Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menilai penindakan terhadap peredaran narkotika di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, perlu diikuti dengan pembenahan lingkungan. Upaya tersebut dinilai penting agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku peredaran narkoba, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Menurut Adang, langkah penindakan yang dilakukan aparat kepolisian di Kampung Bahari patut diapresiasi. Namun, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan peran pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi kawasan, sehingga lingkungan yang selama ini menjadi perhatian aparat dapat ditata menjadi lebih baik. Adang secara khusus mengapresiasi Kapolda Metro Jaya yang turun langsung memimpin penggerebekan di kawasan…

Ketua Pengawas Koperasi Pegawai Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI Indra Pahlevi berkomitmen melaksanakan pengawasan secara independen, objektif, dan berkesinambungan melalui pemeriksaan, evaluasi serta pemantauan tindak lanjut yang terukur. Melalui sinergi dengan pengurus dan manajemen, hasil pengawasan diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola, peningkatan kinerja usaha, efisiensi pemanfaatan sumber daya dan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota koperasi. Menurut Indra, arah dan fokus pengawasan akan berfokus pada kendala dan kepatuhan, penguatan tata kelola, pengelolaan dan pengembangan usaha serta manfaat bagi anggota. Di sisi lain, mekanisme pengawasan akan dibagi menjadi 5 kategori diantaranya perencanaan, pemberitahuan, atau pemeriksaan dan analisis, temuan dan…

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi serta mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur dalam penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo, Jawa Tengah. Langkah tersebut dinilai krusial guna menindaklanjuti aspirasi dan masukan dari sejumlah tokoh agama serta masyarakat yang diterimanya selaku wakil rakyat. ​Menurut Nasir, penegakan hukum memang harus dilaksanakan secara tegas, namun tidak boleh sampai mengabaikan ketentuan prosedur yang berlaku serta prinsip-prinsip kemanusiaan. ​”Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa mengabaikan prosedur dan prinsip kemanusiaan. Terlebih, tindakan aparat di lingkungan pendidikan yang terdapat perempuan dan anak-anak harus mengutamakan perlindungan terhadap mereka,” tegas Nasir…

Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subiatno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026) lalu. Dalam kesempatan itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan membahas penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan UU Satu Data Indonesia. “Prosesnya melibatkan DPR RI, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait,” jelas Bob dalam keterangan tertulis yang dikutip Politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Dalam pertemuan itu, tambah Bob, Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi. Data yang terintegrasi diharapkan membuat pelayanan publik lebih akurat, pertukaran informasi lebih aman,…

Di tengah tekanan ekonomi dan persoalan kehidupan yang kian kompleks, persoalan kesehatan masyarakat tak lagi sebatas penyakit fisik. Stres akibat himpitan ekonomi, jeratan pinjaman online (pinjol), hingga gangguan kesehatan mental menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius, termasuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Kondisi tersebut menjadi sorotan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari. Ia mendorong BPJS Kesehatan untuk memperbarui cakupan layanan kesehatan dan jenis obat-obatan yang dijamin, agar manfaat jaminan kesehatan dapat menjangkau kebutuhan medis masyarakat yang terus berkembang. Dorongan itu disampaikan Desy dalam diskusi Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI bersama perwakilan direksi Jasindo dan…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal kepada beberapa tokoh politik, pengusaha, bahkan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang. “Kami di Komisi III berharap seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Mabes Polri mengumumkan kasus dugaan penyadapan atau dugaan ilegal akses, Selasa…

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti ancaman penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan, membongkar jaringan peredaran hingga ke akarnya, serta memastikan penegakan hukum berjalan tegas dan proporsional. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam keterangan resminya kepada Politikparlemen.co, Senin (2/11/2026) sebagaimana disampaikannya saat Sarasehan Kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Komisi III DPR RI bertema “Vape di Persimpangan Jalan” di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Habib Aboe mengungkapkan, hasil pemeriksaan laboratorium BNN terhadap 1.789 sampel cairan vape selama Januari 2025 hingga September 2026 menunjukkan temuan yang…

Wakil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin mengingatkan, konten viral di media sosial tidak boleh menggantikan proses pembuktian yang adil. Maka dari itu, dirinya mengingatkan seluruh pihak untuk bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Dengan cepatnya penyebaran informasi digital, ia mengingatkan bahaya penghakiman publik sebelum fakta terungkap. Hal ini disampaikannya saat membuka agenda Seminar MKD DPR RI bertema “MKD DPR RI di Era Digital: Etika, Kewenangan, dan Pengawasan Perilaku Anggota di Media Sosial” di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (3/11/2026). “Ruang digital tidak boleh menjadi tempat di mana prasangka menggantikan fakta atau hal yang viral menggantikan proses yang…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Menurutnya, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemampuan daya beli masyarakat, mengingat pembalut merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan perempuan. Politisi Fraksi PKS itu menilai polemik PPN pembalut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi ketentuan administrasi perpajakan. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap perempuan, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap tambahan beban pengeluaran. “Pembalut bukan barang mewah. Ini merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan. Menstruasi adalah…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Setjen DPR RI menggelar Pekan Olahraga (POR) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korpri. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat silaturahmi antar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Setjen DPR RI. Plt. Sekjen DPR RI, Suprihartini mengungkapkan bahwa POR Korpri tidak hanya bertujuan sebagai ajang kompetisi, namun memiliki manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental ASN. Serta menjadi sarana membangun sinergi dan kebersamaan antar pegawai dalam menjalankan tugas serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan. “Hal tersebut sejalan dengan tema Korpri tahun ini,…