Penulis: redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti menegaskan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah sekaligus mempercepat penyelesaian konflik agraria. Menurutnya, ketimpangan kepemilikan lahan yang berlangsung lama dapat menghambat produktivitas masyarakat dan kemajuan negara. Azis menilai pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sudah terlambat apabila melihat sejarah panjang kolonialisme dan pengalihan penguasaan berbagai aset setelah kemerdekaan. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik yang semakin kompleks seiring munculnya berbagai regulasi sektoral. “Tidak ada sejarah di dunia sebuah negara bisa maju kalau ketimpangan pemilikan lahan itu terjadi. Enggak ada. Meskipun itu kerajaan Inggris,…

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rio A.J. Dondokambey, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antarnegara dalam memberdayakan generasi muda untuk menghadapi tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian global. Hal itu disampaikan Rio melalui intervensi dalam Session 4 bertajuk “Advancing Youth Economic Rights and Employment in an Uncertain Future” pada The 12th IPU Global Conference of Young Parliamentarians yang berlangsung di Samarkand, Uzbekistan, Sabtu (5/9/2026). “Generasi muda di berbagai negara masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, upah yang adil, perlindungan sosial, serta mata pencaharian yang berkelanjutan,” terang Rio dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/9). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diperlukan untuk mengatasi fragmentasi regulasi dan kebijakan yang selama ini menjadi salah satu akar konflik agraria struktural. Menurutnya, berbagai aturan sektoral mengenai pertanahan dan aset negara belum sepenuhnya memiliki orientasi yang selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Khozin menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari perbedaan perspektif dalam memandang penguasaan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai dan mengatur pemanfaatan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebagai pemilik. “(Konstitusi) negara itu di Pasal 33 itu menguasai (sumber daya alam),…

Pengaturan tanggung jawab penyedia produk dan layanan digital asal luar negeri menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Terlebih, produk dan layanan vendor asing kini dapat digunakan secara luas, termasuk pada sistem yang memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia. Persoalan tersebut didalami Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini saat meminta penjelasan Ketua Bidang MASTEL Dr. Sigit Puspito Jarot dalam RDPU Panitia Kerja (Panja) RUU KKS dengan pakar, akademisi, dan LSM di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Amelia menyoroti belum adanya kewajiban yang secara tegas mengharuskan vendor…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus mampu menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini berlarut-larut. Penyelesaian tersebut mencakup perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan badan usaha. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan, masih terdapat ribuan hingga puluhan ribu persoalan pertanahan yang belum terselesaikan melalui peradilan maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena itu, RUU Reforma Agraria diharapkan dapat menghadirkan mekanisme penyelesaian yang lebih efektif. “Sampai ini masih ada ribuan, puluhan ribu persoalan-persoalan yang tidak pernah terselesaikan oleh peradilan atau oleh Badan Pertanahan Nasional,” ujar Sturman…

Ketahanan siber nasional dinilai perlu dibangun sejak tingkat individu dengan memperkuat literasi dan keterampilan digital masyarakat. Karena itu, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar edukasi keamanan dan ketahanan siber dapat masuk dalam kurikulum pendidikan. Menurut politisi dari Fraksi PKB itu, penguatan keamanan siber tidak cukup hanya mengandalkan perangkat keras dan perangkat lunak. Faktor manusia justru menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kemampuan menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari ancaman siber. “Jadi selain perangkat lunak, perangkat kerasnya itu adalah perangkat hatinya kita, dalam konteks itu adalah manusianya. Bagaimana membangun resiliensi yang berbasis manusianya,” ujar Syamsu saat mengikuti…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus memperkuat mekanisme check and balance dalam setiap tahapan perampasan dan pengelolaan aset. Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends menilai, hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel. Dalam RDPU Komisi III bersama para ahli guna mendapat masukan terhadap RUU Perampasan Aset, Mercy menyebut pembagian tugas antara penyidik, jaksa pengacara negara, dan pengadilan harus dirumuskan secara jelas. Kejelasan tersebut diperlukan sejak tahap penelusuran hingga perampasan aset agar setiap lembaga memiliki batas kewenangan yang tegas. “Mulai dari penelusuran sampai dengan perampasan, kemudian praperadilan dan adjudikasi, pembagian tugas ini harus…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu mengatur mekanisme yang dapat mencegah ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara yang diumumkan pada tahap awal penanganan perkara dan nilai yang terbukti dalam proses hukum. Menurut Hinca, pengalaman penanganan sejumlah perkara, dalam satu hingga dua tahun terakhir, menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara nilai kerugian negara atau aset yang disampaikan saat penggeledahan dan penyidikan dengan nilai yang kemudian tercantum dalam dakwaan maupun putusan pengadilan. “Dalam beberapa perkara, angka yang disampaikan ketika penggeledahan atau perampasan sangat besar, tetapi ketika masuk ke persidangan dan diputus, nilainya tidak sebesar yang…

Perkembangan desain digital dan terbatasnya akses pelindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI mendorong regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menghadirkan mekanisme pelindungan yang cepat, sederhana, dan terjangkau. Anggota Pansus RUU Desain Industri DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan perkembangan teknologi perlu diantisipasi dalam penyusunan regulasi, termasuk dengan mempertimbangkan perluasan objek pelindungan terhadap produk digital. Menurutnya, kebijakan juga perlu didukung data dan penelitian mengenai potensi desain di Indonesia agar sesuai dengan perkembangan kreativitas masyarakat. “Bagaimana kalau seandainya industri…

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengingatkan agar pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota tidak sekadar memenuhi kebutuhan legal-formal dan birokrasi. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menghadirkan keadilan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah, khususnya wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA). “Undang-undang ini memang undang-undang yang biasa saja, dalam artian landasan hukum, penataan, ini biasa saja, kerjaan formal saja. Namun yang harus kita pikirkan adalah bagaimana undang-undang itu melahirkan keadilan serta memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat daerah,” ujar Deddy dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah, di ruang rapat Komisi II DPR,…