Penulis: redaksi

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai penguatan distribusi digital menjadi salah satu solusi strategis untuk memperluas jangkauan film nasional hingga ke daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur bioskop memadai. Selama ini katanya, perhatian publik lebih banyak tertuju pada minimnya penayangan film nasional di jaringan bioskop besar. Namun, persoalan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan distribusi yang dihadapi para pembuat film. “Selama ini pembahasan lebih banyak berfokus pada kenapa bioskop besar tidak cukup menayangkan film nasional. Namun dari rapat hari ini saya memahami bahwa persoalannya juga ada pada distribusi. Banyak film nasional yang tidak membuat cukup banyak kopi untuk…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengkritik keras struktur industri perfilman Indonesia yang dinilai sarat praktik tidak sehat. Ia menyoroti kondisi di mana satu entitas secara bersamaan berperan sebagai eksibitor, importir, sekaligus pemilik rumah produksi, sebuah penguasaan vertikal yang disebutnya sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan sineas independen. “Dia eksibitor, dia importir, dia juga punya PH. Tiga-tiganya dia mempunyai. Ini tentu akan mematikan kreativitas terhadap PH-PH yang sedang tumbuh berkembang. Ini sangat bahaya untuk sebuah negara seperti Indonesia ini,” ujar Lamhot saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (Panja KDFN) Komisi VII…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan pentingnya transformasi dan penguatan peran PT Pos Indonesia di tengah persaingan industri logistik yang semakin ketat dan terdigitalisasi. Menurutnya, persaingan di sektor logistik saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh tarif yang murah, melainkan juga kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan teknologi, menjamin keandalan pengiriman hingga tujuan akhir (last mile delivery), serta menciptakan rantai pasok yang efisien. “Persaingan ini bukan lagi sekadar adu murah tarif belanja, melainkan juga adu cepat integrasi teknologi, keandalan last mile delivery, dan efisiensi rantai pasok. Dalam peta besar tersebut, PT Pos Indonesia berada pada titik yang sangat krusial,” ujar…

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil mengatasi persoalan sampah. Menurutnya, dukungan tersebut akan mendorong daerah semakin inovatif dalam mengelola sampah sekaligus memperkuat upaya pemerintah pusat yang selama ini telah membantu sejumlah pemerintah daerah melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah. “Saya kira ini penting sekali agar sampah dapat diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Karena itu, pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dapat memberikan insentif bagi Pemda yang berhasil mengatasi masalah sampah dengan baik,” kata Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (22/6/2026). Sebelumnya, saat Rapat Kerja…

Upaya menekan angka stunting dan memutus penularan tuberkulosis (TB) membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak tingkat keluarga. Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina menilai penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran pencegahan berbagai masalah kesehatan. Pada acara sosialisasi Germas di Aula Gedung Galang Livin, Magelang, Jumat (19/6/2026) Vita menyampaikan bahwa stunting dan TB masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu ditangani bersama. Edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini. “Edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini,” ujar Vita dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co pada…

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk terus memperkuat tata kelola kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste. Hal itu dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pria yang kerap disapa Kang Aher itu menilai kawasan perbatasan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai wilayah terluar yang berfungsi menjaga kedaulatan negara. Namun, kawasan perbatasan harus menjadi beranda depan Indonesia yang mencerminkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan negara kepada warganya. “Kawasan perbatasan harus menjadi etalase kemajuan bangsa. Karena itu, penguatan tata…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, pada Jumat (19/6/2026). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan kawan-kawan. Merespons hal ini, Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti pada penggeledahan Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Denpasar. Menurutnya, langkah tersebut harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap para pejabat imigrasi di Bali. Hal itu guna mengungkap dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan visa maupun izin tinggal warga negara asing (WNA).…

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Musa Rajekshah, menilai edukasi sadar wisata sejak dini melalui kurikulum sekolah menjadi salah satu kunci penting untuk memperkuat fondasi pariwisata berkualitas (quality tourism) di Bali. Pasalnya, ia meyakini kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang dimiliki Bali perlu terus dipupuk sejak dini agar generasi muda memiliki kepedulian terhadap kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan sebagai pilar utama pariwisata berkelanjutan. “Dari tingkat terendah, tingkat SD, SMP, SMA, memang harus dibikin kurikulum belajar tentang pariwisata dan juga peningkatan bagaimana supaya anak-anak ini dari kecil sudah sadar wisata dan semakin tahu ke depan menjaga kebersihan, menjaga keamanan,” ujar…

Wakil Ketua BURT DPR RI Indah Kurnia mengingatkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dan kecanggihan teknologi medis, namun juga harus dibarengi rasa kepedulian serta empati petugas dalam menangani pasien. Pasalnya, pelayanan yang humanis menjadi faktor penting dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.Lebih lanjut, ia menjelaskan berbagai masukan dan pengalaman terkait pelayanan kesehatan baik bagi anggota DPR RI maupun masyarakat luas menjadi perhatian BURT DPR RI untuk mendorong perbaikan layanan secara menyeluruh. “Mau gedung bagus, mau fasilitas lengkap, mau apapun hebatnya rumah sakit kalau nggak ada orang yang punya hati dalam menangani pasien tetap…

Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya dilihat dari aspek pengamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan proses pembinaan yang mampu membentuk warga binaan menjadi pribadi yang produktif, mandiri, dan siap kembali ke tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX Fraksi PKS Ateng Sutisna saat melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Majalengka, Jumat (19/6/2026) lalu.Dalam kesempatan tersebut, Legislator Dapil Jawa Barat IX ini meninjau berbagai program pembinaan yang dijalankan lapas sekaligus memberikan dukungan terhadap penguatan pembinaan kepribadian warga binaan. Menurut Ateng, pembinaan menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan karena…