Penulis: redaksi

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Hal itu disampaikan Hetifah merespons terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik sesuai amanat Undang-Undang ASN, sekaligus penghapusan istilah “guru honorer” mulai tahun 2027 dengan skema pengalihan menuju Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Hetifah, langkah pemerintah dalam menyederhanakan sistem kepegawaian guru patut diapresiasi karena bertujuan menciptakan kepastian…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan pentingnya kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat melalui kegiatan penyerapan aspirasi bersama warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis (7/5/2026) lalu. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dari berbagai kecamatan dan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dengan legislator. Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, kebutuhan lapangan kerja, hingga program pemberdayaan masyarakat di daerah. Novita menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan maupun pembentukan kebijakan di DPR RI. Menurutnya, kebijakan yang dihasilkan parlemen harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat…

Kader Posyandu dinilai memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam isu gizi dasar, kesehatan ibu dan anak, serta pengentasan stunting. Peran tersebut selama ini dijalankan melalui deteksi dini, edukasi gizi keluarga, hingga pemantauan tumbuh kembang anak di tingkat akar rumput. Menanggapi, Anggota DPR RI Ateng Sutisna menekankan bahwa peran tersebut perlu diperkuat dan diintegrasikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikannya saat menyerap aspirasi kader Posyandu Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Kamis (30/4/2026) lalu. “Kader Posyandu bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah, tetapi entitas sosial yang memahami secara detail kondisi masyarakat…

Pengelolaan kawasan hutan dinilai tidak hanya harus berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena itu, skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) didorong menjadi bagian dari penguatan tata kelola kehutanan berkelanjutan di daerah. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna dalam agenda kegiatan reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Aula Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Senin (4/5/2026) lalu. Adapun pertemuan tersebut mengangkat tema Potensi Kemitraan Dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengusahaan Lahan Perum Perhutani. Membuka agenda, ia menyoroti perubahan paradigma tata kelola kehutanan nasional pasca transformasi…

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah. Menurutnya, perubahan skema transfer ke daerah dalam beberapa tahun terakhir serta kebijakan pengangkatan PPPK dalam jumlah besar belum sepenuhnya diantisipasi saat pembahasan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada tahun 2021 yang mengamanatkan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30 persen mulai tahun 2027. “Tentu kita mengapresiasi Kementerian Keuangan yang memahami kondisi saat ini terkait perubahan transfer ke daerah, perubahan prioritas,…

Anggota DPR RI Cindy Monica menyalurkan bantuan perangkat internet Starlink untuk SD Negeri 04 Simpang Kapuak di Jorong Kubang Balambak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (7/5/2026). Bantuan tersebut diberikan setelah Cindy melihat video viral yang memperlihatkan siswa dan guru harus berjalan melewati jalan berlumpur di tengah hujan demi mendapatkan sinyal internet untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik berbasis komputer. “Ketika saya melihat video itu, hati saya benar-benar tergerak. Anak-anak dan para guru harus berjalan di tengah hujan hanya untuk mendapatkan sinyal internet agar bisa mengikuti ujian,” tutur Cindy melalui rilis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Sabtu (9/5/2026). Dirinya bersama tim…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027. Desakan ini merespons terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer, namun dinilai masih menyisakan ketidakpastian bagi ribuan pengajar di daerah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan melarang tenaga honorer sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005 melalui PP 48/2005, yang kemudian berlanjut pada UU 5/2014 tentang ASN. Namun, hingga saat ini persoalan tersebut belum tuntas karena kebutuhan tenaga pendidik di lapangan masih sangat tinggi. “Artinya…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius dugaan adanya praktik kekerasan dalam proses penyidikan pada kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman, Indramayu, yang kini tengah menjadi perhatian publik nasional. Diketahui, kasus tersebut mencuat setelah terdakwa Ririn Rifanto dalam persidangan mengaku mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan hingga dipaksa mengakui perbuatan yang menurutnya tidak dilakukan. Dalam beberapa pemberitaan, terdakwa bahkan mengklaim mengalami pemukulan yang menyebabkan kondisi fisiknya mengalami cedera. Menanggapi hal tersebut, ia menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan adanya praktik penyiksaan ataupun perlakuan tidak manusiawi dalam proses penegakan hukum. “Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat…

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti rencana kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan sejumlah perusahaan asal China dalam pengembangan hilirisasi industri unggas untuk mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak justru melemahkan posisi peternak rakyat dalam negeri. “Program MBG seharusnya menjadi momentum kebangkitan peternak lokal, bukan malah membuka ruang ketergantungan baru terhadap pihak luar. Indonesia memiliki kapasitas produksi telur dan ayam yang besar. Yang perlu diperkuat adalah tata kelola, distribusi, serta keberpihakan terhadap peternak rakyat,” ujar Slamet dalam rilis yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Ia menilai,…

Anggota Komisi IV DPR RI Jamaluddin Idham menegaskan kualitas beras bantuan pangan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, masyarakat berhak menerima bahan pangan yang layak konsumsi dan sesuai standar mutu. Hal itu disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak ke Gudang Perum Bulog Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Kamis (7/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi stok serta mutu cadangan pangan pemerintah yang akan disalurkan kepada masyarakat. “Tolong kualitas beras ditingkatkan, karena beras ini akan dikonsumsi masyarakat dan harus memiliki standar kualitas yang baik,” ujar Jamaluddin dalam keterangan yang dikutip Politikparlemen.co di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Dalam sidak tersebut, ia meninjau langsung kondisi cadangan beras pemerintah serta memeriksa…