- Kepercayaan Publik terhadap Polri Naik Jadi 82,4 Persen, Sari Yuliati Apresiasi Capaian
- Netty Desak Negara Pastikan Pemulihan Fisik dan Mental Korban Penyekapan
- Bias Layar: Pemerintah Harus Hadir Tangani Keterbatasan Sarana Operasional Pengawasan Imigrasi di Kalimantan Tengah
- Komisi XIII Perjuangkan Pembentukan Kantor Imigrasi Baru di Muara Teweh
- Komisi XIII Dorong Penguatan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Tengah
- Ahmad Basarah Tegaskan Inovasi Pendidikan Jadi Solusi Overcapacity Lapas
- Kunjungi Imigrasi Batam, Legislator Temukan Beberapa Masalah
- Abdul Fikri Faqih Minta Usulan Gaji Guru Rp30 Juta Dikaji Secara Teknis
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan pentingnya penguatan peran intelijen daerah dalam memitigasi ancaman siber. Termasuk, persoalan maraknya ujaran kebencian di ruang digital. “Ujaran kebencian, disinformasi, dan serangan siber di ruang digital dapat dengan cepat memengaruhi opini publik, memperuncing perbedaan, bahkan mengancam persatuan jika tidak dimitigasi secara tepat,” ujar Dave dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I ke Yogyakarta, Provinsi DIY, Kamis (18/6/2026) Dijelaskannya, DIY memiliki karakteristik strategis sebagai pusat pendidikan dan intelektual nasional dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi. Kondisi ini menjadikan Yogyakarta sebagai ruang tumbuhnya ekosistem digital yang dinamis, tetapi sekaligus rentan terhadap paparan konten negatif…
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi para dokter muda peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab itu, ia mengingatkan menjaga mutu profesi dokter dan keselamatan pasien tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan akademiknya. “Persoalan yang disampaikan Pergerakan Dokter Muda Indonesia tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kelulusan UKMPPD. Ini merupakan persoalan tata kelola negara yang berada pada persimpangan rezim pendidikan tinggi, sertifikasi kompetensi profesi, dan registrasi praktik kedokteran,” tegas Rieke dalam agenda Rapat…
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade optimistis target produksi minyak Wilayah Kerja (WK) Rokan sebesar 400 ribu barel per hari pada 2034 dapat tercapai. Optimisme tersebut didasarkan pada berbagai inovasi teknologi yang diterapkan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), termasuk teknologi injeksi kimia yang mulai menunjukkan peningkatan produksi di Lapangan Minas. “Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina. Dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400.000 barel di tahun 2034 bisa terwujud,” ujar Andre kepada Politikparlemen.co dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke fasilitas operasi PHR di Minas, Riau, Kamis (18/6/2026). Menurut Andre, Komisi…
Penguatan model bisnis dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kejelasan arah usaha dan tata kelola yang baik diperlukan agar koperasi dapat berkembang secara optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali, Kamis (18/6/2026). Dalam agenda tersebut, Komisi VI DPR RI meninjau perkembangan pelaksanaan KDMP di Bali yang saat ini telah memiliki 78 koperasi yang beroperasi. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai perkembangan program KDMP, termasuk…
Komisi XIII DPR meminta Plt. Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR RI dan Sekjen DPD RI untuk menunda anggaran renovasi gedung yang dinilai belum mendesak. Sebab, uang negara saat ini harus dialihkan untuk efisiensi dan program-program lain yang jauh lebih penting. Turut menanggapi, Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menekankan bahwa sejak awal komisinya sudah berkomitmen untuk memperketat pengeluaran dana negara, terutama untuk proyek-proyek pembangunan fisik kementerian atau lembaga. “Kita kemarin sepakat dengan mitra kita, menyangkut dengan renovasi, pembangunan, atau rehab, itu harus dinolkan. Kita berharap anggaran ini dimasukkan kepada program-program yang lebih penting,” ujar Muslim dalam agenda Rapat Dengar Pendapat…
Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai masih sangat jauh dari target. Secara tegas, ia mengingatkan agar BPIP fokus menyelesaikan program tahun berjalan sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. “Kalau kita bandingkan dengan realisasi program yang tahun 2026, masih sangat jauh untuk pengesahan realisasi. Sehingga nanti ya kalau misalnya kita setuju anggaran penambahan tahun 2027, padahal tahun 2026 masih belum sampai mencapai dengan 100 persen untuk realisasi, ini nanti akan bisa menjadi kesulitan untuk merealisasi anggaran di tahun 2026,” tegas Maruli saat ditemui oleh Politikparlemen.co usai agenda Rapat Dengar…
Walaupun melihat berbagai terobosan dalam penyelenggaraan ibadah Haji 2026, Timwas Haji DPR memiliki sejumlah masukan kepada Pemerintah. Sejumlah catatan yang ada merupakan hasil pengawasan Timwas DPR RI yang didapat langsung dari lapangan. Menurut Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, catatan diberikan DPR kepada Pemerintah untuk memastikan terwujudnya peningkatan penyelenggaraan ibadah Haji ke depan. “Beberapa catatan penting untuk evaluasi komprehensif demi pelayanan jemaah yang semakin sempurna,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulisnya kepada Politikparlemen.co, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Cucun yang merupakan Ketua Timwas Haji DPR 2026 tersebut menyampaikan catatan dari Timwas Haji DPR, terutama terkait pelayanan jemaah Indonesia di…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2026 saat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menyampaikan sejumlah masukan dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI kepada Pemerintah agar penyelenggaraan Haji ke depan semakin lebih baik. “Pengawasan kami di DPR RI dalam pelaksanaan ibadah Haji ingin perbaikan sesungguhnya, Alhamdulillah di era Presiden Prabowo terwujud dan merupakan pelaksanaan terbaik dari pelaksanaan sebelumnya,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulisnya kepada Politikparlemen.co, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Apresiasi tersebut juga disampaikan Cucun saat Timwas Haji DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf melaporkan perkembangan…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mendorong adanya perluasan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pada aspek kebudayaan. Menurutnya, manfaat dana keistimewaan perlu dirasakan lebih luas oleh masyarakat melalui program-program yang tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dalam arti sempit. Hal tersebut disampaikan Zulfikar usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi DIY, Rabu (17/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keistimewaan DIY, termasuk pemanfaatan Dana Keistimewaan yang selama ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurut Zulfikar, pemanfaatan…
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan seluruh mitra kerja Komisi VIII DPR RI agar penyusunan program dan anggaran Tahun Anggaran 2027 benar-benar selaras dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meski Fraksi PDI Perjuangan menerima usulan pagu indikatif maupun tambahan anggaran yang diajukan seluruh mitra kerja, Selly menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal dan program harus tetap mengacu pada sasaran pembangunan nasional agar mampu menghasilkan capaian yang sesuai dengan target pemerintah. Pernyataan tersebut dia paparkan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan…
© Politikparlemen.co