Penulis: redaksi

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mengedepankan prinsip partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Melalui kunjungan kerja ke Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (7/8/2026), Baleg menyerap aspirasi dari masyarakat adat, akademisi, pemerintah daerah, hingga tokoh adat sebagai bagian dari penyempurnaan substansi RUU tersebut. Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, berbagai masukan yang diperoleh dari Papua menjadi bagian penting dalam memastikan regulasi yang disusun benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat adat di seluruh Indonesia. “Hari ini kami mendapatkan masukan yang luar biasa dari masyarakat di Papua. Mereka menyampaikan bagaimana masyarakat adat harus benar-benar diberdayakan. Di Papua sendiri terdapat…

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI siap memperluas pintu ekspor dan akses kerja sama internasional bagi Kabupaten Garut. Salah satu kerja sama yang bisa dioptimalkan Kabupaten Garut dengan dunia internasional adalah sektor tenaga kerja terampil, khususnya tukang cukur dengan reputasi julukan “Asgar” alias Asli Garut. “Kebutuhan tenaga kerja terampil di luar negeri sangat terbuka lebar. Garut memiliki keahlian khas pemangkas rambut atau Asgar yang banyak dibutuhkan negara-negara sahabat. Ini bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri, menghasilkan devisa, dan membawa pulang keterampilan baru untuk membangun kampung halamannya,” ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI ,…

Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan (nakes) kepada pasien BPJS Kesehatan yang belakangan tengah menjadi perhatian publik. Selain soal empati kepada pasien, Puan pun menyoroti soal sistem pelayanan kesehatan yang dikeluhkan oleh pasien tersebut. “Dalam peristiwa yang sedang menjadi sorotan masyarakat, sebenarnya persoalan yang muncul bukan hanya soal nirempati sejumlah oknum nakes saja, tapi juga tentang sistem dan pelayanan kesehatan itu sendiri yang harus digarisbawahi,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026). Seperti diketahui, publik tengah diramaikan dengan aksi sejumlah nakes yang mencela pasien BPJS Kesehatan karena mengeluhkan fasilitas perawatan di rumah sakit. Insiden ini…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menegaskan pentingnya pembenahan sistem yang konkret atas isu kekerasan di lingkungan pendidikan. Ia menyoroti salah satu insiden tewasnya seorang pelajar SMPN 4 Randudongkal, Pemalang, berinisial AAF yang diduga meninggal akibat perundungan sekolah di RS Mardhatillah pada Minggu (2/8/2026). “Tewasnya seorang pelajar SMP di Pemalang yang diduga berkaitan dengan perundungan merupakan tragedi yang tidak boleh lagi dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri. Pertanyaan yang harus dijawab negara bukan lagi mengapa peristiwa ini terjadi, melainkan sampai kapan anak-anak Indonesia harus terus menjadi korban sebelum sistem perlindungan benar-benar mampu menghentikan kekerasan di lingkungan pendidikan,”…

Anggota DPR RI Fauzan Khalid memanfaatkan masa reses Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dengan meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kunjungan yang pada Kamis (6/8/2026) itu dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan rumah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat penerima bantuan di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam dialog dengan warga, Fauzan menilai pelaksanaan program tidak hanya didukung pemerintah, tetapi juga mendapat partisipasi aktif dari para penerima manfaat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi nilai positif yang dapat mempercepat penyelesaian rumah sekaligus memperkuat semangat gotong royong. “Saya lihat penerima bantuan dan keluarganya,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan Pancasila harus menjadi kompas moral dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasalnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tanpa menggerus karakter, semangat kebangsaan, dan nilai-nilai luhur bangsa. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun 2026 bertema “Pancasila sebagai Fondasi Ketahanan Bangsa: Menjawab Disintegrasi, Krisis Kepercayaan Publik, dan Tantangan Kesehatan Jiwa Generasi Muda” di Andaliman Hall, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (6/8/2026) lalu. “Digitalisasi adalah keniscayaan yang harus kita kuasai. Namun, jangan sampai kemajuan teknologi membuat kita kehilangan semangat gotong royong, rasa persatuan,…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyelesaikan persoalan legalitas timah masyarakat di Pulau Belitung. Hal ini menjadi sorotannya lantaran penerbitan Perpres ini dinilai mendesak agar aktivitas pertambangan rakyat dan roda ekonomi daerah yang sempat tersendat akibat kendala regulasi dapat kembali berputar. ​Tidak henti, ia mengungkapkan, proses penerbitan Perpres saat ini hanya tinggal menunggu tahap penomoran. Sebelumnya, rapat maraton telah digelar oleh PT Timah bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, serta telah mengantongi persetujuan dari Menteri ESDM. Sebab itu, Bambang menegaskan bahwa dirinya terus memantau perkembangan dan…

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II-2026 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Mengetahui hal ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian positif tersebut di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. ​”Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 persen (yoy),” ujar Said melalui rilis yang disampaikan oleh Politikparleme.co di Jakarta, Kamis (6/8/2026). ​Dirinya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II ini sebagian besar didorong oleh faktor musiman (seasonal factor). Masa libur sekolah pada Juli lalu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui penerapan digitalisasi yang terintegrasi. Hal tersebut disampaikan Plt. Sekjen DPR RI, Suprihartini, usai membuka acara Strategic Asset Management Perencanaan dan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setjen DPR RI dengan mengusung tema “Cerdas Merencanakan, Tertib Mengelola” di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Suprihartini menekankan bahwa momentum ini menjadi titik tolak bagi seluruh jajaran pejabat, mulai dari tingkat pengawas hingga pejabat pimpinan tinggi, untuk lebih memperhatikan kondisi serta status aset di unit kerja masing-masing. “Ini momentum bagi kita semua, khususnya dari mulai pejabat pimpinan tinggi madya…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah mereka masing-masing. Ia menegaskan kawasan hutan yang dikategorikan sebagai hutan adat merupakan hak milik masyarakat adat. Sehingga, setiap investor dan penambang wajib melalui mekanisme perizinan yang melibatkan masyarakat adat. Hal ini menjadi sorotan saat Baleg DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses dalam rangka Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Manokwari, Rabu (5/8/2026). “Nah, kami kemarin dalam Undang-Undang Minerba mengisyaratkan kepada setiap investor terlebih bawah kebijakan setiap penambang, pengusaha-pengusaha harus melalui…