Penulis: redaksi

DPR RI menegaskan bahwa perumusan definisi perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 telah dilakukan secara tepat, komprehensif, dan fleksibel, karena tidak membatasi bentuk perlindungan pada kondisi atau jenis transaksi tertentu. Justru beleid itu memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum, termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas negara. Anggota Komisi III DPR RI Martin D Tumbelaka mengungkapkan perumusan definisi perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 bersifat terbuka dari frasa “segala upaya” dan “menjamin adanya kepastian hukum” justru memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum, termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas negara.…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan APBN Tahun 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial di tengah tekanan global yang masih berlangsung. Menurutnya, DPR RI bersama pemerintah pada masa persidangan ini akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko. “DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” ujar Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Ia menjelaskan, tantangan ke…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap sektor UMKM dan kebijakan fiskal Indonesia ke depan. Menurutnya, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak berdampak pada stabilitas ekonomi domestik. Ia menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar tekanan global tidak semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional. “Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,” kata Puan saat menyampaikan keterangan media pascaagenda Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz telah memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan energi Indonesia. “Saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia,” ujar Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang Tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Puan lalu menyebut berbagai tekanan yang tengah dihadapi Indonesia buntut…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memperkuat fasilitas medis, layanan pendampingan, serta pengawasan terhadap jemaah Indonesia menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Hal itu disampaikan menyusul meningkatnya jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci serta bertambahnya jemaah yang membutuhkan perawatan intensif. Selly mengapresiasi pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini yang dinilainya berjalan cukup baik. Menurutnya, mayoritas jemaah gelombang pertama telah tiba di Madinah, sementara sebagian jemaah lainnya mulai masuk ke Makkah seiring keberangkatan gelombang kedua. Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera dievaluasi pemerintah. “Saya pertama-tama mengucapkan terima…

Kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak boleh menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi kepada negara. Pemerintah diminta memastikan proses penataan kepegawaian berjalan secara adil dan memberikan kepastian status bagi seluruh tenaga honorer, termasuk guru honorer yang masih aktif mengajar. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan, sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak boleh lagi ada pekerja yang bersifat tidak tetap bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Menurutnya, seluruh pegawai harus diarahkan masuk ke dalam skema ASN melalui dua jalur, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026 harus diikuti langkah nyata pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga pendidik di daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan sinyal positif, namun tidak akan efektif tanpa disertai skema penyelesaian yang terukur dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya sebelum Rapat Paripurna DPR RI Ke-18, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Menurut Fikri, DPR RI selama ini terus mengawasi dan mengawal berbagai kebijakan pendidikan agar tidak terjadi kemunduran layanan…

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Membuka agenda, ia menyampaikan dukacita atas kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur dan kecelakaan bus di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. “Semoga korban yang berpulang mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan korban yang luka-luka segera diberi kesembuhan serta keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan,” kata Puan dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Terakhir, dirinya turut menyampaikan belasungkawa atas…

Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Selasa (12/5/2026). Dalam pidato pembukaannya, Puan menjabarkan sejumlah agenda legislasi dan pengawasan yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat. “DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat satu terhadap beberapa rancangan undang-undang, antara lain, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri,” ujar Puan. Selain fungsi legislasi, Puan…

Kunjungan kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke Rumah Sakit Siloam Bogor bukan sekadar memastikan layanan kesehatan bagi anggota dewan. Akan tetapi, lebih dari itu, agenda ini membawa pesan kemanusiaan yakni pelayanan kesehatan harus mengutamakan empati, keramahan, dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi anggota dewan dan keluarga sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 serta aturan pelaksanaanya. Pun, pemerintah juga menugaskan PT Asuransi Jasindo untuk menjalankan program tersebut sejak tahun 2014. Melalui kunjungan ini, BURT DPR RI ingin memastikan pelaksanaan Program Jamkestama berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menyerap berbagai masukan dari…