Penulis: redaksi

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, , mengapresiasi meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagaimana tercermin dalam hasil survei terbaru Litbang Kompas. Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri tercatat mencapai 82,4 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Sari, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam berbagai aspek, mulai dari pelayanan masyarakat, penegakan hukum, hingga kehadiran aparat di tengah masyarakat. “Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui narasi, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata yang konsisten. Ketika masyarakat mulai merasakan perubahan dalam pelayanan, penegakan hukum, dan kehadiran negara melalui Polri, maka kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya,” ujar Sari,…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak negara memastikan pemulihan kesehatan fisik dan mental korban penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung menjadi prioritas utama, di luar proses hukum yang tengah berjalan. Pernyataan itu disampaikan Netty merespons kasus YTR (29), perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh terduga pelaku berinisial TH selama tiga tahun. Kasus ini terungkap setelah keluarga menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal yang mengabarkan korban berada di rumah sakit. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan, korban mengalami kebutaan, sejumlah…

Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar menyoroti keterbatasan sarana operasional yang masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi geografis yang luas membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai agar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) dapat berjalan “Yang serius setelah kami pelajari dan ada dalam catatan-catatan juga itu adalah sarana operasional, seperti mobil dan kapal kecil atau speedboat,” ujar Bias Layar kepada Politikparlemen.co usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026). Ia menjelaskan, kebutuhan sarana operasional tersebut berkaitan dengan luasnya wilayah…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan usulan pembentukan kantor imigrasi baru di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Pasalnya, kebutuhan pembentukan kantor imigrasi baru muncul karena luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang saat ini hanya dilayani oleh tiga kantor imigrasi. “Salah satunya tadi ada usulan perlunya dibentuk kantor imigrasi yang baru di Muara Teweh. Nanti akan kami perjuangkan di tingkat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Sugiat kepada Politikparlemen.co saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026) Ia menjelaskan, kondisi geografis Kalimantan Tengah menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian. Dengan…

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XIII DPR mendorong penguatan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah melalui optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), penguatan fungsi intelijen keimigrasian, serta integrasi data lintas instansi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya investasi dan mobilitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar saat membacakan kesimpulan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Palangka Raya pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026). “Tim Kunspek Komisi XIII DPR RI menilai…

Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa persoalan overcapacity dan keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan harus diselesaikan melalui berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Selasa (23/6/2026), ia menyayangkan persoalan overcapacity telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan solusi yang lebih efektif. “Problem yang bertahun-tahun terjadi di lembaga pemasyarakatan adalah problem overcapacity, lalu kemudian ketersediaan sumber daya manusia dan lain-lain sebagainya yang bertahun-tahun lamanya persoalan overcapacity ini belum menemukan jalan keluar yang efektif,” ujar Basarah kepada Politikparlemen.co. Oleh karena itu, Komisi XIII DPR…

Komisi XIII DPR RI membahas penguatan tugas dan fungsi keimigrasian saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Dalam kunjungan tersebut, para legislator meninjau langsung layanan keimigrasian sekaligus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi di Kepulauan Riau. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya DPR RI untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian di Batam yang merupakan salah satu pintu gerbang utama lalu lintas internasional Indonesia. “Kami masih menemukan beberapa catatan dimana masih tingginya tingkat tindak pidana perdagangan manusia, dan pekerja migran non prosedural maupun pekerja PMI non prosedural…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai usulan peningkatan gaji guru hingga Rp30 juta per bulan merupakan gagasan yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, menurutnya, gagasan tersebut memerlukan pembahasan teknis yang mendalam agar dapat diterapkan secara realistis. “Kesejahteraan guru memang menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Namun, tidak semua gagasan yang baik dapat langsung diterapkan pada kondisi saat ini. Karena itu, perlu pembahasan yang lebih serius, intensif, dan teknis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Legislator Fraksi PKS itu mengatakan perhatian…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti respons Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus penyekapan dan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, LPSK harus bertindak proaktif dalam memberikan perlindungan kepada korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). “UU Perlindungan Saksi dan Korban telah memerintahkan LPSK untuk menjemput bola, bukan menunggu bola. Perlindungan terhadap korban harus dilakukan secara proaktif ketika terdapat informasi atau indikasi ancaman serius,” ujar Dewi dalam keterangan yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Legislator Fraksi Partai Golkar itu mempertanyakan respons LPSK dalam kasus yang…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat terkait kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Hasil koordinasi tersebut, Polda Jawa Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengejar pelaku yang hingga kini masih dalam pencarian. “Saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolda dan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat bahwa Pak Kapolda membuat satgas untuk pengejaran pelaku,” ujar Cucun kepada Politikparlemen.co dan awak media di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).  Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut menerangkan koordinasi terus dilakukan…