Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, mendukung upaya Menteri Kebudayaan, Fadli Zon untuk mempercepat penanganan cagar budaya dan masyarakat kebudayaan yang terdampak bencana di sejumlah daerah. Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya pemulihan bagi seniman, budayawan, hingga situs cagar budaya yang terkena dampak bencana. “Intinya akan kita dukung upaya yang akan dilakukan Menteri Kebudayaan untuk merestorasi cagar budaya yang memang terdampak sebelumnya,” katanya dalam rapat bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Ruang Rapat Komisi X, Selasa (19/5/2026). Di sisi lain, ia meminta Kemenbud untuk berkoordinasi dengan BPS, BNPB, dan Pemda untuk melakukan pendataan cagar budaya yang rusak (ringan, sedang…

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor. Komoditas yang masuk tahap awal implementasi meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa penerbitan PP ini merupakan langkah untuk memperkuat tata kelola ekspor SDA. “Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita,” ujar Presiden di hadapan anggota DPR. Melalui skema…

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan nasional. Hal tersebut disampaikan secara tegas saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Perlu diketahui, momentum penyampaian pidato tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang memiliki makna simbolis untuk memperkuat optimisme dan persatuan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dalam pidatonya di hadapan anggota dewan, ia menilai situasi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian…

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. KEM dan PPKF RAPBN 2027 disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelum Rapat Paripurna dimulai, Puan menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR. Puan bersama pimpinan DPR lainnya pun kemudian berfoto bersama dengan Presiden Prabowo. Rapat Paripurna ini dihadiri…

Persoalan transportasi dan kepadatan jemaah saat puncak ibadah haji kembali menjadi perhatian DPR RI dalam pengawasan penyelenggaraan haji 2026. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, menegaskan pengawasan tahun ini akan difokuskan pada titik-titik rawan yang selama ini kerap memicu keluhan jemaah. Sebelum bertolak ke Makkah melalui Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Rabu (20/05/2026), Nasir mengatakan Timwas Haji telah membagi pengawasan ke sejumlah bidang strategis mulai dari akomodasi, transportasi, kesehatan hingga layanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. “Timwas ini dibagi beberapa bidang. Ada akomodasi, transportasi, kemudian juga kesehatan, bahkan juga nanti di Arafah dan Muzdalifah serta Mina…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Muhammad Nasir Djamil menegaskan keterlibatan Komisi III DPR RI dalam Timwas Haji menjadi bentuk komitmen parlemen untuk memperkuat pengawasan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI ini sebelum berangkat ke Makkah di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Menurut Nasir, pelaksanaan ibadah haji melibatkan jutaan orang sehingga membutuhkan pengawasan lintas komisi agar setiap aspek pelayanan dapat dievaluasi secara menyeluruh. “Diharapkan semua komisi terlibat dalam pengawasan pelaksanaan ibadah haji karena melibatkan jumlah orang yang ramai. Masing-masing komisi nanti akan melihat aspek apa yang perlu dievaluasi…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 Muhammad Nasir Djamil menilai keterlibatan unsur kepolisian dalam penyelenggaraan ibadah haji memiliki peran penting untuk membantu pelayanan dan pengelolaan jemaah di Tanah Suci. Hal ini disampaikannya sesaat keberangkatan Timwas Haji DPR RI menuju Makkah melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (20/05/2026). Baginya, keikutsertaan anggota Polri dalam pelaksanaan haji bukan semata-mata terkait pengamanan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jemaah Indonesia. “Polisi itu punya tugas melayani, melindungi, dan mengayomi. Jadi kalau kemudian anggota kepolisian ikut dalam bagian dari rangkaian haji, apakah mereka masuk dalam pengawas atau pendamping dan lain…

Anggota Komisi VIII DPR RI Mohd Iqbal Romzi menyoroti pentingnya penguatan dukungan anggaran bagi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran kebutuhan anggaran pendidikan Hindu perlu dilihat dari prinsip keadilan dan kebutuhan mendasar agar pembangunan pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal. “Kalau kita perhatikan memang anggaran untuk pendidikan Hindu ini masih perlu perhatian. Karena itu kita harus meletakkannya dalam prinsip keadilan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar,” ujar Iqbal saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UNH I Gusti…

Komisi IV DPR meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menyerahkan laporan lengkap terkait keterlambatan distribusi bantuan beras dan minyak goreng yang terjadi pada Februari dan Maret tahun 2026. Laporan tersebut diminta disampaikan dalam waktu paling lama 14 hari kalender. Permintaan itu menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026), yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman dan dihadiri jajaran Bapanas yang diwakili Sekretaris Utama Sarwo Edhy. Komisi IV DPR RI juga menyoroti rendahnya realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah…

Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menegaskan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus diperketat menyusul meningkatnya potensi penyimpangan di berbagai daerah. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Iran membuat penyaluran subsidi energi wajib tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. “Kita tahu dampak dari perang di Iran mengakibatkan harga minyak melonjak naik. Maka kita berharap BBM yang bersubsidi itu harus tepat sasaran,” ujar Bambang saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Ketua Komite dan seluruh anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa…