Penulis: redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi progres pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Sumedang, Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran MAN IC merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui Kementerian Agama dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas sekaligus membentuk generasi yang berakhlak mulia. Hal tersebut disampaikan Atalia saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke MAN IC Sumedang, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026). Ia menilai kehadiran negara melalui pembangunan madrasah unggulan tersebut penting untuk menjawab tantangan pendidikan generasi muda di tengah perubahan zaman. “Atas nama negara, kita hadir melalui Kementerian Agama. Kita tahu bahwa hari ini, Masya Allah, berat bagi…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong penguatan produksi dan distribusi Al-Qur’an sebagai salah satu upaya menekan angka buta aksara Al-Qur’an di Indonesia. Menurutnya, ketersediaan Al-Qur’an yang memadai dan mudah diakses masyarakat perlu didukung dengan kolaborasi lintas lembaga. Hidayat merujuk hasil riset Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) yang menunjukkan masih tingginya angka masyarakat yang belum mampu membaca Al-Qur’an, yakni mencapai 72 persen. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui pembelajaran, tetapi juga harus ditunjang dengan ketersediaan sarana yang memadai. “Semakin banyak Al-Qur’an yang tersedia, potensi untuk memberantas buta aksara Al-Qur’an semakin besar. Karena itu memang dibutuhkan sarana yang…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian dan penghasilan yang lebih layak bagi tenaga kesehatan (nakes), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK paruh waktu, dan tenaga honorer. Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan sekaligus menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Charles saat menerima audiensi Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan (FORKOMNAS LIPKES) dan Dewan Eksekutif Nasional Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Charles mengatakan, aspirasi yang disampaikan para tenaga kesehatan menunjukkan masih adanya persoalan status…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyambut baik rencana pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, ia meminta kebijakan tersebut juga memberikan perhatian yang adil bagi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah. Maman menegaskan, Komisi VIII DPR RI terus mendorong pemerintah agar tidak membeda-bedakan masyarakat dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan, termasuk para pendidik yang mengabdi di madrasah. “Kita tentu bergembira, di mana rencana PPPK jadi PNS. Tetapi jujur saja, kita menagih komitmen pemerintah untuk tidak menganaktirikan siapa pun anak bangsa, termasuk madrasah,” ujar Maman saat ditemui saat memimpin kunjungan…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong percepatan penyelesaian pembangunan berbagai fasilitas penunjang Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Sumedang, Jawa Barat. Menurutnya, percepatan pembangunan diperlukan agar seluruh kegiatan pendidikan dapat segera berlangsung secara optimal di kampus MAN IC Sumedang. Hal itu disampaikan Maman saat memimpin kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke MAN IC Sumedang, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026). Maman mengatakan, Komisi VIII DPR RI telah cukup lama memperjuangkan pengembangan MAN IC Sumedang, terutama terkait persoalan lahan. Ia mengapresiasi upaya Kementerian Agama bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus mendorong percepatan proses…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai pemerintah perlu memperkuat perlindungan dan kepastian status kepegawaian tenaga kesehatan (nakes) sebagai bagian penting dari transformasi kesehatan nasional. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari pengabdian tenaga kesehatan dan tenaga medis di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Netty usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)/audiensi Komisi IX DPR RI dengan Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan (FORKOMNASLIPKES) dan Dewan Eksekutif Nasional Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Netty mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan organisasi profesi dan pekerja kesehatan dalam forum tersebut…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti masih adanya ketimpangan status ketenagakerjaan serta dugaan pemanfaatan tenaga kerja secara tidak adil di sektor kesehatan. Ia mendorong pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian status kepegawaian yang setara bagi tenaga kesehatan (nakes), sebagaimana kebijakan yang diberikan kepada tenaga pendidik dalam skema Aparatur Sipil Negara (ASN). “Urusan paling fundamental bagi bangsa ini adalah pendidikan dan kesehatan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar. Namun, ada perlakuan yang belum adil. Jika guru PPPK dan guru honorer diberikan privilege untuk diangkat menjadi PNS pusat maupun PPPK penuh waktu, lantas apa bedanya guru dengan tenaga kesehatan?” tegas Edy saat menerima…

Komisi VIII DPR RI mendorong modernisasi mesin dan penguatan anggaran Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Kementerian Agama RI di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan kapasitas produksi Al-Qur’an sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dorongan itu disampaikan saat Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke UPQ, Kamis (20/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII meninjau kondisi sarana dan prasarana serta kapasitas produksi UPQ. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, secara umum kondisi gedung dan sarana prasarana UPQ sudah baik dan representatif. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya didukung mesin produksi yang memadai…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus merespons dinamika dunia kerja yang terus berkembang, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital (gig workers), seperti pengemudi ojek daring dan kurir. Menurut Netty, perkembangan pola kerja tersebut menuntut penyesuaian regulasi agar seluruh kelompok pekerja memperoleh kepastian hukum dan pelindungan yang memadai dari negara. “Dunia kerja sudah berubah. Regulasi juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar tidak ada kelompok pekerja yang berada di wilayah abu-abu dan kehilangan pelindungan,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2026). Politisi Fraksi PKS itu menekankan, pekerja gig…

Anggota Komisi IV DPR RI Nyoman Adi Wiratama menekankan, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar objek kebijakan. Sebagai kelompok yang berada di garis depan dalam menjaga ketersediaan pangan, petani harus mendapatkan dukungan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Sejumlah persoalan klasik, katanya, masih perlu mendapat perhatian serius, mulai dari harga sarana produksi pertanian, ketersediaan dan ketepatan waktu pupuk, tingginya biaya produksi, kepastian harga hasil panen, akses pembiayaan, keterbatasan infrastruktur pertanian, persoalan pascapanen, akses pasar, hingga rendahnya minat generasi muda menjadi petani. “Sebelumnya DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria melalui Rapat Paripurna pada…