Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal merespons langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyiapkan aturan mengenai layanan pengantaran barang dan makanan oleh ojek online (ojol). Menurut Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, regulasi yang disiapkan pemerintah harus benar-benar memberikan perlindungan sekaligus menjamin kesejahteraan para pengemudi ojol. Jangan sampai aturan yang seharusnya melindungi justru menimbulkan kerugian bagi para mitra ojol. “Dalam menyusun aturan ini, Komdigi harus betul-betul melakukan kajian secara matang. Regulasi harus memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan driver ojol. Jangan sampai aturan yang dibuat pemerintah justru merugikan mitra ojol,” ujar Deng Ical dalam keterangan yang dikutip Politikparemen.co,…

Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan pendataan mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar bantuan pendidikan tersebut semakin tepat sasaran. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah mencocokkan data mahasiswa dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Kamis (20/8/2026). Haeny mengatakan, Komisi VIII kerap menerima aspirasi terkait kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan dukungan melalui program KIP Kuliah. Karena itu, perguruan tinggi dinilai perlu berperan aktif dalam mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan. “Kita…

Komisi I DPR RI masih mengkaji ketentuan mengenai platform digital media Over-the-Top (OTT) dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pergeseran kebiasaan masyarakat dalam menikmati informasi serta konten audio visual melalui platform digital. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, pembahasan mengenai OTT hingga kini masih berjalan. Karena itu, belum dapat dipastikan secara rinci bentuk pengaturan yang nantinya akan diberlakukan, termasuk mengenai mekanisme pengawasan konten dan iklan. “Terkait pengaturan media over-the-top atau OTT dalam RUU Penyiaran, yang perlu dipahami adalah bahwa pembahasannya masih berjalan dan rumusan normanya masih perlu didalami. Karena itu,…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mempertanyakan padanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam RUU Penyiaran, beberapa di antaranya adalah istilah over the top (OTT) dan user generated content (UGC). Pertanyaan tersebut dilontarkannya dalam rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU Penyiaran di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8). “Over the top. Ada bahasa Indonesianya enggak itu? Di atas top. Berarti di atas langit ada langit. Ya kan itu bahasanya itu. Digitalnya sudah menggunakan bahasa itu ya? Kalau dalam bahasa digital itu mungkin, saya nggak tahu. Silakan pengusul. Apa over the top?” tanya Sturman Menanggapi hal…

Sistem digital terintegrasi dan database tunggal dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendukung pelaksanaan profesi kurator. Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong penguatan sistem tersebut melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator. Maruli mengatakan, perkembangan teknologi perlu diikuti dengan penyesuaian regulasi agar pelaksanaan tugas kurator dapat berlangsung lebih efektif dan akuntabel. Menurutnya, digitalisasi dapat mempercepat proses komunikasi, pelaporan, hingga penanganan perkara. “Kemajuan negara kita harus diikuti dengan perubahan undang-undang yang relevan. Salah satu contohnya adalah aspek digitalisasi yang kini dapat mempercepat proses komunikasi, pelaporan, hingga penanganan perkara di tengah masyarakat,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut dalam Kunjungan…

Proses penerbitan International Standard Book Number (ISBN) ternyata masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut menjadi aspirasi Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang disampailan kepada Komisi X DPR RI belum lama ini. Untuk itu dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X ke Palembang, Kamis (20/8/2026), Komisi X mendapatkan klarifikasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang menerangkan bahwa tingginya jumlah permohonan menyebabkan antrean penerbitan ISBN semakin panjang. “Setelah mendengarkan penjelasan dari Perpustakaan Nasional, salah satu persoalannya memang karena antrean permohonan yang panjang. Konsekuensi logisnya adalah Perpustakaan Nasional perlu menambah sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ujar Anggota Komisi…

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan literasi di daerah, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Keterbatasan anggaran dinilai tidak boleh menjadi hambatan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dan sejumlah pemangku kepentingan bidang literasi di Palembang, Kamis (20/8/2026). Lalu Hadrian mengatakan terdapat tiga hal utama yang ingin dipastikan Komisi X dalam kunjungan tersebut. Pertama, keterbatasan anggaran tidak menghambat upaya peningkatan literasi masyarakat. Kedua, gerakan literasi harus terus diperkuat dan dilaksanakan secara…

Membaca buku tak selalu harus dilakukan di perpustakaan. Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menilai budaya membaca dapat tumbuh ketika buku hadir di ruang-ruang yang dekat dengan keseharian masyarakat. Sofyan menceritakan pengalamannya saat masih aktif di Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Sumatera Utara. Kala itu, ia menggagas program “Warung Pintar”, sebuah gerakan yang memadukan aktivitas makan dengan membaca buku. Gagasan tersebut bermula dari keinginannya membantu sejumlah warung makan yang memiliki sajian berkualitas, tetapi kondisi tempatnya masih sederhana. Ia kemudian mengajak sejumlah pengusaha untuk turut memperbaiki warung-warung tersebut sekaligus menjadikannya ruang yang ramah bagi buku dan pembaca. “Jadi pengusaha itu membedah,…

Komisi X DPR RI memperjuangkan penguatan anggaran perpustakaan sekaligus kepastian status dan jenjang karier pustakawan sebagai bagian penting dalam memperkuat pembangunan literasi nasional. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dinilai menjadi salah satu faktor utama agar layanan perpustakaan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026). Menurut Esti, persoalan pustakawan dan keterbatasan anggaran tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga menjadi tantangan secara nasional. “Yang pertama, soal pustakawan. Kedua, soal anggaran…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kegemaran membaca sekaligus memperluas akses literasi masyarakat. Menurutnya, berbagai terobosan tersebut menjadikan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu perpustakaan yang patut menjadi rujukan di Indonesia. “Kami tentu saja selalu men-support dan mendukung kemajuan perpustakaan-perpustakaan, tidak hanya di tingkat provinsi, tidak hanya di kota dan kabupaten, tetapi kami juga berharap perpustakaan sampai di tingkat desa,” ujar Kurniasih usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/8/2026). Kurniasih menyadari penguatan ekosistem perpustakaan membutuhkan dukungan anggaran yang…