Penulis: redaksi

Alokasi Anggaran Kepolisian RI didorong untuk menjadi basis evaluasi terhadap penanganan unjuk rasa. Diharapkan anggaran yang disetujui bisa diperuntukkan dalam menambah dukungan teknologi yang mampu mengoptomalkan tindakan aparat di lapangan. Dalam rapat tersebut, Polri mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp66.182.281.802.000 untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut akan menambah pagu indikatif Polri yang semula sebesar Rp118.001.100.000.000 menjadi Rp184.183.381.802.000. Dari jumlah tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, juga mendorong Polri untuk memperkuat pemanfaatan CCTV dan bodycam sebagai instrumen pengawasan sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Safaruddin, pemanfaatan teknologi pengawasan menjadi semakin penting seiring tingginya tuntutan transparansi terhadap kinerja aparat…

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didorong untuk bisa memperkuat pelacakan aliran dana dari berbagai tindak kejahatan yang dinilai merugikan masyarakat dan negara. Sejumlah anggota DPR menyoroti pentingnya penguatan fungsi analisis dan pelacakan transaksi keuangan guna mendukung upaya pemberantasan kejahatan ekonomi. Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, praktik judi online dan pinjaman online ilegal masih menjadi persoalan serius yang menjerat banyak masyarakat. Karena itu, PPATK diharapkan dapat menelusuri lebih jauh perputaran dana dari aktivitas tersebut untuk mengungkap aktor-aktor utama yang terlibat. “Banyak sekali masyarakat yang terjerat dalam pinjaman online yang dilakukan oleh mereka. Kami berharap ini bisa…

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Marwan memaparkan, Komisi VIII DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi penggunaan anggaran negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Haji dan Umrah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu…

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI didorong untuk tidak hanya menjadi pusat penyedia informasi, tetapi juga menjadi corong literasi peradaban yang memperkenalkan sejarah, budaya, dan kejayaan Nusantara kepada generasi muda. Penguatan fungsi tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran kebangsaan dan memperkokoh identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI terkait pendalaman dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hoerudin Amin menilai Perpusnas…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Atalia Praratya, meninjau RS Siloam Balikpapan, Senin (15/6/2026), untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat umum maupun anggota DPR RI. “Suasananya tenang dan nyaman, bahkan lebih terasa seperti ‘rumah sehat’. Ketika masuk, pasien bisa merasa lebih rileks dan punya semangat untuk sembuh,” ujar Atalia saat melakukan peninjauan. Kunjungan ini difokuskan pada kualitas pelayanan, fasilitas, serta kenyamanan pasien. Atalia menegaskan bahwa standar layanan harus dapat dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami ingin memastikan layanan di sini mampu melayani semua pasien dengan baik. Yang terpenting, masyarakat umum juga mendapatkan kualitas…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mendorong penguatan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penerapan konsep bill cost estimation atau estimasi biaya pembentukan undang-undang. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap proses legislasi berjalan secara terencana, efisien, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang memiliki konsekuensi biaya yang perlu diperhitungkan sejak awal. Menurutnya, biaya tersebut tidak hanya mencakup penyusunan naskah regulasi, tetapi juga berbagai tahapan pendukung seperti penelitian, perumusan substansi, hingga pelaksanaan partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation). “Setiap pembentukan perundang-undangan tentu memiliki biaya. Mulai dari penelitian, perumusan, sampai proses meaningful public participation.…

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi pekerja rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar pada Minggu (14/6), tampak seorang wanita yang diduga korban duduk di sofa sambil menerima pukulan bertubi-tubi dari seorang pria berkaus biru. Korban terlihat mengerang kesakitan dan tidak melakukan perlawanan. Diketahui, Kepolisian Malaysia telah bergerak cepat dengan menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap YY. Menanggapi kasus tersebut, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical…

Anggota Komisi III DPR RI, Ecky Awal Mucharam mendorong Kejaksaan RI untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Menurutnya, optimalisasi PNBP dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat dukungan anggaran di tengah kebutuhan pendanaan Kejaksaan yang terus meningkat. Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Jaksa Agung RI dan RDP dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Ecky menilai perlu ada kajian lebih mendalam terhadap regulasi yang mengatur pemanfaatan PNBP, terutama setelah capaian penerimaan Kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir mampu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. “Coba…

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengajukan tambahan pagu anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pagu indikatif yang telah diberikan sekaligus membuka ruang pengembangan sistem Pemilu berbasis elektronik atau e-voting. “Saya mengusulkan Ketua KPU dan Bawaslu, panjenengan (Anda,red) kan mendapat pagu indikatif dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak tambah pagu indikatif, bisa saja turun. Saran saya tetap diajukan penambahan, terutama (untuk digunakan) usulan e-voting yang ada di luar negeri, usulkan saja,” ujar Azis dalam Rapat Dengar Pendapat…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Siti Mukaromah, menekankan bahwa penuntasan persoalan banjir di Kota Palembang tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus dimulai dari pembangunan kesadaran personal dalam mengelola sampah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik BAM DPR RI di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026). Ia mengajak para pimpinan organisasi dan komunitas lokal untuk menjadi motor penggerak kebiasaan baru, yakni menahan diri dari membuang sampah sembarangan sekecil apapun sebelum menemukan tempatnya. “Membangun kesadaran personal tentang bahwa ketika kita bicara menghindari banjir adalah berangkat dari diri kita sendiri. Bagaimana kita sekecil sampah apapun, entah…