Penulis: redaksi

Tingginya biaya logistik menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Kondisi geografis yang membuat distribusi harus melalui sejumlah tahapan dinilai turut meningkatkan biaya dan menghambat pemasaran komoditas dari wilayah kepulauan. Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Sudin mengatakan persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi. Ia mencontohkan proses distribusi barang di Lampung yang harus melalui beberapa kali perpindahan moda transportasi. “Dari gudang itu dibawa ke kapal kecil, kemudian satu setengah jam, satu jam, baru nanti ke dermaga. Setelah itu bongkar lagi, naik truk lagi,” kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat…

Sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, hingga lembaga pendidikan keagamaan menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, berbagai kasus tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan anak agar negara tidak hanya hadir setelah kekerasan terjadi. “Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa sistem perlindungan kita sering kali baru bekerja setelah seorang anak mengalami kekerasan, bahkan dalam beberapa kasus berlangsung berulang kali. Ini yang harus menjadi evaluasi bersama,” ungkap Hetifah dalam rilis yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (17/9/2026). Sejumlah kasus yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti dugaan persoalan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada lahan sengketa Situ Rompong, Tangerang Selatan. Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat BAM bersama sejumlah pihak terkait di Kantor Walikota Tangerang Selatan, Senin (14/9/2026). Rapat itu merupakan tindak lanjut atas pengaduan Forum Komunikasi Penyelamatan Situ Rompong (FKPSR) yang disampaikan kepada BAM pada 15 April 2026. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dibukanya blokir Sertifikat Hak Milik (SHM) warga, yang sebelumnya telah berlangsung sekitar 41 tahun. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan, pembukaan blokir tersebut dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan. Dalam prosesnya, satu…

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengapresiasi program yang digagas Polresta Pangkalpinang yang membantu pendidikan dari anak SD SMP SMA perguruan tinggi sampai ke luar negeri di wilayah tersebut. Menurutnya, program tersebut dapat memutus mata rantai keterbelakangan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Legislator yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menjelaskan program ini tidak lantas menjadikan Polresta Pangkalpinang sebagai pihak yang menanggung biaya pendidikan peserta. Namun, Polresta hanya berperan menyiapkan tenaga, pikiran, dan waktu sebagai penghubung agar anak-anak dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih luas. Hal…

Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani menilai RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi wilayah kepulauan. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus memastikan karakteristik kepulauan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional. Politisi dari Fraksi PKB itu mengatakan perspektif dari para pakar yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) turut memperkaya pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, berbagai masukan diperlukan agar regulasi yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah kepulauan. “Mudah-mudahan dengan tambahan perspektif dari para pakar akan memperkaya pandangan kita soal bagaimana Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan ini…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Pembentukan Panja RUU tersebut menjadi langkah awal Baleg memasuki pembahasan substansi RUU tersebut bersama pemerintah pada tingkat I. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pembentukan Panja menjadi salah satu agenda yang disepakati setelah Baleg menyetujui jadwal dan mekanisme pembahasan RUU tersebut. “Untuk pembahasan dan pengesahan ini akan kita selesaikan hari ini dan pembentukan Panja juga demikian, ketiga-tiganya ini,” ujar Bob saat rapat di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam rapat tersebut, Baleg menetapkan Ahmad Iman Sukri sebagai…

Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Sudin meminta kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau kecil harus diatur secara proporsional dalam RUU tersebut. Menurutnya, penyediaan layanan dasar harus mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, serta karakteristik geografis setiap pulau. “Dibikin konsep, paling tidak pulau yang berpenghuni sekian kepala keluarga itu wajib kebutuhan dasar seperti sekolah SMA tadi, atau sekolah SMK,” kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan dengan akademisi di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Sudin menilai pembangunan fasilitas publik di pulau kecil tidak dapat disamaratakan dengan…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Hasan Basri Agus meminta jajaran kepolisian turut mengawasi penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus yang digunakan anggota DPR RI di daerah. Pengawasan tersebut diperlukan agar TNKB Khusus tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya dan tetap sesuai dengan ketentuan etika DPR RI. Hal tersebut disampaikan HBA, begitu Hasan Basri Agus biasa disapa, saat mendampingi WakiI Ketua MKD DPR RI, I wayan sudirta memimpin kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polresta Pangkalpinang, Rabu (16/9/2026). HBA menjelaskan Menurutnya, sosialisasi mengenai penggunaan TNKB Khusus menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan MKD, khususnya dalam memastikan…

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi pemerataan infrastruktur kelistrikan, termasuk pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes). Ia secara khusus mendorong penguatan sistem kelistrikan Kalimantan Tengah (Kalteng) agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari provinsi lain. Hal tersebut disampaikan Sigit dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). “Kami memberikan masukan agar RUPTL PLN dilakukan perubahan. Kalimantan Tengah memiliki sumber daya yang berlimpah tetapi pembangkitnya sedikit karena disuplai dari provinsi lain. Kami minta…

Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mendorong lima organisasi kurator yang telah diakui Kementerian Hukum dan HAM untuk terlebih dahulu melakukan konsolidasi. Menurutnya, penyatuan organisasi diperlukan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator memiliki landasan yang jelas dan dapat mengakomodasi kepentingan profesi secara menyeluruh. “Kalau bisa, lima organisasi kurator yang sudah diakui Kementerian Hukum dan HAM ini disatukan terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita membicarakan aturan profesinya,” ujar Ali Mazi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI dengan pakar profesi kurator dan kepailitan di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Ali Mazi menilai konsolidasi organisasi penting…