- Kepercayaan Publik terhadap Polri Naik Jadi 82,4 Persen, Sari Yuliati Apresiasi Capaian
- Netty Desak Negara Pastikan Pemulihan Fisik dan Mental Korban Penyekapan
- Bias Layar: Pemerintah Harus Hadir Tangani Keterbatasan Sarana Operasional Pengawasan Imigrasi di Kalimantan Tengah
- Komisi XIII Perjuangkan Pembentukan Kantor Imigrasi Baru di Muara Teweh
- Komisi XIII Dorong Penguatan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Tengah
- Ahmad Basarah Tegaskan Inovasi Pendidikan Jadi Solusi Overcapacity Lapas
- Kunjungi Imigrasi Batam, Legislator Temukan Beberapa Masalah
- Abdul Fikri Faqih Minta Usulan Gaji Guru Rp30 Juta Dikaji Secara Teknis
Penulis: redaksi
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku dugaan penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, pelaku harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya melalui proses hukum yang tegas. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah terungkap korban berinisial YTR diduga mengalami penyekapan dan berbagai bentuk kekerasan selama bertahun-tahun. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka berat yang dideritanya. “TH harus dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyekapan, penganiayaan berat, hingga tindak pidana lain yang terbukti dalam proses penyidikan. Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal agar memberikan keadilan bagi korban…
Anggota Komisi XI DPR RI MH Said Abdullah menilai kebijakan afirmatif pada tarif cukai industri hasil tembakau (IHT) golongan III bisa menjadi solusi untuk menekan peredaran pita cukai rokok ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi sorotannya lantaran karakter industri rokok nasional, khususnya pabrikan skala kecil dan menengah, sangat beragam baik dari sisi jenis produk maupun kapasitas produksi. Oleh karena itu, jelasnya, kebijakan cukai perlu mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi pelaku usaha, terutama produsen rokok golongan III yang mayoritas belum memiliki kekuatan pasar yang besar. “Jika tarif cukai terlalu berat dan tidak sebanding dengan…
Kelestarian lingkungan di Karimunjawa harus menjadi tanggung jawab bersama mengingat kawasan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat sekaligus salah satu kawasan konservasi laut penting di Indonesia. Pengelolaan sampah plastik yang semakin meningkat dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui perubahan perilaku dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam sektor ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. “Karimunjawa hidup dari alamnya. Jika alam rusak, maka yang terdampak bukan hanya lingkungan, tetapi juga ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa,”…
Persetujuan terhadap proses naturalisasi pesepak bola Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery tidak boleh membuat pembinaan pemain lokal terabaikan. Penguatan kompetisi usia muda, pembatasan kuota pemain naturalisasi, hingga pemerataan fasilitas latihan dinilai harus menjadi perhatian serius agar sepak bola nasional berkembang secara berkelanjutan. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan, Fraksi PKS mendukung proses alih kewarganegaraan kedua pemain tersebut. Namun, menurutnya, kebijakan naturalisasi tidak boleh menjadi solusi instan yang terus-menerus diandalkan tanpa disertai pembenahan ekosistem sepak bola nasional. “Prinsipnya, Fraksi PKS menyetujui naturalisasi ini. Namun, catatan yang berulang kali kami sampaikan jangan sampai berkesan sebagai sesuatu yang…
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana mengapresiasi keberhasilan Kota Salatiga yang sukses menduduki peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik se-Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan capaian makro tersebut dinilai tidak lepas dari kuatnya modal sosial masyarakat yang mampu mempertahankan predikat sebagai kota paling toleran selama delapan kali berturut-turut. Cellica menyatakan bahwa menaikkan angka IPM bukanlah perkara mudah karena melibatkan berbagai parameter kompleks seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita, hingga infrastruktur. Berdasarkan pemaparan pemerintah daerah, Salatiga kini mencatatkan angka IPM di atas 86, dengan angka pengangguran terbuka serta tingkat kemiskinan yang cukup rendah. “Naik satu digit saja itu sangat sulit…
Dalam Festival Aspirasi Masyarakat di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyerap aspirasi, sekaligus membedah keberhasilan kota yang sukses mempertahankan posisinya sebagai kota paling toleran di Indonesia tersebut. Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas konsistensi seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Salatiga dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama. “Sudah delapan kali berturut-turut kota Salatiga menyabet juara pertama menjadi kota paling toleran di Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Kang Aher tersebut di sela-sela kegiatan, Minggu (21/6/2026). Lebih lanjut, Aher memaparkan bahwa harmoni sosial yang terjaga…
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) DAN APMIKINDO. “Hari ini BAKN melakukan RDPU dengan KADIN, HIPMI, dan asosiasi UMKM. Kami ingin mencari solusi yang terbaik untuk KUR di Indonesia ini, baik mulai dari penerima KUR maupun tata cara nantinya menjalankan KUR,” ujar Endipat saat wawancara oleh Politikparlemen.co yang digelar di Ruang Rapat…
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis. Komitmen tersebut ditandai dengan disepakatinya asumsi dasar ekonomi makro serta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam agenda Rapat Kerja Badan Anggatan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa pembahasan RAPBN 2027 mengacu pada asumsi makro yang telah disepakati di tingkat panitia kerja (Panja) Banggar DPR sekaligus telah disepakati…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong pemerintah mengoptimalkan jaring pengaman sosial bagi pekerja setelah sekitar 4.000 buruh PT Feng Tay di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dirumahkan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja dan mitigasi ancaman PHK. Yahya menilai peristiwa dirumahkannya ribuan pekerja tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja. Ia mengingatkan bahwa pekerja Indonesia masih rentan terhadap perubahan strategi bisnis global dan fluktuasi permintaan pasar internasional. “Peristiwa ini menunjukkan bahwa pekerja Indonesia masih sangat rentan terhadap perubahan strategi bisnis global dan fluktuasi permintaan pasar…
Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan bagi pekerja, khususnya pengemudi ojek online (ojol), pekerja outsourcing, dan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) Setjen DPR RI terkait penyusunan RUU Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan bagi pengemudi ojek online yang selama ini masih menanggung sendiri iuran BPJS Ketenagakerjaan, padahal risiko kecelakaan kerja maupun kematian tergolong tinggi. “Oleh karena itu, perlu ada payung…
© Politikparlemen.co