Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terbukti efektif memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal. Penilaian tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau pelaksanaan PMN 2025 yang dialokasikan bagi program KPR FLPP.Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Perumahan New Bukit Tentrem di Triwidadi, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (19/6/2026) lalu. Menurutnya, SMF memperoleh PMN…

Gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) menjadi sorotan DPR. Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya penguatan ketahanan energi nasional, terutama untuk memastikan ketersediaan energi primer bagi pembangkit listrik. Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus PT PLN (Persero) menjelaskan langkah penanganan yang dilakukan sekaligus memastikan adanya strategi jangka panjang untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional. Pasalnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah dan PLN, baik untuk menjaga pasokan listrik agar bertahan dalam jangka pendek maupun mengantisipasi potensi gangguan serupa…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menegaskan pentingnya memastikan rumah subsidi yang dibangun melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tidak hanya terjangkau dari sisi harga, tetapi juga layak huni dan didukung aksesibilitas yang memadai. Hal itu disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Perumahan New Bukit Tentrem, Triwidadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (19/6/2026). Sebagai informasi, kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk mendukung program KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya pekerja sektor informal. Lokasi…

Komisi XI DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) di Surabaya, Jawa Timur, untuk memantau realisasi dan rencana penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan Pemerintah kepada PELNI. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan PMN yang diperoleh PELNI ini difokuskan untuk mendukung program peremajaan armada kapal yang telah memasuki akhir masa operasionalnya. “Tujuan utamanya memang untuk memperbaiki kapal yang sudah habis masa pakainya. Kapal-kapal ini membutuhkan persiapan, mulai dari desain dan tahapan teknis lainnya,” ujar Hanif usai memimpin langsung peninjauan kondisi dan kelaikan Kapal KM Kelimutu bersama PELNI…

Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengganti kapal-kapal yang telah berusia tua sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kardaya saat diwawancarai oleh Politikparlemen.co usai menghadiri langsung peninjauan kondisi dan kelaikan KM Kelimutu bersama PT Pelni (Persero) dalam rangka pengawasan Efektivitas Pelaksanaan PMN Tunai Tahun 2025 yang digelar di Terminal Penumpang Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).“Awalnya, PELNI ini minta PMN untuk mengganti kapal-kapal yang sudah tua dan sudah tidak layak. Pada prinsipnya ini sudah disetujui. Apalagi Presiden…

Komisi XI DPR melakukan agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan bagi program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya bagi pekerja sektor informal.Sebagai informasi, salah satu lokasi realisasi KPR FLPP yang dikelola PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berada di Perumahan New Bukit Tentrem, Triwidadi, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (19/6/2026). Memimpin agenda tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR…

Komisi XI DPR RI mengawal efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 kepada PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI). Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana yang bersumber dari APBN mampu memperkuat industri perkeretaapian nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkini mengenai realisasi penggunaan PMN, capaian kinerja, serta dampaknya terhadap penguatan industri strategis nasional. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan PMN Tunai sebesar Rp473 miliar kepada PT…

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses seluruh masyarakat. Selain dukungan fasilitas dan teknologi medis yang handal, pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional juga penting dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal itu disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti usai memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Siloam Denpasar, Bali, Sabtu (20/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melihat secara langsung kualitas pelayanan, kesiapan fasilitas, serta sarana dan prasarana yang ada untuk layanan kesehatan bagi masyarakat. “Kita ingin rumah sakit yang ada di Indonesia itu bisa memberikan pelayanan yang…

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyatakan Komisi XI DPR RI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang digunakan untuk pengadaan tiga kapal baru. Pengadaan tersebut diketahui untuk menggantikan armada yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Legislator Dapil Jatim V ini mengungkapkan, PMN tersebut diajukan pada 2024 untuk tahun anggaran 2025. Pada PMN 2025, DPR RI menyetujui anggaran sebesar Rp1,5 triliun sebagai uang muka pengadaan kapal. Selanjutnya, pada PMN 2026, DPR RI menyetujui tambahan Rp2,5 triliun sehingga total PMN yang diberikan mencapai Rp4 triliun. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan…

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong Pemerintah Provinsi Bali menyusun roadmap yang jelas untuk menggeser orientasi pariwisata dari pariwisata massal (mass tourism) menuju pariwisata berkualitas (quality tourism). Menurutnya, pergeseran tersebut diperlukan agar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat meningkat sekaligus tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi. “Saran saya agar Pemprov Bali itu memiliki roadmap yang jelas untuk menggeser orientasi dari mass tourism menuju quality tourism. Sehingga melihat ekonomi yang diterima masyarakat meningkat namun tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi,” ujar Aboe Bakar saat kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026). Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh…