hidayat, kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Komisi VIII untuk menyerap berbagai aspirasi dari pengelola Pondok Pesantren Tebuireng. Salah satu masukan yang disampaikan berkaitan dengan implementasi ketentuan…

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBN 2027. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 diharapkan dapat mencapai lebih dari 5,4 persen. Capaian tersebut, lanjutnya, bisa menjadi pijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2027 melalui dukungan berbagai program yang telah dirancang dalam APBN. “Sudah sahkan seluruh…

Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menilai rencana penyelenggaraan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN) perlu dikaji secara mendasar, terutama dari sisi kemampuan fiskal negara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya memastikan kualitas pendidikan. Hal tersebut disampaikan Bramantyo menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pendidikan gratis hingga PTN. Pemerintah pada 23 September 2026 telah membahas opsi pelaksanaan serta penghitungan kebutuhan pembiayaan program tersebut dengan mempertimbangkan tahapan dan kemampuan fiskal negara. “Ya, kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan pendidikan yang gratis kepada masyarakat. Tentunya hal ini perlu dikaji secara mendasar, meluas.…

Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait fasilitas berstandar apartemen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat perlu segera ditindaklanjuti secara transparan dan menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty melalui keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (24/9/2026). Ia menegaskan, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang setara tanpa membedakan kemampuan ekonomi maupun kedekatan. “Jangan sampai ada perlakuan khusus berdasarkan kemampuan ekonomi, kedekatan, ataupun faktor lainnya. Jika benar terdapat warga binaan yang memperoleh fasilitas khusus dengan cara membayar, tentu hal tersebut harus diperiksa secara serius,” ujar Saadiah. Berdasarkan informasi yang diterima, Ombudsman menemukan…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai pengawasan terhadap Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW) Serang, Provinsi Banten, perlu diperkuat dan dilakukan secara terpadu. Menurutnya, sebagai kawasan industri yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), pengembangan KITW harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi kerugian bagi negara. “Karena sudah menjadi Proyek Strategis Nasional maka pengawasannya harus lebih terpadu lagi, agar tidak terjadi kerugian bagi masyarakat maupun bagi negara,” kata Novita saat kunjungan kerja spesifik ke KITW PT Multimas Nabati Asahan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Rabu (23/9/2026). Novita menjelaskan, KITW memiliki luas sekitar 735 hektare dengan nilai investasi…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mengaktifkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, keberadaan LTSA dapat mempermudah calon PMI mengakses layanan penempatan sekaligus menekan keberangkatan PMI secara nonprosedural. Hal tersebut disampaikan Nurhadi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur NTT, Kota Kupang, Kamis (24/9/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma. Nurhadi menilai persoalan PMI nonprosedural di NTT perlu segera ditangani secara terpadu. Berdasarkan paparan dalam rapat, jumlah PMI nonprosedural asal NTT masih lebih banyak dibandingkan PMI yang berangkat melalui prosedur…

Komisi III DPR RI menampung aspirasi Kepolisian Daerah (Polda) Banten terkait kebutuhan penguatan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendeteksi peredaran narkotika di wilayah Banten. Dukungan tersebut dinilai penting mengingat posisi Banten sebagai salah satu jalur lalu lintas orang dan barang dari Pulau Sumatra menuju Pulau Jawa. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengatakan, persoalan narkotika menjadi salah satu pembahasan utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Banten. Dalam pertemuan bersama Kapolda Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, dan Kepala BNN Provinsi Banten, terungkap sejumlah tantangan dalam mendeteksi narkotika yang masuk melalui berbagai modus. “Kapolda Banten ini…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyerap berbagai masukan dari sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) terkait agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya BKSAP memperkuat diplomasi parlemen Indonesia dalam menghadapi berbagai isu global. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo mengatakan, BKSAP hadir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI untuk berdialog dengan sivitas akademika, khususnya dari bidang Hubungan Internasional dan Hukum. “Kita banyak sekali mendapatkan masukan dari pakar-pakar yang sangat luar biasa, kita mendapatkan masukan yang berbagai macam perspektif bagaimana kita menyikapi reformasi PBB ini, mau dari yang normatif sampai yang terobosan…