Penulis: redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan catatan kritis terkait latar belakang dan kompetensi Sarjito dalam membangun instrumen bursa komoditas dari nol. Harris menilai portofolio calon lebih didominasi oleh pengalaman di sektor pengawasan pasar modal serta penegakan hukum, ketimbang penguasaan teknis perdagangan komoditas. Hal tersebut mengemuka saat Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Tunggal Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sarjito, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Dalam rapat tersebut,…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Ia mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab guna memberikan efek jera. “Ya, kita apresiasi ketegasan pemerintah yang tidak menoleransi. Karena dari tahun ke tahun problem karhutla itu seperti yang disampaikan, ada indikasi siapa yang punya peran pertama sampai kebakaran hutan itu,” kata Cucun dalam keterangan yang dikutip Politikarlemen.co di Jakarta, Senin (24/8/2026). Menurut Cucun, penindakan tegas diperlukan mengingat dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga dapat meluas ke…

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan sejumlah pihak lainnya. Ia menilai penindakan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan perguruan tinggi. OTT tersebut dilakukan KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8/2026). Berdasarkan informasi KPK, sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut dan penyidik turut menyita uang tunai ratusan juta rupiah. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru. “Kami mendukung penuh langkah KPK. Ini momentum untuk benar-benar bersih-bersih dunia pendidikan…

Kebakaran besar melanda Desa Adat Sade, Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (22/8/2026) malam. Sedikitnya 120 bangunan yang sebagian besar berbahan kayu, bambu, bedek, dan beratap ilalang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun warga masih mengais puing-puing sisa rumah mereka hingga Minggu (23/8). Begitu menerima kabar kebakaran, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati langsung menuju lokasi kejadian. Setibanya di Desa Adat Sade, Sari meninjau area terdampak, berdialog dengan warga, dan melihat langsung proses pembersihan material sisa kebakaran. Dalam kunjungannya, wakil rakyat dari Dapil NTB itu menyerahkan bantuan uang tunai Rp200 juta serta 100 paket sembako…

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sistem peringatan dini gempa berbasis teknologi digital. Menurutnya, sistem tersebut perlu terintegrasi dengan telepon seluler agar informasi gempa dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah. Dorongan itu disampaikan menyusul masih tingginya aktivitas gempa di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 2.119 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2. Musa menilai keberadaan teknologi pendeteksi gempa harus diikuti mekanisme penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat. Menurutnya, BMKG dapat bekerja sama dengan penyedia layanan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator dan Pengurus perlu memperjelas kewenangan serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara kepailitan. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan tugas kurator. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (20/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII menggali masukan dari sejumlah asosiasi dan praktisi kurator sebagai bahan penyusunan RUU Profesi Kurator dan Pengurus. “Yang saya catat ternyata ada tumpang tindih ataupun masih ada ego sektoral sesama penegak…

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus perlu dilakukan secara lebih rinci dan substansial. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan kewenangan kurator, terutama dalam penguasaan dan pengelolaan aset, sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan dalam proses kepailitan. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI bersama para kurator di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (20/8/2026). Ia menegaskan, kewenangan yang diberikan kepada kurator harus berjalan beriringan dengan standar profesionalisme, mekanisme pengawasan, serta batas kewenangan yang jelas. Pasalnya, kejelasan tersebut penting agar pelaksanaan tugas kurator tidak justru…

Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mendorong penguatan regulasi profesi kurator dan pengurus melalui aturan yang ketat, terukur, dan mampu menjamin profesionalisme serta integritas. Penguatan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan debitor maupun kreditor. Hal tersebut disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (20/8/2026), dalam rangka menggali masukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus. “Buat aturan yang seketat mungkin. Jangan sampai terlalu banyak orang yang tidak kompeten akhirnya melakukan kecurangan dan bermain-main dengan debitor maupun kreditur,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem…

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan memberikan kejelasan terkait ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut penggunaan hijab, tetapi juga kepastian aturan, transparansi proses seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara. “Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi,” ujar Saadiah melalui rilis yang disampaikan kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Ia memahami pendidikan pertahanan memiliki standar disiplin dan ketentuan khusus. Namun, penerapan…

Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menilai perpustakaan perlu diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, perhatian dan pengelolaan perpustakaan yang baik oleh pemerintah daerah dapat menjadi daya ungkit bagi peningkatan literasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Agung saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026). Ia mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pengembangan literasi sekaligus mendorong agar perhatian serupa diperkuat di tingkat kabupaten/kota. Agung menilai masih terdapat pemerintah daerah yang belum menempatkan perpustakaan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memperoleh perhatian dan…