Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak dilakukannya investigasi secara objektif terhadap dugaan pelanggaran etik oleh oknum dokter dan tenaga kesehatan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut etika profesi, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional. Pernyataan itu disampaikan Nurhadi kepada Parlementaria melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/8/2026), menanggapi polemik yang mencuat setelah beredarnya komentar sejumlah dokter dan tenaga kesehatan di media sosial terkait pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia usai mengeluhkan lamanya menunggu ruang rawat inap. Politisi Fraksi Partai NasDem itu…

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu mengatur secara jelas penerapan mekanisme Conviction Based Forfeiture maupun Non-Conviction Based Forfeiture. Kedua skema tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga harus diterapkan dengan prasyarat yang tegas sesuai karakteristik setiap perkara. Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menjelaskan, tidak seluruh proses perampasan aset harus menunggu adanya putusan pemidanaan. Dalam kondisi tertentu, negara perlu diberikan kewenangan untuk merampas aset meski proses pidana tidak dapat diselesaikan, sepanjang syarat pembuktiannya terpenuhi dan tetap menjamin kepastian hukum. “Penerapan Conviction Based dan Non-Conviction Based tentu harus memiliki prasyarat. Tidak semua perampasan aset harus menunggu proses pemidanaan,” ujar legislator yang akrab disapa Gus Falah ini dalam keterangannya…

Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menilai pemerintah belum menunjukkan kesiapan yang memadai dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Menurutnya, langkah mitigasi seharusnya telah dipersiapkan jauh sebelum musim kemarau tiba, terutama di daerah yang rawan terjadi kebakaran. “Saya belum melihat persiapan yang serius dan sungguh-sungguh dari jajaran Kementerian Kehutanan maupun pemerintah dalam menghadapi El Nino. Belum ada gerakan secara khusus, yang ada baru langkah-langkah rutin seperti biasa,” ujar Adrianus melalui rilis yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyoroti keterbatasan struktur kelembagaan di…

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya itu saja, desaknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perlu segera menetapkan keputusan mengenai tambahan TKD agar hak para ASN tetap terpenuhi dan pelayanan publik tidak terganggu. “Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi, jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu. Kalau ini sampai telat, yang rugi bukan cuma…

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai pelemahan nilai tukar rupiah perlu direspons dengan kebijakan yang mampu memperkuat sektor-sektor produktif, sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Hal ini menjadi sorotannya lantaran pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa depresiasi mata uang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila diiringi peningkatan devisa dan produktivitas. Ia mengatakan Indonesia memiliki peluang memanfaatkan kondisi tersebut melalui penguatan sektor pariwisata, peningkatan ekspor, serta percepatan hilirisasi industri. “Fokus kita bukan meratapi rupiah yang melemah, melainkan mengejar ekonomi yang kuat. Ketika rupiah tertekan oleh dinamika global, kita harus mampu mengubah tantangan itu menjadi peluang ekonomi,” ujar Amin…

Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengajak masyarakat memahami secara utuh tata kelola dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pemahaman yang baik penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu maupun disinformasi terkait pengelolaan dana haji. Hal tersebut disampaikan Ansari saat menggelar Sarasehan Keuangan Haji di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (4/8/2026). Sebagai mitra kerja BPKH, Komisi VIII DPR RI terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar publik memahami mekanisme pengelolaan dana haji secara transparan dan akuntabel. “Masyarakat perlu mengetahui tugas BPKH, bagaimana dana haji dikelola, sistem pelaporannya, hingga manfaat yang dihasilkan. Selain melalui sosialisasi langsung seperti ini, laporan…

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak hanya berfokus memblokir situs judi daring (judol), tetapi juga memutus aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat karena pelaku kini semakin banyak memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana deposit. “Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah situs yang diblokir. Selama aliran dana, rekening penampung, dan pinjaman daring ilegal masih tersedia, jaringan judi daring akan terus berpindah bentuk,” kata Junico dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Legislator yang akrab disapa Nico itu mengungkapkan, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan…

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan literasi keuangan agar mampu mengelola pendapatan secara bijak dan mempersiapkan kondisi finansial di masa depan. Hal tersebut mengemuka dalam Talkshow Financial Management: Protect Your Wealth, Grow Your Wealth yang diselenggarakan Biro SDM Aparatur Setjen DPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai pengelolaan keuangan menjadi bekal penting bagi ASN, terlepas dari besaran pendapatan yang dimiliki. “Materinya luar biasa. Melatih kita bagaimana me-manage keuangan. Pendapatan besar tetapi mengelolanya tidak baik…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai adanya Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tidak benar. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tidak memiliki dasar yang jelas. “Perlu kami sampaikan klarifikasi bahwa tidak benar jika dikatakan ada Surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri,” tegas Habiburokhman dalam keterangan video yang diterima Politikparlemen.co, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Habiburokhman menjelaskan, Komisi III DPR RI telah melakukan penelusuran atas informasi tersebut. Bahkan, pimpinan DPR RI juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait di lingkungan…

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan kreator konten Emanuel Bryan atau Bryan Ebem harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, sehat, sekaligus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi. “Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Tujuannya bukan membatasi kreativitas, melainkan memastikan ruang digital tetap kreatif, sehat, dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak serta martabat orang lain,” ujar Amelia dalam keterangan yang dikutip Politkparlemen.co di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Amelia menilai perkembangan teknologi…