Penulis: redaksi

Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, realisasi PNBP Kementerian ESDM mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target sebesar Rp127,48 triliun. Tren positif ini berlanjut hingga Juli 2026, dengan realisasi mencapai Rp96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahunan Rp136,18 triliun. ​Menanggapi capaian tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin, mengapresiasi konsistensi Kementerian ESDM dalam mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral. ​“Capaian PNBP ESDM yang melampaui target pada 2025 dan kembali menunjukkan progres kuat tahun ini patut kita apresiasi. Konsistensi…

Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie mengapresiasi keberhasilan penuntasan elektrifikasi di Provinsi Gorontalo yang kini resmi mencapai 100 persen Rasio Desa Berlistrik (RDB). Capaian historis tersebut ditandai dengan penyalaan listrik perdana di Pulau Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (3/8/2026) lalu. Dirinya menilai, keberhasilan menghadirkan akses energi merata hingga ke pulau terluar merupakan kado istimewa menjelang Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab itu, ia berharap masuknya listrik 24 jam ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir. “Penyalaan listrik di Pulau Dudepo yang melengkapi 100 persen RDB Gorontalo ini adalah hadiah istimewa dalam…

Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Lampung melalui optimalisasi program bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP). Menurutnya, dukungan terhadap peserta didik dari keluarga yang membutuhkan perlu terus diperkuat agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan dalam memperoleh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan Aprozi saat menyerahkan secara simbolis KIP Kuliah kepada dua mahasiswa asal Desa Bumi Jaya, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. Kedua mahasiswa tersebut, Dafit Jaka Patama dan Aida Munif, merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penyerahan tersebut…

Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, semakin meluas. Data sementara yang telah diverifikasi menunjukkan sekitar 520 hektare kawasan terdampak kebakaran, dengan sekitar 300 hektare terbakar pada malam sebelumnya. Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin menyoroti lemahnya pengawasan di kawasan hutan konservasi. Ia menilai penerapan aturan dan pengawasan petugas perlu dievaluasi, termasuk terkait pekerjaan perbaikan jalur perlintasan di kawasan konservasi. “Dilihat dari kejadian ini ada kelemahan di pengawasan di hutan konservasi, kelemahan dari petugas pengawasan dan aturan yang tidak dijalankan atau diterapkan dengan benar,” kata Usman kepada Politikparlemen.co, Senin (10/8/2026). Usman Husin meminta Kementerian Kehutanan segera menambah armada water bombing…

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono mendorong penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis perikanan di Kabupaten Ngawi. Pasalnya, Ia menilai potensi sektor perikanan, baik budidaya maupun tangkap berbasis waduk, di Dapilnya tersebut masih dapat dikembangkan. sehingga tidak berlebihan jika kemudian pihaknya menggelar pelatihan bagi UMKM setempat. “Pelatihan untuk UMKM berbasis perikanan ini memberikan nilai tambah untuk kualitas produksi dan daya saing, agar harganya semakin kompetitif,” ujar Riyono dalam keterangannya kepada Politikparlemen.co, Senin (10/8/2026). Menurutnya, UMKM yang mampu bertahan, apalagi bisa ekspansi harus terus dibina dan didampingi untuk menghasilkan omset dan harga tinggi. Karena, keberlangsungan UMKM akan turut memperkuat…

Komisi XIII DPR RI mendukung penuh langkah tegas pemerintah untuk memperketat proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kebijakan ini dinilai krusial guna melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan. ​Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif. Menurutnya, pemberian status WNI tidak boleh sekadar didasarkan pada alasan praktis seperti status atlet, investasi, maupun ikatan pernikahan. ​”Menjadi warga negara itu bukan hanya soal utilitarian untuk jadi atlet, menanam investasi, menikah, atau bahkan penguasaan aset. Seseorang yang memilih menjadi WNI harus…

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya integritas, rekam jejak, serta kemampuan menjaga independensi dalam menentukan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menggantikan Perry Warjiyo. Calon Gubernur BI juga dinilai perlu memiliki kapabilitas dalam menjalankan bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung mengatakan, Gubernur BI mendatang harus mampu menjalankan kebijakan moneter secara efektif sekaligus mengomunikasikan kebijakannya dengan baik kepada publik dan pasar. “Gubernur BI harus mampu mengomunikasikan kebijakannya dengan baik di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sehingga kebijakannya memperoleh respons pasar yang positif,” ujar Martin melalui rilis yang…

Nama Norman Joesoef belakangan mencuat untuk mengisi posisi Calon Wamenhan. Diketahui, Norman dikenal sebagai pengusaha yang berkecimpung di sektor industri pertahanan. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan dipercaya Presiden untuk mengisi posisi tersebut. Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai sosok dari kalangan nonmiliter tetap memiliki peluang untuk mengisi posisi Wamenhan. “Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI,” kata Dave dalam keterangan yang dikutip Politikparlemen.co, di Jakarta, Minggu (9/8/2026). Ia menambahkan selama pembagian…

Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan (Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI) Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang pada 2026 ini. Optimisme tersebut disampaikan Kolatlena seiring dengan terus berjalan dan semakin diperkuat pembahasan substansi RUU, termasuk sinkronisasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), formulasi Dana Khusus Kepulauan, hingga penguatan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai momentum pembahasan RUU Daerah Kepulauan semakin positif setelah pemerintah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) pada Januari 2026. Menurut Kolatlena penerbitan Surpres menunjukkan adanya keseriusan pemerintah bersama DPR RI untuk menghadirkan regulasi yang…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat harus mampu mengakomodasi kekhususan daerah yang telah memiliki status otonomi khusus, seperti Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, pengaturan mengenai masyarakat adat tidak dapat diseragamkan secara nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik, sistem adat, dan dasar hukum yang berbeda. Hal tersebut disampaikan Tonny usai mengikuti Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dalam rangka penyusunan RUU Masyarakat Adat di Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (7/8/2026). Menurut Tonny, kunjungan ke Papua menjadi bagian penting dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat karena Baleg membutuhkan masukan yang komprehensif dari daerah-daerah yang…