Penulis: redaksi

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi para pencipta karya, termasuk memastikan pemenuhan hak dan pembagian royalti secara transparan, adil, serta tidak berbelit-belit. Anggota Baleg DPR RI Abdul Hakim Bafagih menegaskan, apa pun bentuk kelembagaan yang nantinya mengelola hak cipta, hal terpenting adalah memastikan proses pelayanan dan penyaluran royalti berjalan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. “Bentuk lembaganya apa pun, yang penting tidak ribet, tidak diselimuti ketidakjelasan, kemudian prosesnya transparan. Semua pencipta karya memang perlu mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan,”…

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, merespons gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan karhutla, terutama dalam aspek pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan personel di lapangan. Menurut Firman, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, peralatan yang memadai, serta sistem mitigasi risiko yang kuat. Keselamatan petugas dan relawan harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pemadaman. “Gugurnya petugas dan relawan dalam penanganan karhutla harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah. Pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan petugas harus diperkuat…

Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendukung langkah Polri menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk terhadap korporasi dan pihak asing yang diduga terlibat. Menurut Usman, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla merupakan langkah tepat untuk memberikan efek jera, terutama bagi pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. “Sudah tepat Polri menetapkan tersangka atas kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi di beberapa wilayah, dan ada orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan. Jika memang ada unsur kesengajaan, harus ditindak,” ujar Usman dalam siaran pers, Sabtu (24/10/2026). Ia menegaskan, dampak karhutla tidak hanya merusak kawasan hutan, tetapi…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti Putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan. Menurutnya, TNI telah menyatakan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, sementara Kementerian Hukum mulai mengkajinya. Karena itu, menurut dia, Komisi I DPR akan mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyiapkan masukan substantif serta berkoordinasi dengan Kementerian Hukum. “Pembahasan di DPR juga perlu membuka partisipasi publik agar perubahan undang-undang menghasilkan aturan yang jelas, adil, dan dapat dilaksanakan,” katanya…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Ma’azat, menyatakan dukungan terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas) terkait rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia. Ia meminta pemerintah mencermati aspirasi tersebut secara serius dan memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan komitmen Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan. Menurutnya, persoalan ini bukan tentang penolakan terhadap seni atau musik internasional, melainkan pertimbangan moral dan kemanusiaan atas rekam jejak serta keterkaitan figur publik dengan dukungan terhadap Israel, di tengah penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan dan pendudukan. “Indonesia tidak menolak seni, musik, maupun pertukaran…

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong pembenahan tata kelola lingkungan dan penguatan mitigasi bencana sejak dari sumber risikonya. Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada bantuan setelah kejadian, tetapi harus disertai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko bencana berulang dan melindungi keselamatan masyarakat. Rokhmat menilai, upaya mitigasi perlu menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan nasional, sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa bencana tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk masa depan generasi muda di wilayah terdampak. “Ketika bencana terjadi berulang kali, kita tidak boleh hanya…

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, mengingatkan pentingnya tata kelola dan pengawasan yang kuat dalam pengelolaan aset negara melalui Danantara. Ia juga meminta pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan guru sebagai salah satu prioritas dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Catatan tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurut Mardani, keterlibatan negara dalam perekonomian dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan nasional. Namun, kebijakan tersebut harus disertai tata kelola profesional, sumber daya manusia yang kompeten, dan mekanisme pengawasan…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath, mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama jajaran dan aparat gabungan dalam membongkar penyelundupan sekitar satu ton ketamin menggunakan kapal tanker MT Global 168. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan keseriusan kepemimpinan Kapolri dalam menempatkan pemberantasan narkoba sebagai bagian penting dari perlindungan masyarakat. Kapal berbendera Mongolia tersebut diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, melalui operasi gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pengungkapan itu, petugas turut mengamankan delapan awak kapal. “Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri atas komitmen dan kesungguhannya dalam memberantas…

Anggota DPR RI Andre Rosiade, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut harus terus dievaluasi, khususnya dalam aspek keamanan pangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Hal itu disampaikan Andre saat membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Andre mengatakan, dinamika penolakan terhadap MBG yang muncul di Jakarta tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, ia mengaku menemukan siswa dan orang tua yang berharap…

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait keterjangkauan harga pangan, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Mardani menegaskan, fraksinya di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil posisi kritis dan konstruktif terhadap pemerintah. Menurutnya, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara objektif dengan melihat capaian sekaligus persoalan yang masih membutuhkan perbaikan. “Kita ingin rakyat…