Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik berstandar dunia. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas ASN sejatinya merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang ASN yang mewajibkan setiap aparatur negara untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui proses pembelajaran berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan organisasi, kebutuhan masyarakat, dan kemajuan teknologi. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). “Pengembangan kapasitas ASN tidak boleh dipahami…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bane Raja Manalu mewanti-wanti agar perluasan ruang lingkup pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam RUU Penyiaran tidak mencampuradukkan ranah penyiaran konvensional dengan penyiaran digital. Menurutnya, karakteristik dan kebutuhan pengawasan keduanya berbeda sehingga pembagian kewenangan perlu dirumuskan secara jelas. “Jadi justru saya tidak melihat harusnya ini (platform digital) bukan ranahnya KPI (untuk mengawasi), ini urusan untuk digital things,” ujar Bane dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Penyiaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Bane mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap penyiaran tradisional seperti televisi dan radio memiliki karakteristik berbeda dengan konten yang berkembang di media…

Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, menyambut baik dan mengapresiasi klarifikasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI terkait isu penggunaan hijab bagi mahasiswi dan kadet perempuan di Universitas Pertahanan (Unhan) RI. Penegasan Kemenhan dinilai menjadi angin segar sekaligus langkah cepat dalam meluruskan polemik yang sempat memicu keresahan publik, menyusul pengunduran diri salah satu calon kadet perempuan berprestasi, Asma Wafa Andina, yang sebelumnya mengeluhkan adanya dugaan aturan pembatasan jilbab selama masa pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Mahfudz Abdurrahman menyatakan bahwa respons terbuka dan rencana penyempurnaan aturan seragam dari Kemenhan merupakan komitmen positif yang patut dihargai demi menjaga ruang pendidikan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wahyu Sanjaya meminta perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi perjelas perbedaan antara air minum, air bersih, dan air baku. Menurutnya, ketegasan definisi diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan maupun persoalan hukum di kemudian hari. Hal tersebut disampaikan Wahyu dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan agenda penyusunan RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Wahyu menilai penggunaan istilah air minum harus disesuaikan dengan standar dan peruntukannya. Sebab, tidak seluruh air yang disalurkan kepada masyarakat, dapat langsung dikategorikan sebagai air…

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, menyoroti maraknya investor yang disebut membatalkan rencana investasinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir. Sari menilai iklim investasi harus dijaga agar tetap sehat, objektif, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari masuknya investasi. Menurutnya, persoalan menjadi serius ketika pemberitaan mengenai masyarakat pesisir dan nelayan dibangun secara negatif oleh kelompok tertentu, sehingga membentuk persepsi buruk terhadap suatu wilayah. Jika persepsi tersebut kemudian memengaruhi keputusan investor, masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan. “Jangan sampai karena framing pemberitaan yang negatif…

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mendesak Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk meninjau dan mengkaji ulang regulasi mengenai batas waktu pengajuan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini dipatok selama 10 tahun. Menurutnya, aturan tersebut dinilai terlalu berat dan kurang mengedepankan asas keadilan serta kemanusiaan bagi para abdi negara. “Disampaikan oleh teman-teman ASN (agar) LAN melakukan kajian baik itu pembinaan ASN ataupun masukan-masukan kebijakan. Banyak yang menyampaikan ke saya, baik langsung, lewat WA, lewat sosmed, aturan mutasi yang harus 10 tahun itu dirasa terlalu berat,” ungkap Jazuli dalam RDP…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aria Bima menilai penyusunan RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak secara merata. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan agenda penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Aria mengatakan, urgensi pengaturan air minum dan sanitasi semakin kuat karena persoalan tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, tata kelola sumber daya air perlu diintegrasikan dengan standar sanitasi nasional agar pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan. “Urgensi dari RUU…

Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu menyoroti pentingnya peran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai simpul pemersatu bangsa. Atas dasar itulah, Bob menekankan pentingnya penyelamatan serta pemetaan dokumen sejarah hingga ke tingkat daerah. Ia pun mendorong ANRI untuk aktif menggali dan mendokumentasikan rekam jejak tokoh pahlawan lokal serta nilai budaya dari setiap provinsi. Langkah ini dinilai sangat krusial agar generasi muda tidak kehilangan akar sejarah dan tetap mengenal para pejuang kemerdekaan. Hal itu disampaikan Bob saat mengikutik Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kepala ANRI Mego Pinandito dan jajaran di Ruang Rapat Komisi II, Gedung…

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mempertanyakan apakah LAN telah merancang instrumen pengukuran berbasis kualitatif guna memastikan ASN dapat bekerja secara maksimal dan optimal. Hal itu mengingat, menurutnya, standar penilaian di instansi Pemerintah saat ini masih didominasi laporan kehadiran, apel, dan kedisiplinan administratif semata. Terlebih, ia mencontohkan ketika Pemerintah menerapkan skema Work From Home (WFH), efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengukur kinerja secara kualitatif, bukan sekadar kuantitatif. Hal itu disampaikan Gus Khozin, sapaan akrabnya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq dan jajaran di Ruang Rapat Komisi II, Gedung…

Pendalaman materi Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Tunggal Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK, Sarjito, berlangsung tajam di Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Dalam sesi pendalaman rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menanyakan calon terkait ukuran keberhasilan yang jelas serta jangka waktu pencapaian target kerja dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dolfie menilai kompetensi calon harus dibuktikan dengan target kinerja terukur yang dapat dievaluasi secara berkala oleh DPR RI. Dolfie menegaskan bahwa pembentukan pasar yang terorganisir,…