Penulis: redaksi

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya evaluasi berbasis data empiris terkait keterjangkauan penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 agar masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses siaran secara merata. Pun, pihaknya meminta perluasan program nonton bareng, promosi, dan sosialisasi penyiaran Piala Dunia 2026 ke berbagai daerah dan media publikasi. Sebab, baginya, optimalisasi hak siar juga bernilai penting untuk memperkuat citra lembaga penyiaran publik nasional. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Plt Dirut LPP TVRI, Dirut LPP RRI, dan Dirut LKBN ANTARA di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I DPR…

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Tahun 2026 akan bekerja secara menyeluruh dan ketat dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan jamaah di Indonesia hingga pelaksanaan puncak ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Penegasan itu disampaikan Marwan dalam Rapat Tim Pengawas Haji DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pengawasan DPR harus berbasis temuan lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi nasional pelaksanaan haji 2026. “Yang menjadi perhatian kita sebetulnya bukan saja di Makkah dan Madinah, tetapi sejak dari sini jemaah berangkat.…

Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawal keselamatan dan pelayanan jemaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Komitmen Bersama Menjaga Keselamatan Jemaah dan Keamanan Pelaksanaan Haji 2026’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam forum tersebut, Aprozi menyampaikan bahwa keselamatan jamaah menjadi prioritas utama yang terus diawasi DPR RI bersama pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah RI. “DPR berkomitmen menjaga keselamatan dan pelayanan kepada…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mulai memetakan sejumlah titik rawan penyelenggaraan ibadah haji 2026/1447 Hijriah, khususnya menjelang puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina). Hal itu disampaikan usai agenda Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, pihaknya telah membagi tugas pengawasan ke sejumlah sektor layanan guna memastikan seluruh layanan yang disepakati bersama Kementerian Haji berjalan sesuai hasil Panitia Kerja (Panja) DPR RI. “Kita (Timwas Haji DPR RI) sudah melakukan persiapan. Jadi brainstorming apa yang poin-poin yang harus dilakukan dan pembagian tugas kerja ya. Karena saking…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pengawasan ketat di sektor imigrasi menjadi kunci utama untuk mencegah keberangkatan jamaah haji nonprosedural pada musim haji 2026/1447 Hijriah. Pernyataan tersebut disampaikannya usai agenda Rapat Koordinasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). “Nah, tadi juga disampaikan, Komisi XIII sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Imipas karena border-nya ini kan di imigrasi. Kalau imigrasinya betul-betul melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan,” ujar Cucun kepada Politikparlemen.co. Menurut Politisi Fraksi PKB ini, praktik keberangkatan menggunakan visa nonhaji harus benar-benar ditutup melalui penguatan pengawasan…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian penting dari agenda reformasi pasca Orde Baru. Hal tersebut disampaikan Hinca saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Ruang Rapat Konstitusi Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam keterangannya, DPR RI menilai pemisahan Polri dari TNI merupakan capaian penting reformasi yang bertujuan mengembalikan fungsi Polri sebagai institusi sipil yang profesional, melindungi,…

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali diserukan memperkuat kinerja dan tata kelola keimigrasian untuk menghadapi dinamika pariwisata internasional dan meningkatnya mobilitas global di Pulau Dewata. Izin tinggal dan deteni (penampungan sementara bagi warga negara asing (WNA) yang melanggar keimigrasian) adalah salah satu yang harus diperkuat. Demikian mengemuka saat Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengan Kepala Kanwil Imigrasi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026). Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea yang memimpin rapat tersebut mengatakan, penguatan kinerja dan tata kelola keimigrasian sangat krusial sebagai fondasi meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan deteksi dini pelanggaran oleh WNA. “Komisi XIII mendorong…

Komisi III DPR mengapresiasi berbagai kemajuan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) RI dan Komisi Yudisial (KY) dalam penguatan sistem informasi dan pengawasan peradilan. Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta dalam rapat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Sekretaris MA dan Sekretaris Jenderal KY di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/5/2026) menyampaikan apresiasi terhadap capaian dan kolaborasi yang semakin baik antara kedua lembaga itu. “Ada banyak kemajuan yang telah dicapai. Apresiasi yang sama pada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Akhir-akhir ini kita melihat kerja sama dengan Mahkamah Agung juga sudah semakin padu, semakin baik. Kritik-kritik terhadap kerjasama mulai…

Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Thailand untuk Indonesia di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor strategis. Memimpin agenda, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, salah satu isu penting yang dibahas ialah hambatan isu ekonomi pasca perang antara USA dan Iran serta upaya peningkatan turis Thailand ke Indonesia. Selain itu, tuturnya, kedua pihak turut membahas peluang kerja sama perdagangan bilateral. “Intinya kita ingin perdangangan antara Indonesia dan Thailand itu meningkat terutama dalam penggunaan mata uang Bath dan Rupiah, selain itu…

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan pentingnya sinergi komunikasi antar kementerian dan lembaga negara dalam membangun kepercayaan publik, khususnya melalui diseminasi pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Seminar Tematik Bakohumas bertema Sinergi Komunikasi Kementerian/Lembaga dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Diseminasi KUHAP yang digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, kehadiran narasumber dari berbagai unsur dalam seminar tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pembaruan hukum acara pidana. Ia menyebut, penyampaian informasi kepada masyarakat terkait substansi KUHAP harus dilakukan secara jelas,…