Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengecam keras tindakan intersepsi dan penangkapan terhadap sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza, Palestina. Ia menilai tindakan militer Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan dan jurnalis di perairan internasional sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kebebasan navigasi. “Penangkapan terhadap relawan kemanusiaan dan jurnalis sipil di perairan internasional tidak dapat dibenarkan. Ini bukan hanya menyangkut keselamatan WNI, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap misi kemanusiaan,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Rabu (20/5/2026).…

Terima aspirasi masyarakat Tegal terkait gangguan akses menuju tempat ibadah akibat pasar dadakan Minggu pagi di Kota Tegal, Anggota BAM DPR RI Harris Turino menegaskan bahwa hak menjalankan ibadah merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Ia menjelaskan persoalan yang terjadi di Tegal dinilai cukup unik karena berkaitan dengan kebijakan penataan pasar yang berdampak terhadap akses menuju tempat ibadah. Menurutnya, Pemerintah Kota Tegal sejatinya memiliki sikap toleran, namun diperlukan solusi konkret agar aktivitas masyarakat dan hak beribadah dapat berjalan seimbang. “Hak untuk menjalankan ibadah adalah hak mutlak yang dimiliki manusia dan di Indonesia dilindungi oleh negara. Ini…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Seluruh fraksi di DPR menyatakan menyetujui RUU tersebut untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut disampaikannya setelah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi yang sebelumnya disampaikan secara tertulis. Selanjutnya, ia meminta persetujuan forum rapat paripurna terkait penetapan RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR RI. “Apakah RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) layanan kursi roda yang melibatkan oknum tenaga musiman (Temus) di kawasan Masjidil Haram. Temuan mengejutkan ini diungkapkan oleh Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, usai melakukan pengawasan langsung di area Sa’i pada Selasa (19/5/2026). Selly menjelaskan, temuan tersebut didapatkan saat timnya berdialog dan memantau kinerja Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Masjidil Haram. Petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan tenaga kesehatan tersebut melaporkan adanya oknum petugas yang meminta bayaran tidak resmi kepada jemaah untuk fasilitas kursi roda. “Mereka berhasil menemukan adanya oknum dari…

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai target nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang secara resmi ditetapkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto cukup realistis dicapai. Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah yang mulai diterapkan akan berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar dan penguatan cadangan devisa nasional. “Pemerintah sudah membuat beberapa kebijakan yang kira-kira ke depannya bisa berdampak menstabilkan nilai tukar rupiah dengan meningkatnya cadangan devisa kita. Kemudian investasi khususnya di industri manufaktur juga tetap tumbuh di kuartal pertama dan kita harapkan reformasi birokrasi yang semakin baik,” ujar…

DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026). ”Selanjutnya kami akan menanyakan pada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dapat disetujui?” tanya Saan yang dijawab ’setuju’ oleh seluruh peserta sidang. Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan melaporkan bahwa evaluasi…

Presiden Prabowo Subianto menyoroti isu ketimpangan akses pembiayaan di sektor perbankan nasional yang dinilainya masih belum berpihak kepada rakyat kecil. Berdasarkan laporan yang ia terima, masih kerap ditemui masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil yang membayar bunga kredit lebih tinggi dibanding kelompok pengusaha besar yang selama ini menikmati akses pembiayaan lebih mudah. Pernyataan tersebut menjadi salah satu penegasan paling kuat dari pemerintah mengenai arah kebijakan ekonomi yang ingin lebih menekankan pemerataan akses modal dan perluasan kesempatan usaha bagi masyarakat kecil saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,…

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah kini telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari, menjadikannya salah satu program perlindungan sosial terbesar yang pernah dijalankan di Indonesia. Di tengah perluasan cakupan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kualitas pelaksanaan program tetap terjaga. Sebagai informasi, penerima manfaat program MBG telah menjangkau 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil. Pemerintah juga berencana memperluas program kepada sekitar 500 ribu lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan bantuan pangan bergizi setiap hari. Menurut Prabowo, program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di hadapan DPR RI selain menjadi tradisi baru. Hal itu juga, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi kebijakan ekonomi dengan DPR dan masyarakat. “Ini adalah sebuah tradisi baru, dan tentunya tradisi baru ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Presiden di dalam KEM-PPKF. Tentunya, masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita,” ujar Misbakhun kepada Wartawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (20/5/2026). Sebagaimana…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan selalu mendukung program Pemerintah selama dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir ke DPR untuk menyampaikan langsung rancang bangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027. Adapun Presiden Prabowo beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Agenda Rapat Paripurna adalah penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo. Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dipimpin…