Penulis: redaksi

Anggota Panitia Kerja Diplomasi Parlemen dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (DP3I) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Surya Utama menilai pembukaan akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional perlu diikuti strategi yang memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh manfaat nyata. Menurutnya, akses pasar yang terbuka perlu diarahkan hingga menghasilkan kontrak dan transaksi ekspor yang berkelanjutan. Ia menilai, pembukaan pasar melalui kerja sama perdagangan maupun kegiatan promosi di luar negeri belum cukup apabila keberhasilannya hanya diukur dari jumlah UMKM yang mengikuti pameran atau business matching. “Memang pembukaan akses pasar dan business matching untuk UMKM itu belum otomatis memasukkan ekspor yang berkelanjutan.…

Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menekankan pentingnya penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru secara konsisten oleh aparat penegak hukum (APH). Implementasi aturan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan Andi dalam kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (17/9/2026). Ia mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan jajaran aparat penegak hukum di DIY dalam menyesuaikan proses penanganan perkara dengan ketentuan KUHP dan KUHAP baru. “Saya mengapresiasi seluruh penjelasan dan laporan yang disampaikan. Koordinasi…

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong pemerintah mempercepat pemerataan konektivitas internet di seluruh Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan konektivitas tidak cukup hanya memastikan masyarakat terhubung, tetapi juga harus diikuti kualitas layanan yang andal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Syamsu usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026). “Yang pasti kita ingin pemerataan konektivitas itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama di 3T. Percepatan-percepatannya harus ada di 3T,” ujar pria yang kerap…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendorong optimalisasi potensi ekologis dan ekonomi dari skema Perhutanan Sosial di Provinsi Bali. Menurutnya, program ini memiliki fungsi ganda sebagai pelindung tata air sekaligus pendorong ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. “Perhutanan Sosial sebagai Proyek Strategis Nasional berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, inklusif, dan berkeadilan. Secara ekologis, program ini berfungsi menjaga daerah resapan air, mencegah erosi, dan melindungi keanekaragaman hayati,” ujar Yohan dalam Kunjungan Kerja Pengawasan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial di Bali, Badung, (19/9/2026). Ahmad Yohan menambahkan bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh kelompok…

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mendorong agar pemberlakuan KUHAP baru segera diikuti dengan aturan pelaksana yang jelas, khususnya terkait koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara. Menurut Adang, perubahan hukum acara pidana harus memberikan kepastian bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai perubahan aturan justru menimbulkan perbedaan penafsiran atau kendala koordinasi yang dapat memengaruhi proses penanganan perkara. “KUHAP baru tentu membawa perubahan dalam proses penegakan hukum. Karena itu aturan pelaksananya harus segera diperjelas, terutama menyangkut koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Kita ingin proses hukum berjalan lebih efektif, tetapi tetap terukur dan…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Menyikapi rencana Presiden Prabowo yang mengusulkan pendidikan negeri gratis—termasuk peluang pembiayaan dari uang sitaan tindak pidana korupsi—Fikri menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang paling dinantikan publik. “Inilah kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pendidikan gratis. Karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan, ini sudah disadari bersama,” kata Fikri dalam keterangannya kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (19/9/2026). Fikri menjelaskan, Fraksi Partai Keadilan…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti masih ditemukannya persoalan overstay atau penahanan seseorang yang telah melewati batas masa penahanan maupun masa pidananya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan menjadi salah satu hal yang harus segera dibenahi dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Hal tersebut disampaikan Hinca saat Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka monitoring ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi III berdialog dengan jajaran…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan, perjanjian perdagangan internasional jangan hanya dinilai dari pembukaan akses pasar, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi perekonomian nasional. Manfaat tersebut mencakup peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, investasi produktif, serta penguatan ketahanan ekonomi dalam negeri. Menurut Ravindra, karakter perjanjian perdagangan kini semakin kompleks. Pengaturannya tidak lagi terbatas pada ekspor, impor, dan penurunan tarif, tetapi juga berkaitan dengan industri dan hilirisasi, ketenagakerjaan, investasi, ketahanan pangan, ekonomi digital dan data, serta lingkungan dan ekonomi hijau. “Perjanjian perdagangan bukan hanya sebuah perjanjian membuka pasar, tetapi bagaimana manfaatnya diterjemahkan menjadi…

Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2027 yang ditetapkan sebesar Rp1,232 triliun. Angka tersebut lebih rendah sekitar 11,75 persen dibandingkan belanja KLH/BPLH tahun 2026. Hal tersebut menjadi perhatian Meitri mengingat pengelolaan sampah merupakan salah satu program prioritas nasional dalam RKP Tahun 2027. Dalam dokumen RKA-K/L KLH/BPLH, pengelolaan sampah juga ditempatkan sebagai bagian dari prioritas pembangunan, termasuk melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan Gerakan ASRI (Gentengisasi, Pengendalian Sampah, dan Penghijauan). “Patut disayangkan ketika persoalan sampah kita semakin kompleks, tetapi ruang fiskal KLH justru mengalami penurunan.…

Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menekankan pentingnya menghadirkan regulasi ketenagakerjaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pelindungan pekerja dan kepastian hukum bagi dunia usaha. Menurutnya, pengaturan ketenagakerjaan perlu memberikan pelindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha agar iklim ketenagakerjaan tetap mendukung keberlangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (17/9/2026). Ia menjelaskan, Panja Komisi IX DPR RI bersama pemerintah saat ini tengah mendalami berbagai substansi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). “Kami ingin memastikan RUU…