Penulis: redaksi

Komisi III DPR RI mulai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) hasil seleksi Komisi Yudisial (KY). Proses tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional Komisi III dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim yang diajukan KY. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan proses fit and proper test berlangsung selama dua hari, mulai Rabu (12/8/2026) hingga Kamis (13/8/2026). Sebelum mengikuti tahapan tersebut, para calon hakim terlebih dahulu menjalani pengambilan nomor urut dan penulisan makalah sebagai bagian dari mekanisme seleksi di Komisi III. “Hari ini Komisi III…

Read More

Komisi VI DPR RI memberikan perhatian serius terhadap masalah kelangkaan serta antrean panjang BBM yang masih melanda berbagai daerah. Anggota Komisi VI DPR RI Ismail mengungkapkan, keluhan terkait antrean BBM bukan hanya terjadi di Sulawesi Utara, melainkan menjadi aspirasi yang ditemuinya di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sulawesi Selatan sebagai daerah pemilihannya, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. “Tidak hanya di Sulawesi Selatan, tidak hanya di Sulawesi Utara, tapi bahkan Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua. Tentu ini menjadi bagian penting yang sesegera mungkin mendesak untuk kita evaluasi sehingga tidak ada lagi problem yang sama yang kemudian dihadapi masyarakat setiap hari antre…

Read More

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa maraknya antrean kendaraan, khususnya truk di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara, bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan BBM. Menurutnya, antrean tersebut dipicu oleh praktik pembelian BBM bersubsidi oleh pihak-pihak yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi. Hal ini terungkap dari hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan BUMN Energi yang turut dihadiri Pertamina Patra Niaga saat membahas distribusi BBM bersubsidi, di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026). “kita mendapatkan berbagai temuan, untuk itu kita menggunakan klarifikasi, kemudian melakukan diskusi bagaimana menjajah keluar, antara lain, itu di hampir di seluruh daerah itu terjadi…

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan, keselamatan, dan kebersihan lingkungan dalam pengembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga ekosistem dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Athari mengatakan, Lombok telah memiliki modal utama berupa keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata, sehingga pengembangan ke depan perlu diarahkan pada penguatan berbagai aspek pendukung lainnya. Menurutnya, pengembangan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ia mengingatkan agar peningkatan aktivitas pariwisata tidak justru mengakibatkan kerusakan ekosistem…

Read More

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menilai meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke sejumlah destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sinyal positif bagi pemulihan sektor pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Selasa petang (11/8/2026). Rahayu mengatakan, tingginya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTB kemungkinan turut dipengaruhi oleh momentum peak season serta periode liburan masyarakat dari berbagai negara. Menurutnya, jumlah wisatawan yang datang bahkan jauh melampaui ekspektasi, sehingga menunjukkan perkembangan positif bagi sektor pariwisata di NTB. “Ini mungkin memang karena sedang peak season…

Read More

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki prospek besar untuk terus mengembangkan sektor pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Gubernur NTB beserta jajaran mitra kerja Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Selasa petang (11/8/2026). Chusnunia mengatakan, kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke NTB merupakan bagian dari upaya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait berbagai bidang kerja Komisi VII DPR RI. Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan sektor pariwisata NTB yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan. “Stressing…

Read More

Pembahasan Komisi VI DPR RI mengenai keandalan pasokan listrik di Sulawesi Utara terasa makin nyata lewat pengalaman langsung. Di tengah kunjungan kerja reses di Kota Manado, aliran listrik sempat padam selama beberapa menit saat rapat berlangsung, Selasa (11/8/2026). Anggota Komisi VI DPR RI Ismail menilai, pemadaman tersebut menjadi gambaran nyata atas persoalan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, sekaligus menjadi perhatian utama dalam kunjungan kerja kali ini. “Ini menjadi kunjungan menarik karena pertama kalinya kunjungan kerja DPR dan terjadi pemadaman listrik dalam kunjungan kerja kali ini, sehingga saya tadi guyon di dalam bahwa ini kunjungan kerja, kita bahas secara teoritik,…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi mengecam dugaan penggunaan ayat Al-Qur’an sebagai bagian dari promosi minuman beralkohol merek Newport yang beredar di media sosial. Menurutnya, penggunaan ayat suci sebagai bagian dari promosi minuman beralkohol merupakan tindakan yang tidak pantas dan berpotensi melukai sensitivitas keagamaan masyarakat. “Saya mengecam keras promosi semacam ini. Ayat Al-Qur’an adalah bagian dari ajaran dan keyakinan umat Islam, bukan alat untuk menarik konsumen dalam promosi minuman keras,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co  di Jakarta, Selasa (11/8/2026). Iqbal menilai dunia usaha harus memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai agama dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Menurutnya, kreativitas dalam…

Read More

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas kasus kematian WL, mantan istri anggota Polri berpangkat Brigadir berinisial ISH di Medan. Dalam rapat tersebut, Komisi III mendorong Polrestabes Medan memberikan akses seluas-luasnya kepada keluarga almarhumah untuk memperoleh maupun menyampaikan informasi terkait perkara yang tengah ditangani. Kasus kematian WL sebelumnya disebut sebagai bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya. Namun, pihak keluarga menduga terdapat tindak pidana pembunuhan dan telah menyampaikan laporan kepada kepolisian. Karena itu, Komisi III menilai keterbukaan akses bagi keluarga penting untuk membantu proses pengungkapan perkara secara menyeluruh. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan,…

Read More

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penguatan hak kolektif perempuan masyarakat adat perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Menurutnya, perempuan adat memiliki peran strategis dalam menjaga kebudayaan sekaligus perlu mendapatkan ruang yang lebih besar dalam pembangunan. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Baleg DPR RI di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (10/8/2026). Selly mengatakan persoalan perempuan dalam masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari kultur dan tradisi yang berkembang di berbagai daerah. Menurutnya, keberagaman budaya masyarakat adat, baik di Papua maupun Nusa Tenggara, perlu tetap dipertahankan sekaligus menjadi pertimbangan dalam…

Read More