Penulis: redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dengan ketahanan rata-rata sekitar 17–18 hari. Menurutnya, kelangkaan dan antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Makassar lebih berkaitan dengan gangguan distribusi dan lonjakan permintaan pada jenis BBM tertentu. “Stock rata-ratanya bisa berkurang mungkin jadi beberapa hari, tetapi untuk di Makassar memang kemarin sama kemarin dulu mengalami masalah. Tapi hari ini sudah membaik, karena juga sudah merapat kapal yang membawa BBM di Makassar untuk region di sana. Karena tadi sudah saya telepon langsung direktur yang Pertamina Patra Niaga…

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta MIND ID membenahi tata kelola PT Timah, khususnya dalam mengantisipasi pasokan bijih timah dari masyarakat yang melampaui kapasitas serap perusahaan. Menurutnya, persoalan tersebut bahkan sempat memicu gejolak sosial dan aksi pembakaran di Bangka Belitung. “Kami memberikan kritik, Pak Dirut, kepada jajaran Anda untuk diperbaiki, bahwa PT Timah ini sekali lagi juga ada peran penambangan. Jadi bukan hanya membeli-beli saja,” tegas Patijaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan jajaran Direksi MIND ID beserta subholding PT Vale Indonesia, PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam, PT Indonesia…

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong MIND ID, khususnya PT Aneka Tambang (Antam), mencari terobosan agar aktivitas penambangan emas rakyat dapat memiliki legalitas dan kepastian hukum. Menurutnya, penambangan rakyat yang selama ini berlangsung tanpa izin justru membuat negara kehilangan potensi penerimaan dan masyarakat berada dalam posisi rentan secara hukum. “PETI itu kalau dikumpulkan, sehari itu bisa kilo-kilo, Pak. Apa yang didapat negara? Enggak ada,” ujar Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan jajaran Direksi MIND ID beserta subholding PT Vale Indonesia, PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam, PT Indonesia…

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi NasDem Syarif Fasha mengingatkan jajaran Direksi MIND ID untuk memitigasi potensi konflik sosial di wilayah operasi pertambangan. Menurutnya, ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah penghasil dapat menjadi salah satu sumber persoalan yang perlu segera diantisipasi. “Kami memberikan negara itu 500 triliun per tahun, tapi kami hanya dapatkan 200 miliar provinsi kami,” ujar Syarif saat menanggapi aspirasi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan jajaran Direksi MIND ID beserta subholding PT Vale Indonesia, PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam, PT…

Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kriteria objektif untuk menentukan kesiapan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebelum resmi beroperasi pada 1 Januari 2027. Menurutnya, target peluncuran tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan go live apabila masih terdapat fungsi kritis yang belum lolos pengujian. “Apakah nanti OJK bisa menetapkan no-go kriteria yang objektif apabila satu saja fungsi kritis ini belum bisa lulus pengujian dan bursa tidak boleh go live 1 Januari 2027. Jadi jangan sampai kita memaksakan tanggal lalu masyarakat dan pelaku usaha yang harus menanggung kegagalan transaksinya,” tegas Thoriq dalam Rapat Kerja…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino meminta Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) mempertegas penggunaan harga transaksi BMKS sebagai harga acuan. Ia menilai frasa “dapat digunakan” dalam Pasal 55 perlu diubah menjadi ketentuan yang lebih tegas agar BMKS benar-benar berfungsi sebagai mekanisme price discovery. “Kalau kita lihat Pasal 55, harga transaksi BMKS dapat digunakan. Kenapa mesti pakai kata ‘dapat’? Seharusnya kan wajib digunakan, paling tidak untuk transaksi domestik, formula harga ekspor, royalti dan PNBP, transaksi antarperusahaan terafiliasi, transaksi antar-BUMN, pembiayaan berbasis komoditas kontrak jangka panjang, atau kebijakan pemerintah lainnya,” jelas Harris dalam…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara memperjelas pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan, penyertaan modal negara (PMN), dan posisi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dalam pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan Anis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Keuangan Negara bersama pakar dan akademisi di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Ia menyoroti perbedaan pendekatan dalam memahami status kekayaan negara yang telah dipisahkan melalui PMN…

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menyoroti beratnya beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang harus ditanggung pemerintah daerah. Ia meminta kebijakan pengangkatan P3K diikuti dukungan dana transfer dari pemerintah pusat yang memadai agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah. Hal tersebut disampaikan Amin usai menerima rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lumajang dalam rapat konsultasi pengawasan anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). “Sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lumajang yang bertugas di BAKN, tentu ini menjadi kewajiban saya untuk memperjuangkannya. Beban daerah terkait pengangkatan P3K sangat berat jika tidak disertai garansi…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah mengedepankan pendekatan psikologis dan penguatan pedagogi guru dalam membenahi persoalan pendidikan yang tercermin dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025. Menurutnya, pembenahan pendidikan tidak cukup hanya melalui pemenuhan administrasi maupun perubahan kurikulum secara tertulis. Fikri menilai pemerintah perlu memperkuat keterampilan guru dan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Hal tersebut disampaikannya sebagai respons terhadap tingginya angka perundungan serta penurunan skor Matematika dalam hasil PISA 2025. “Pemerintah harus mengalihkan fokus dari sekadar mengubah kurikulum di atas kertas menjadi pelatihan intensif untuk mengubah cara…

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap masyarakat dan perusahaan dalam penyelesaian sengketa lahan Situ Rompong, Tangerang Selatan. Menurutnya, ketentuan pertanahan harus diterapkan secara setara, baik terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) warga maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut disampaikan Adian dalam rapat BAM DPR RI bersama sejumlah pihak terkait mengenai sengketa lahan Situ Rompong di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Senin (14/9/2026). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan Forum Komunikasi Penyelamatan Situ Rompong (FKPSR) kepada BAM DPR RI. Adian menyoroti riwayat pemblokiran SHM warga yang…