Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menegaskan pentingnya memperkuat kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam, khususnya sawit dan pertambangan di kawasan hutan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bersama perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia wilayah Kaltim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Kamis (7/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Hanif menilai kinerja Satgas PKH sejauh ini menunjukkan capaian yang positif, terutama dalam upaya penertiban kawasan hutan yang berimplikasi pada peningkatan potensi penerimaan negara. Meski demikian, ia menyoroti…

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyoroti kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta ketimpangan dana bagi daerah saat melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini dilakukan bersama jajaran Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam pertemuan tersebut, Didik menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada evaluasi kinerja Satgas PKH, termasuk capaian yang telah diraih dan rencana tindak lanjut ke depan. Sebab itu, ia menegaskan bahwa BPKP memiliki peran strategis dalam Satgas, khususnya dalam pengawasan serta perhitungan potensi kerugian negara. “Pembahasan kita mencakup apa yang sudah dilakukan,…

Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menekankan optimalisasi sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja reses bersama Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026). Diketahui, BPKP memaparkan pembentukan Satgas Garuda dan Satgas Halilintar yang bertugas mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor perkebunan dan pertambangan. Dalam kesempatan yang sama, Mulyadi menilai pembentukan satgas tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Keberadaan Satgas Garuda dan…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen terhadap kondisi fiskal daerah, khususnya setelah pengalihan tanggung jawab pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah daerah. Sebab, berdasarkan informasi yang ia terima, terhitung sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2024, pemerintah pusat melakukan pengangkatan sekitar 1,6 juta pegawai yang mayoritas merupakan PPPK. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pembayaran PPPK yang awalnya dirancang menjadi kewenangan pemerintah pusat justru dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui APBN 2025. “Semua kepala daerah itu mengeluh soal kewajiban PPPK ini. Apalagi kemudian berlanjut kebijakan kewajiban PPPK…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 hingga menjadi 5,61 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal pemerintah berjalan dengan baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global. “Ya tentu ini kita sangat apresiasi kinerja pemerintah. Artinya, di luar narasi banyak yang menuduh bahwa kinerja pemerintah dan pengelolaan fiskal kurang baik, ternyata faktanya adalah pertumbuhan dapat tercapai yang tertinggi dan ini bisa dicapai di era ini,” ujar Hekal saat ditemui oleh Politikparlemen.co saat agenda Kunjungan Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (7/5/2026). Ia menambahkan, sejumlah daerah juga…

Anggota Komisi XI DPR H Fathi mengakui bahwa desakan meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD tidak hanya datang dari Kalimantan Selatan, tetapi juga disuarakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Sebab itu, ia mengingatkan pemerintah pusat harus bersikap adil memangkas dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah. “Kita juga sudah mengajak teman-teman dari Kemenkeu untuk membahas masalah ini didaerah,jadi intinya pemerintah harus bersikap fair terhadap pemangkasan dana”, ucap Fathi saat ditemui oleh Politikparlemen.co di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (7/5/2026). Sebagai informasi, Gubernur Kalimantan Selatan Huidin mengajukan protes keras kepada pemerintah pusat terkait kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan sejumlah catatan soal perekonomian Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima, struktur pertumbuhan ekonomi di Kalbar yang dinilai masih belum inklusif meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14 persen pada tahun ini. Berangkat dari isu ini, dirinya mengingatkan agar dicermati lebih dalam kembali karena tumpuan perekonomian Kalbar masih sangat bergantung pada sektor ekstraksi sumber daya alam. Di sisi lain, apabila melihat dari data makro ekonomi, ia mengungkapkan Kalbar tampak menunjukkan capaian yang positif. Hal tersebut terlihat dari data terkini Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Keuangan Daerah (TKD), hingga program…

Tragedi kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, memperoleh sorotan dari publik. Peristiwa yang menewaskan belasan orang itu dinilai harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan transportasi, kondisi infrastruktur jalan, hingga pengawasan angkutan logistik di jalur nasional. Menanggapi, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang terjadi di salah satu jalur utama transportasi di Pulau Sumatera tersebut. Ia menilai kecelakaan yang merenggut 16 korban jiwa itu menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk segera menyusun Undang-Undang (UU) khusus perkelapasawitan (lex specialis) demi memperkuat tata kelola sektor sawit nasional. Pasalnya, posisi sawit saat ini sudah menjadi komoditas strategis nasional karena kontribusinya terhadap devisa negara, ketahanan energi melalui program biodiesel, serta penyerapan tenaga kerja bisa dalam jumlah yang besar. Meski begitu, ia menilai pengaturan sektor ini tidak cukup hanya mengandalkan Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri (Permen). “Skala dan kompleksitas industri sawit sudah jauh berkembang. Tidak bisa lagi hanya diatur lewat Perpres,” ujar Firman dalam keterangan yang dikutip Politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan,…

Kunjungan reses ke wilayah pelosok berperan penting demi memastikan aspirasi masyarakat di daerah dapat terserap langsung, terutama terkait potensi ekonomi lokal yang belum tergarap optimal. Di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, masyarakat menyampaikan harapan agar potensi sumber daya alam setempat dapat dikelola lebih baik untuk mendorong kesejahteraan warga. Sebab itu, Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menyerap langsung aspirasi masyarakat saat melaksanakan agenda reses di Nagari Galugua, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Minggu (3/5/2026). Dalam pertemuan bersama warga, ia menyatakan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi besar di sektor pertanian dan sumber daya mineral yang dapat…