- Pentingnya Pemerataan Jangkauan Siaran Piala Dunia 2026 antara TVRI-ANTARA-RRI
- Gerak Timwas Haji DPR, Pengawasan Dimulai Sejak Jemaah Berangkat dari Tanah Air
- Aprozi Alam: DPR Dukung Penuh Pelayanan Jemaah Haji 2026
- Petakan Titik Rawan Haji 2026, Timwas DPR RI: Jangan Sampai Jemaah Jalan Kaki ke Mina
- Tutup Celah Haji Ilegal Lewat Pengawasan Imigrasi Ketat
- Hinca Pandjaitan: Kedudukan Polri di Bawah Presiden Sesuai Konstitusi
- Data dan Pengawasan WNA di Bali Perlu Diperkuat Kembali
- Legislator Apresiasi Digitalisasi Peradilan dan Kecepatan Layanan MA
Penulis: redaksi
Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Meksiko menerima kunjungan Duta Besar Meksiko di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Meksiko di berbagai sektor strategis. Ketua GKSB Indonesia – Meksiko Herman Khaeron mengatakan, salah satu isu penting yang dibahas ialah hambatan perdagangan udang Indonesia ke Meksiko. Selain itu, kedua pihak turut membahas peluang kerja sama pengadaan daging sapi dari Meksiko ke Indonesia yang saat ini masih terkendala persoalan sertifikasi halal. Ia pun menilai, kerja sama ekonomi tersebut berpotensi memberi manfaat bagi kedua negara. Di bidang budaya, pertemuan…
Skandal besar mengguncang sistem pemasyarakatan setelah sindikat penipuan asmara atau love scamming terbongkar di Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara. Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion bereaksi keras dan mendesak pemecatan tidak hormat bagi lima petugas rutan yang diduga menjadi otak sekaligus fasilitator kejahatan tersebut. Ia menilai keterlibatan petugas yang membantu 137 tahanan menjalankan aksi tipu-tipu dari balik jeruji adalah bentuk pengkhianatan terhadap kewenangan. Akibat lemahnya pengawasan, sindikat ini berhasil meraup kerugian dari ratusan korban dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar. “Petugas yang seharusnya menjaga keamanan justru diduga menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Ini sangat serius dan merusak kepercayaan publik. Tidak…
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya antisipasi untuk mencegah Indonesia menjadi sarang judi online (judol). Hal ini menyusul penggerebekan markas judol yang melibatkan ratusan warga negara asing (WNA) di Jakarta Barat. “Kita harus melakukan antisipasi jangan sampai ada pihak-pihak yang berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan atau sebagai tempat utama judi online, tentu saja itu jangan sampai terjadi,” ujar Puan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Sebelumnya, Polri menggerebek markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Sebanyak 320 pelaku di antaranya merupakan WNA dan satu lainnya merupakan WNI yang pernah bekerja di…
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru non-ASN dengan membuka peluang pengangkatan secara bertahap menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, persoalan tenaga honorer, khususnya guru, sudah terlalu lama berlangsung tanpa kepastian yang jelas. Cucun menilai kebutuhan guru ASN di berbagai daerah saat ini sudah memasuki kondisi darurat. Banyak wilayah, terutama daerah terpencil dan daerah dengan angka pensiun guru tinggi, mengalami kekurangan tenaga pengajar hingga sejumlah sekolah harus merangkap kepala sekolah karena keterbatasan ASN. “Yang pasti secara bertahap, kita inginkan pemerintah berikan kepastian hukum, kepastian status, kepada para guru itu, diangkat menjadi ASN,”…
Adela Kanasya Adies resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan 2026–2029. Politisi Fraksi Partai Golongan Karya tersebut mengucapkan sumpah jabatan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Prosesi pengucapan sumpah dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam rapat tersebut, pimpinan dewan menyampaikan telah menerima Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49P Tahun 2026 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan tahun 2026–2029. Dalam pengucapan sumpahnya, Adela menyatakan komitmennya menjalankan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat. “Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban…
Penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) harus dilakukan secara fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku hingga membebani pemerintah daerah dan mengganggu stabilitas pelayanan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan, secara prinsip ketentuan tersebut memang merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Namun, menurutnya, implementasi aturan itu tidak dapat diberlakukan secara seragam tanpa melihat kondisi riil di setiap daerah. “Kalau kita baca undang-undangnya, itu tidak mutlak. Bukan berarti setelah masa transisi…
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan potensi penyebaran Hantavirus harus segera dimitigasi dan diantisipasi pemerintah. Pernyataan itu disampaikan menyusul temuan suspek Hantavirus di Kulon Progo serta adanya warga negara asing di Jakarta yang diketahui masuk dalam kontak erat klaster MV Hondius. Puan menilai langkah pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin agar penyebaran virus tidak meluas di tengah masyarakat. Menurutnya, pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperkuat sistem surveilans dan mitigasi penyakit menular. “Dari awal memang harus segera dilakukan pencegahan. Sebaiknya secara cepat dilakukan mitigasi dan dicegah, sehingga tidak sampai meluas,” kata Puan saat memberikan keterangan media…
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang berhasil membongkar sindikat judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat mengamankan 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam operasional perjudian daring berskala besar. Hal itu disampaikan Lallo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026), menanggapi pengungkapan markas judi online yang dilakukan tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Polri menjaga Indonesia agar tidak menjadi basis kejahatan siber lintas negara. “Yang pertama, kita mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang melakukan penangkapan atau membongkar sindikat…
Pemerintah didorong segera menyusun roadmap yang jelas dan terukur untuk menyerap guru honorer ke dalam skema Aparatur Sipil Negara (ASN). Peta jalan tersebut dinilai penting agar proses penataan kepegawaian berjalan sistematis dan memberikan kepastian bagi para guru yang selama ini telah mengabdi di berbagai daerah. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan, penataan guru honorer tidak dapat dilakukan secara instan karena melibatkan serangkaian tahapan administratif, mulai dari pengajuan formasi oleh pemerintah daerah, audit kebutuhan oleh Kementerian PAN-RB, hingga pencatatan dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Roadmap-nya harus jelas. Kalau target penyelesaiannya 2027, maka seluruh proses harus dipersiapkan…
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan akan segera masuk dalam pembahasan. Pasalnya, amanat pembentukan beleid baru merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, DPR bersama pemerintah diminta segera memulai pembahasan agar target penyelesaian regulasi tersebut dapat tercapai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Edy mengatakan Komisi IX DPR RI telah menyiapkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Ia pun berharap pembahasannya dilakukan di Komisi IX. Menurutnya, komisi yang membidangi ketenagakerjaan tersebut paling memahami berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pekerja maupun pengusaha. “Karena itu Komisi IX sudah membentuk Panja Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dan saya berharap Undang-Undang…
© Politikparlemen.co