Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya untuk menelusuri keterlibatan korporasi, kepemilikan perusahaan, serta aliran dana lintas negara. Hal tersebut disampaikan Sukamta menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di Hambalang, Bogor, Rabu (28/10/2026). Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan bagian dari komunikasi strategis kedua negara yang memiliki hubungan erat dalam bidang ekonomi, investasi, pertahanan, dan stabilitas kawasan. Namun, ia mengingatkan agar publik tidak berspekulasi mengenai agenda pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu. “Tentu kita tidak bisa menyimpulkan agenda spesifik pertemuan…

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan penyelenggaraan ibadah umrah, sudah seharusnya dapat dirampas secara cepat dan tuntas untuk dikembalikan kepada para korban. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Menurutnya, praktek penegakan hukum selama ini menunjukkan bahwa korban kejahatan keuangan sangat sulit untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi). Sistem peradilan pidana konvensional, tegasnya, terlalu berfokus pada penghukuman badan (in personam), bukan pada pemulihan kerugian korban.  “Akibatnya, tambah sering kali…

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan penetapan 20 korporasi sebagai tersangka, termasuk 4 investor asing. Puan mengingatkan agar proses hukum ini dijalankan secara transparan dan berkeadilan. “Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam Karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/10/2026). Seperti diketahui, Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan Karhutla. Dari 20 perusahaan itu, empat di antaranya merupakan korporasi penanaman modal…

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana alam maupun gangguan lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat kondisi tersebut. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai, pelaku usaha yang mengandalkan transaksi harian, seperti pedagang kaki lima dan pemilik warung kelontong, menjadi kelompok yang rentan terdampak. Penurunan omzet membuat mereka kesulitan memenuhi kewajiban cicilan kredit kepada perbankan. “Kebijakan ini vital untuk menyelamatkan para pelaku usaha kecil yang pendapatannya anjlok drastis. Kelompok…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai pengusutan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran lahan dimintai pertanggungjawaban hukum. Apresiasi itu disampaikan Rano menyusul penanganan 104 laporan polisi terkait dugaan karhutla yang melibatkan korporasi, dengan total luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. “Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kapolri, Kabareskrim, dan seluruh…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak 125 subjek hukum yang telah diidentifikasi sebagai pelaku dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Baik korporasi maupun perorangan. Menurut Alex, sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) baru di sampai di level sanksi administratif berupa pembekuan izin maupun paksaan pemulihan ekosistem hutan. “Ada laporan yang mengungkap, terdapat korporasi yang diduga jadi pelaku Karhutla berulang. Sejatinya, korporasi ini layak dijerat dengan dakwaan kumulatif dan pemberatan maksimum yang disertai pidana tambahan perampasan keuntungan ekonomis korporasi,” kata Alex, Jumat…

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mempertanyakan rencana pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta pemerintah menjelaskan urgensi, sumber pendanaan, serta tolok ukur pemberian insentif tersebut, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja negara. Menurut Irma, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya lebih mendorong kepala daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Kemampuan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, menurutnya, juga harus menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah. “Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah…

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital (BSH), Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026). Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI, Indah Kurnia. Ia menegaskan, pengelolaan program Jamkestama harus dilaksanakan secara profesional dengan mengutamakan kualitas pelayanan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. Pemerintah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai pelaksana program Jamkestama. Karena itu, Indah menekankan pentingnya sinergi antara pihak asuransi dan rumah sakit provider untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat. “Pemberian jaminan kesehatan ini merupakan aspek penting, mengingat tugas yang diemban…

Komisi III DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan mengundang perwakilan organisasi advokat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, rapat tersebut bertujuan menghimpun masukan dari para narasumber sebelum RUU Perampasan Aset disahkan. Komisi III kali ini mengundang Jamin Ginting selaku Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Nasional Bersatu, advokat Amin Fahrudin, serta Ahmad Fikri Assegaf selaku Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sahroni mengatakan, Komisi III telah mengundang puluhan narasumber untuk meminta masukan terkait penyusunan RUU Perampasan Aset. Menurut dia, para narasumber…

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Musa Rajekshah mendorong penguatan dan optimalisasi promosi pariwasata Danau Toba melalui penyelenggaran event olahraga berskala global. Hal itu diharapkan bisa membangun budaya sport tourism, terlebih lagi Danau Toba pernah menjadi tempat terselenggaranya Word Rally Championship (WRC) pada tahun 1996 dan tahun 1997. Bahkan, selain lomba Rally, Danau Toba pernah juga menjadi ajang lomba F1 Powerboat (F1H2O) beberapa tahun terakhir. “Kami memang sedang mendorong event kejuaraan dunia olahraga di daerah yang memiliki potensi pariwisata. Kita coba perjuangkan agar event sport tourism ini bisa terselenggara lagi,” ujar Anggota BKSAP DPR RI Musa Rajekshah saat…