Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan semangat “Berdikari” atau “Berdiri di Atas Kaki Sendiri” menjadi arah utama kebijakan ekonomi nasional dalam Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersejarah yang pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden dalam Rapat Paripurna. Menurut Kawendra, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan bangsa dan rakyat. Arah kebijakan tersebut menegaskan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada kekuatan asing maupun gejolak global. “Hari ini kita menyaksikan bagaimana kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok…

Komisi X DPR RI memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan organisasi dosen PPPK akan ditindaklanjuti secara resmi dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X bersama Aliansi Dosen PPPK Indonesia, Forum Komunikasi Dosen Indonesia, dan Asosiasi Dosen ASN PPPK di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Menurutnya, seluruh masukan dari para dosen akan menjadi rujukan penting bagi Komisi X untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga pendidik, terutama terkait status kepegawaian, tunjangan kinerja,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad menyoroti aturan perpanjangan paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang mensyaratkan izin tinggal sah dari negara setempat. Menurutnya, kebijakan tersebut justru menyulitkan perlindungan terhadap diaspora Indonesia yang mengalami persoalan dokumen keimigrasian. “Kami menemukan banyak diaspora Indonesia di Eropa gagal mendapatkan perpanjangan paspor karena disyaratkan harus memiliki izin tinggal,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai secara filosofis kebijakan tersebut tidak tepat, sebab perwakilan…

Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan. “Kita mengapresiasi Presiden Prabowo yang secara langsung hadir di DPR untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi politik dan transparansi kepada rakyat melalui parlemen,” ujar Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Habib Aboe menilai target-target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah…

Di tengah keberhasilan Pemerintah dan DPR RI menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) secara signifikan, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI justru mendapati adanya oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang membebani jemaah dengan pungutan liar (pungli). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyampaikan kekecewaan mendalam atas temuan tersebut saat meninjau kawasan Al Hidayah, Makkah, pada Rabu (20/5/2026). Ia menerima laporan bahwa ada oknum KBIH yang menarik pungutan dana kepada jemaah untuk fasilitas penyediaan kursi roda menuju Masjidil Haram. “Patut disesalkan, kami mendapat laporan ada KBIH yang menarik pungutan terkait penyediaan kursi roda ke Masjidil Haram. Hal itu…

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mulai dari kepastian status, tunjangan kinerja (tukin), hingga dukungan terhadap studi lanjut dan pengembangan karier. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati saat menerima aspirasi dari Aliansi Dosen PPPK Indonesia, Forum Komunikasi Dosen Indonesia, dan Asosiasi Dosen ASN PPPK dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pertemuan itu, My Esti mengakui bahwa semakin banyak aspirasi yang diterima, semakin terlihat kompleks persoalan yang dihadapi kalangan dosen,…

Penangkapan sejumlah warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua jurnalis, oleh tentara Israel menuai kecaman keras dari DPR RI. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan internasional dan harus segera disikapi melalui langkah diplomatik yang cepat dan tegas. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat membiarkan perlakuan terhadap warga negaranya tanpa kepastian hukum yang jelas, terlebih situasi tersebut terjadi di tengah konflik kemanusiaan yang masih berlangsung di Palestina. “Kami mengutuk penangkapan warga negara Indonesia oleh Israel. Pemerintah harus segera melakukan langkah diplomatik agar mereka mendapatkan perlindungan dan dapat dibebaskan secepatnya,” ujar Saan saat diwawancarai Politikparlemen.co di Gedung Nusantara…

Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto disambut optimistis oleh DPR RI. Arah kebijakan tersebut dinilai menunjukkan keyakinan pemerintah bahwa perekonomian nasional akan terus tumbuh dan semakin kuat pada tahun mendatang. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai proyeksi yang disampaikan Presiden mencerminkan optimisme yang realistis, dengan tetap mempertimbangkan berbagai tantangan global maupun domestik yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. “Insyaallah kondisi ekonomi 2027 akan lebih baik. Pemerintah juga sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid bersama Abdul Fikri Faqih, resmi meluncurkan buku “Reformasi Tata Kelola Haji Indonesia” di Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Peluncuran ini sebagai langkah strategis mendorong penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah demi pelayanan jemaah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Buku setebal 242 halaman ini mengulas secara mendalam berbagai tantangan krusial penyelenggaraan haji, mulai dari panjangnya antrean jemaah, kompleksitas kuota, pengelolaan dana umat, hingga kualitas akomodasi serta transportasi di Tanah Suci. “Perbaikan tata kelola haji harus dilakukan secara mendasar, mulai dari regulasi, penguatan diplomasi dengan Arab Saudi, hingga pembentukan kelembagaan yang lebih kokoh…

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan DPR akan mengawasi secara optimal implementasi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang diterbitkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi bahwa telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Regulasi tersebut diterbitkan untuk memperbaiki sistem perdagangan komoditas strategis nasional sekaligus menekan praktik manipulasi harga dalam ekspor SDA. Kebijakan itu dilatarbelakangi temuan pemerintah terkait maraknya praktik under-invoicing dan transfer pricing pada ekspor komoditas SDA. Dalam aturan tersebut, pemerintah juga menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN khusus…