Penulis: redaksi

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa. Menurutnya, tanpa data yang benar dan terintegrasi, seluruh perencanaan pembangunan nasional berisiko salah arah serta berpotensi memboroskan keuangan negara akibat ego sektoral antarkementerian dan lembaga. Karena itu, penyusunan RUU inisiatif DPR RI ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum. Hal itu agar penyediaan data negara tidak lagi berhenti sebagai tumpukan arsip, melainkan menjadi dasar kebijakan publik yang efektif. “Data adalah kompas pembangunan. Tanpa data yang benar dan terintegrasi, pembangunan bisa salah arah dan…

Komisi II DPR RI membahas pengelolaan tata ruang dan perlindungan lahan pangan, khususnya pada implementasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pembahasan tersebut menitikberatkan di tengah perkembangan investasi dan pembangunan kawasan strategis di Subang. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pembahasan LSD dan LP2B menjadi bagian penting karena Subang memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan, sekaligus tengah berkembang dengan hadirnya berbagai proyek investasi dan infrastruktur. “Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan banyak masukan. Kami juga mencari solusi agar ke depan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah semakin baik, terutama di sektor pertanahan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti praktik sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuat aturan investasi sendiri tanpa melibatkan pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang membahas persoalan pertanahan dan tata ruang di Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026). Dede Yusuf menjelaskan persoalan tersebut bermula dari kebijakan Online Single Submission (OSS) yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menilai OSS pada praktiknya membuat sejumlah keputusan investasi diambil langsung oleh pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah secara memadai. “Awal mulanya itu dulu ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang…

Sebanyak 11 pekerja PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan yang sebelumnya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan kembali bekerja di lingkungan PT PLN (Persero). Kesepakatan tersebut tercapai setelah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mempertemukan para pihak untuk mencari penyelesaian atas persoalan mutasi yang berujung pada PHK terhadap para pekerja tersebut. Kesepakatan itu dihasilkan dalam Kunjungan Kerja Spesifik BAM DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (23/9/2026), yang dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Direksi PT PLN (Persero), PT PLN Indonesia Power, dan PT PLN Nusantara Power. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan, persoalan 11 pekerja tersebut telah…

Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya, merealisasikan aspirasi pembangunan dari daerah pemilihan (dapil) yang telah disampaikan anggota DPR RI. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan wakil rakyat harus ditindaklanjuti hingga menjadi program pembangunan yang nyata. “Jika anggota sudah menyerahkan aspirasi, wajib hukumnya untuk diterima dan dilaksanakan, jangan cuma diterima lalu tidak ada tindak lanjutnya. Saya minta di TA 2027 ini, tolong bagaimana caranya proyek ini bisa terealisasi,” ujar Yasti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan jajaran Ditjen Cipta Karya KemenPU di Gedung Nusantara, Senayan,…

Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas tanpa narkoba. Karena itu, upaya pencegahan perlu diiringi dengan ruang yang cukup bagi anak muda untuk mengembangkan potensi, berkarya, dan menjadi bagian dari solusi. Menurut Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Indonesia Emas tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Generasi muda juga harus sehat, berkarakter, produktif, kreatif, dan mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan bangsa. “Jadilah generasi yang bermakna dan berdampak. Berpikir besar, bertindak nyata, dan membumi dalam manfaat,” ujar Ibas, sapaan akrabnya, saat menerima audiensi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Indonesia, GRANAT, para duta antinarkoba,…

Keberadaan pembangkit listrik tidak hanya ditujukan untuk menjaga pasokan energi, tetapi juga perlu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Pengelolaan kawasan pembangkit dinilai perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan warga dan pelestarian sumber daya alam. Anggota Komisi XII DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) terus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan manfaat ekonomi, penguatan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pernyataan ini disampaikan saat mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (18/9/2026) lalu. “Sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat Ngebel, pesan saya adalah CSR dan pendekatan kemanusiaan…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti stigma terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah menyelesaikan masa pidananya dan kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan harus diikuti dengan upaya memastikan warga binaan dapat diterima masyarakat dan memperoleh kesempatan bekerja sesuai keterampilan yang dimilikinya. “Apa artinya pembinaan yang dilakukan dengan biaya negara, tapi ketika dia keluar dia menghadapi stigmatisasi. Stigma-stigma warga binaan susah cari kerja, hidup di lingkungan masyarakat yang sulit,” ujar Andreas saat meninjau Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA di Kota Tangerang, Banten, Rabu (23/9/2026). Andreas menilai pembinaan yang dilakukan selama warga binaan…

Potensi energi terbarukan di daerah dinilai dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Pengembangan sumber energi lokal juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Anggota Komisi XII DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (18/9/2026) lalu. Dalam kunjungan tersebut, politisi yang akrab disapa Ibas meninjau fasilitas pembangkit sekaligus berdialog dengan jajaran PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Brantas. Dirinya menilai keberadaan PLTA Ngebel menunjukkan bahwa sumber energi terbarukan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.…

Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah menilai pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan yang baru belum diperlukan. Menurutnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah mengatur berbagai aspek sektor keuangan secara luas. “Kita telah memiliki aturan Omnibus Law Sektor Keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK),” ujar Said dalam keterangan tertulisnya kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Rabu (23/9/2026). Ia menjelaskan, UU P2SK telah mencakup sejumlah aspek, antara lain penguatan kelembagaan melalui penataan kewenangan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa…