Penulis: redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong negara memperluas akses pendidikan kedokteran agar anak-anak Indonesia yang memiliki potensi dan kemampuan akademik tetap mendapat kesempatan menjadi dokter, meski terkendala kemampuan finansial. Menurutnya, persoalan akses pendidikan kedokteran perlu dibenahi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemenuhan tenaga kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait penyampaian aspirasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026). Bonnie menilai pendidikan kedokteran masih relatif eksklusif, baik dari sisi keterbatasan…

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti pelaksanaan pendidikan inklusif yang dinilainya belum sepenuhnya memberikan layanan sesuai kebutuhan anak penyandang disabilitas. Ia menegaskan, sekolah inklusi tidak boleh sekadar menjadi nomenklatur, tetapi harus diwujudkan melalui layanan pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik. Hal itu disampaikan Purnamasidi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait penyampaian aspirasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026). Purnamasidi mengatakan layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas selama ini masih cenderung ditentukan berdasarkan jumlah peserta…

Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan pelindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Hal tersebut disampaikan Hillary saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/9/2026). Ia menegaskan, OJK tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai regulator yang mengawasi industri keuangan berskala besar. Menurutnya, keberadaan OJK harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat kecil yang berhadapan dengan persoalan kredit, pembiayaan, dan praktik penagihan. “Harapan terutama tentunya OJK bisa terus mengingat tugas dan tanggung jawabnya…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar perekonomian Sulsel tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Hal itu menjadi perhatiannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026). Diketahui, berdasarkan paparan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, ekonomi Sulsel pada triwulan II 2026 tumbuh 5,59 persen secara tahunan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen, tetapi melambat dari pertumbuhan Sulsel pada triwulan I 2026 yang mencapai 6,88 persen. Dari…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyoroti perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Utara (Sulut) yang dinilai masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan memperkuat akses pembiayaan yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal tersebut disampaikan Hekal saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/9/2026). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulut relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kondisi UMKM masih membutuhkan perhatian, terutama dari sisi pemanfaatan kredit. “Kita melihat di Sulut ini perkembangan pertumbuhan…

Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya melihat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak semata-mata dari sisi administratif, tetapi juga dari dampak nyata pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat. Menurutnya, capaian WTP perlu diikuti dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Thoriq saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI DPR RI turut mendalami kinerja BPK, termasuk terkait tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan opini laporan keuangan pemerintah daerah. Dirinya mengungkapkan, dalam praktiknya terdapat kondisi ketika nilai atau jumlah temuan pemeriksaan…

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengapresiasi antusiasme dan kekritisan siswa SMAN 6 Pandeglang, Banten, dalam mengikuti kegiatan Literasi Parlemen, Edu Day Perpustakaan DPR RI. Menurutnya, pertanyaan para siswa menunjukkan bahwa generasi muda telah memiliki perhatian terhadap isu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rizki saat menghadiri kegiatan yang diinisiasi oleh Perpustakaan DPR RI di SMAN 6 Pandeglang, Banten, pada Jumat (18/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan program edukasi yang memperkenalkan fungsi, tugas, dan peran DPR RI sekaligus meningkatkan literasi keparlemenan, informasi dan digital bagi pelajar. Rizki menilai antusiasme siswa terlihat dari…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi memastikan pembangunan infrastruktur konektivitas digital di Jawa Tengah tidak hanya mengatasi wilayah blank spot, tetapi juga dapat beroperasi secara berkelanjutan. “Intinya tidak boleh ada daerah yang blank spot di Jawa Tengah. Tidak cuma itu, BAKTI juga harus memastikan keberlanjutannya bagaimana,” ujar Anton kepada Parlementaria saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke BAKTI Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/9/2026). Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, keberlanjutan layanan perlu diperhatikan sejak pembangunan hingga pengoperasian infrastruktur. Menurutnya, keberadaan Base Transceiver Station (BTS) tidak akan optimal apabila tidak didukung ketersediaan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Siti Aisyah menegaskan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) perlu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan korektif dalam penyelesaian berbagai persoalan dan konflik agraria. Menurutnya, kewenangan tersebut penting agar pembentukan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria tidak sekadar menjadi regulasi baru, tetapi mampu menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini belum tuntas. Hal tersebut disampaikan Siti dalam Rapat Panja Pembahasan Tingkat I RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria bersama Pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Ia mempertanyakan sikap Pemerintah yang menyatakan BRAN tidak dapat melakukan tindakan korektif dalam menjalankan kewenangannya. “Kalau hari ini Ibu membilang Badan Reforma…

Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya penguatan sistem bio security dan surveilans penyakit hewan di Bali dan Nusa Tenggara, mengingat kesehatan hewan merupakan fondasi ketahanan pangan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, yang wilayah kerjanya mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. “Kunjungan hari ini memiliki arti strategis, karena kesehatan hewan adalah fondasi ketahanan pangan nasional. Ternak bukan hanya sebuah protein hewani, tetapi juga sebuah pendapatan bagi peternak, sehingga penyakit hewan dapat menurunkan produktivitas dan menambah kerugian peternak,” Plitikparlemen.co ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A.…