Penulis: redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang balita di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Balita berusia 1 tahun ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat 10 hari tak makan. “Dukacita mendalam atas berpulangnya adik Nakla Syafira, balita di Sulawesi Selatan yang meninggal dunia karena komplikasi penyakit,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/11/2026). “Kita perlu memahami apa yang dihadapi pihak keluarga sejak anak mulai sakit, bagaimana mereka mencari pertolongan, dan dukungan apa yang diperlukan agar keluarga lain dapat memperoleh penanganan lebih awal,” lanjutnya. Seperti diketahui, kisah balita Nakla viral di media sosial beberapa…

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendukung penuh langkah Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan BNN yang menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, pada Minggu (1/11/2026). Dalam penggerebekan tersebut, petugas menangkap 27 orang yang diduga terlibat dalam perkara narkoba. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sabu, ganja, ekstasi, mesin pencetak ekstasi, alat isap sabu, senjata tajam hingga senjata api. Legislator dari Fraksi PKB meminta aparat tidak berhenti pada kegiatan penggerebekan semata. Ia mendesak polisi mengusut tuntas jaringan peredaran narkoba dan menangkap seluruh pihak yang terlibat. “Polisi harus menyapu dan menyikat bersih Kampung Bahari dari…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasii langkah Kapolri Jendera Suyudi Ario Seto yang melarang jajarannya menggunakan rokok elektrik atau Vape. Larangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026, sehingga diharapkan dapat diikuti pihak lain, termasuk MUI, untuk mengeluarkan fatwa terkait keharaman vape ini. “Memang selalu pancen oye ini Bapak Kapolri, melarang dahulu institusinya agar tertib tentang pelarangan vape. semoga MUI juga demikian mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vape tersebut,” kata Sahroni sebagaimana dikutip Politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (2/11/2026) Dia menilai vape berbahaya lantaran adanya kandungan etomidate yang kini sulit dideteksi. Menurutnya, penting untuk melarang sepenuhnya vape…

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah pelanggaran pemilu melalui pengawasan partisipatif. Selain mengawasi setiap tahapan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga berperan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co pada Minggu (1/11/2026), Fauzan menyampaikan bahwa upaya pencegahan pelanggaran pemilu perlu dilakukan dengan mengimbau masyarakat serta meningkatkan kesadaran terhadap berbagai potensi pelanggaran. Langkah tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pengawas pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Fauzan. Lebih…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengapresiasi kebijakan Polri yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personelnya. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah preventif untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus menunjukkan keteladanan aparat penegak hukum. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Ketentuan itu berlaku bagi Pegawai Negeri pada Polri, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. “Polri telah menunjukkan langkah tegas dalam upaya pencegahan. Sebagai institusi penegak hukum, Polri perlu memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pencegahan narkotika harus…

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengkaji peluang penerapan fast track legislation atau mekanisme percepatan pembentukan undang-undang untuk merespons kebutuhan hukum yang mendesak. Namun, percepatan tersebut harus tetap menjamin kualitas substansi undang-undang, tahapan pembentukan, serta partisipasi masyarakat. Kajian tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, pakar hukum, dan pemangku kepentingan untuk membahas peluang serta prasyarat penerapan mekanisme legislasi cepat di Indonesia. Kepala BK Setjen DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, mekanisme legislasi cepat diperlukan untuk menghadapi kondisi tertentu yang membutuhkan kehadiran…

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, menilai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan di sekolah. Menurutnya, TKA tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga menjadi sarana mengevaluasi kualitas proses pendidikan yang telah berlangsung. “TKA semestinya hanya menjadi salah satu alat asesmen untuk melihat seberapa optimal kemampuan akademis siswa setelah mengikuti pelajaran di sekolah sepanjang rentang waktu tertentu,” ujar Ledia saat dihubungi Politikparlemen.co di Jakarta, Senin (2/11/2026). Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan, hasil TKA juga dapat menjadi instrumen evaluasi terhadap proses…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah memberikan tanggapan terkait klarifikasi penanganan perkara oleh Polda Jawa Tengah dan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo atas penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia mengingatkan bahwa seluruh penindakan di lapangan tetap wajib berlandaskan asas hukum, profesionalitas, serta Standard Operating Procedure (SOP) yang terukur. Meskipun kepolisian telah menyampaikan penjelasan resmi mengenai latar belakang penindakan serta mengembalikan barang inventaris pesantren, Abdullah menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan penegakan hukum yang humanis adalah syarat mutlak guna menjaga kepercayaan publik. “Setiap agenda kepolisian harus berdasarkan surat perintah yang jelas dan terukur. Apa tujuannya, apa motif yang…

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memberikan tanggapan tegas terkait insiden penggerebekan dan penyitaan barang di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Laban, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas serta tidak mengabaikan rasa aman, privasi, dan perlindungan terhadap anak serta perempuan. Menurut Atalia, meskipun penegakan hukum merupakan hal yang krusial, prosesnya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara terburu-buru yang justru meninggalkan trauma mendalam bagi para santriwati yang sebagian besar masih di bawah umur. “Menegakkan hukum itu penting, tetapi jangan sampai dilakukan dengan cara yang justru mengabaikan rasa aman dan kehormatan orang lain.…

Potensi seni budaya, kuliner, hingga industri digital di Kabupaten Ponorogo dapat menjadi sumber penghasilan baru bagi generasi muda jika dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi. Pengembangan ekonomi kreatif pun dinilai membuka peluang usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja di daerah. Anggota DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Ekonomi Kreatif di Polorejo, Kabupaten Ponorogo, Kamis (29/10/2026). Ia mengajak generasi muda untuk tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga berani membangun usaha dengan memanfaatkan potensi di lingkungan sekitar. “Anak-anak muda kita tidak boleh hanya berpikir bagaimana mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Kita juga harus mulai berpikir bagaimana menciptakan pekerjaan, membangun…