Penulis: redaksi

Regulasi perfilman dinilai perlu segera disesuaikan dengan perkembangan industri kreatif dan perubahan teknologi agar mampu menjawab tantangan distribusi film, platform digital, serta meningkatkan daya saing perfilman nasional. Selain itu, pemerintah juga didorong menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur sebagai dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pengembangan industri. “Undang-Undang Perfilman yang ada saat ini sudah tidak cukup relevan menghadapi perubahan teknologi, platform distribusi digital, dan tantangan industri kreatif global. Kita membutuhkan regulasi yang lebih progresif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan perfilman nasional,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co pada Selasa (23/6/2026). Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)…

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan di Pulau Lombok. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungannya terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2026 yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Pakta Integritas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dengan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/06/2026). Legislator Daerah Pemilihan NTB II juga mengucapkan selamat…

Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menginvestigasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kejanggalan pencairan keuangan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Temuan BPK mengungkap adanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam satu tahun anggaran dengan total nilai mencapai Rp9,5 miliar. Menurutnya, temuan tersebut merupakan indikasi serius yang harus ditindaklanjuti secara menyeluruh. “Kemendagri harus segera turun tangan dan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap temuan ini. Perlu ditelusuri bagaimana mekanisme pencairan anggaran tersebut bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, serta apakah terdapat kelemahan sistem…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan berbagai skenario kebijakan fiskal guna mengantisipasi ketidakpastian pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dalam forum yang membahas penyelarasan regulasi fiskal, optimalisasi DBH sektor pertambangan, migas, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah tersebut, ia menilai persoalan kekurangan pembayaran DBH tidak hanya dialami Sumatera Selatan, tetapi juga hampir seluruh…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan porsi anggaran yang lebih besar bagi pembenahan infrastruktur jalan di daerah. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait hancurnya akses jalan utama akibat anomali cuaca yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. “Dengan anomali cuaca di beberapa daerah di Indonesia, selain daerah bencana, daerah-daerah mengeluhkan hancurnya infrastruktur, terutama infrastruktur jalan. Nah, ini tidak akan mampu, apalagi daerah-daerah kita yang rawa,” ujar Askweni dalam Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN TA 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/06/2026). Legislator dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni menyoroti adanya fenomena kepala daerah baru yang harus mewarisi surat pengakuan utang dari pendahulu mereka dalam jumlah yang sangat besar. Menurutnya, pemerintah pusat tidak boleh menutup mata karena kondisi ini menghambat kepala daerah baru dalam merealisasikan program kerja dan janji kampanye kepada masyarakat. “Ada kepala daerah yang begitu dilantik, dia mewarisi surat pengakuan utang dari kepala daerah sebelumnya sampai menyentuh angka setengah triliun atau 500-an miliar. Di satu sisi, kepala daerah tersebut harus menunaikan janji-janji kampanye kepada masyarakat konstituen yang memilihnya,” ungkap Askweni dalam agenda Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf mendorong agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta P3K paruh waktu ditarik sepenuhnya menjadi dukungan APBN pusat. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menyelamatkan postur anggaran daerah yang kian tertekan. “Oleh karena itu, kami berharap dalam Panja TKD ini, gaji P3K dan P3K paruh waktu ini bisa ditarik menjadi dukungan APBN,” ujar Dede Yusuf dalam agenda Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN TA 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/06/2026). Ia menjelaskan, kebijakan penarikan beban gaji tersebut sebenarnya tidak terlalu masif jika dibandingkan dengan kapasitas…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari komoditas sumber daya alam, menyusul adanya penurunan signifikan alokasi DBH dalam kebijakan fiskal nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Ia menjelaskan bahwa DBH khususnya yang berasal dari sektor sumber daya alam bersifat fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh harga komoditas global. Kondisi tersebut membuat penerimaan daerah…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Pernyataan itu dia sampaikan menyusul terungkapnya kasus penyekapan seorang perempuan di Bandung yang diduga berlangsung selama tiga tahun dan dilakukan oleh orang terdekat korban. Maman menilai peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai kasus biasa. Selain menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, kasus itu juga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem perlindungan yang seharusnya mampu mendeteksi dan mencegah tindak kekerasan sejak dini. “Kasus ini ibarat gunung es. Perempuan masih sangat rentan menjadi korban kekerasan, termasuk oleh orang-orang terdekatnya…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong Kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku berinisial TH. Menurutnya, kasus tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum serta lembaga negara terkait. Legislator Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, Kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, harus bergerak cepat untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, menangkap terduga pelaku, serta memastikan tidak ada pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. “Kepolisian harus bergerak cepat, mengusut tuntas seluruh rangkaian peristiwa, menangkap terduga…