Penulis: redaksi

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong pemerintah mengubah pendekatan dalam mengukur keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ke depan, kinerja anggaran tidak cukup dinilai dari besarnya serapan, tetapi harus dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, efektivitas anggaran harus tercermin dari kemampuan belanja pemerintah dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, besaran anggaran maupun transfer ke daerah tidak akan berarti apabila tidak menghasilkan dampak yang nyata. Hal ini disampaikan dalam agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat. Ia mendorong pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan menyusul ancaman penurunan kualitas udara akibat karhutla, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita. Netty mengatakan karhutla yang terjadi di tengah musim kemarau perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Selain merusak lingkungan, karhutla juga berpotensi menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. “Ketika terjadinya kebakaran hutan ini sudah dapat dipastikan akan berdampak pada udara, pada udara bersih, pada udara yang memang dibutuhkan untuk sistem pernapasan seluruh masyarakat,” ujar…

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menegaskan bahwa pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berkualitas, mampu menciptakan lapangan kerja, serta dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kita mengapresiasi kinerja pemerintah, tetapi tentu perlu peningkatan di sana-sini. Pertumbuhan yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang bisa menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan dirasakan secara berkeadilan oleh seluruh masyarakat,” ujar Amin kepada Politikparlemen.co di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pasalnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus menjadi…

Industri energi global kerap dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, tantangan penurunan produksi (natural decline) migas nasional, serta kebutuhan menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang mewarnai kerja Komisi XII DPR RI sepanjang satu tahun masa sidang. Dalam rangka memperingati HUT DPR RI, Komisi XII DPR RI merefleksikan pengawalan terhadap tiga fungsi utamanya legislasi, pengawasan, dan anggaran demi memastikan kedaulatan serta ketahanan energi nasional tetap terjaga secara berkelanjutan. Sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Komisi XII DPR RI telah mendorong berbagai agenda strategis. Langkah ini mencakup dorongan pembentukan Rancangan…

Komisi XII DPR RI menegaskan agar BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan PT Pertamina (Persero) memperkuat evaluasi realokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berbasis data penyaluran aktual, bukan sekadar mengandalkan kuota tahunan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengakhiri ketimpangan pasokan dan antrean BBM yang masih melanda masyarakat di kawasan penghasil energi, khususnya di wilayah Kalimantan. Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan jajaran Direksi PT Pertamina di Gedung Nusantara I, DPR…

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, serta jajaran pemangku kepentingan sektor energi untuk memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan pasokan energi di wilayah daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas), khususnya di Provinsi Jambi. Ia menyayangkan daerah yang menyumbang sumber daya energi bagi negara malah kerap kelangkaan BBM dan minimnya alokasi gas bersubsidi. ​Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Berdasarkan…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti masih panjangnya proses perizinan sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi investor di kawasan industri. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian, terutama ketika investor telah menyewa lahan dan menempatkan peralatan, tetapi belum dapat memulai kegiatan produksi. Hal itu disampaikan Chusnunia usai Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Cikupa Mas, Banten, Rabu (26/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Chusnunia menyebut Cikupa Mas merupakan salah satu kawasan industri yang relatif sehat dengan tingkat okupansi yang tinggi. “Kita melihat di sini termasuk kawasan industri yang relatif…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti pernyataan Pemerintah Kabupaten Karawang terkait ketimpangan antara beban daerah dan manfaat fiskal dari aktivitas industry, yang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Kawasan Industri. Dimana penerimaan pajak dari aktivitas industri yang sebagian besar masuk ke pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah tetap menanggung berbagai kebutuhan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. “Tentu kita merasa juga itu tidak adil untuk Kabupaten Karawang. Mereka dapat kerjanya, tapi hasilnya malah justru dipindahkan ke Jakarta,” ujar Saleh usai memimpin kunjungan kerja ke Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendesak penyelesaian yang seadil-adilnya terkait konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat penggarap di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor. Pria yang akrab disapa Aher ini mengupayakan langkah mediasi agar masyarakat tetap dapat mengelola lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari. Rangkaian tanggapan resmi tersebut disampaikan Aher usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI bersama Ketua Komisariat GMNI UIN Jakarta dan perwakilan masyarakat penggarap di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Aher mengungkapkan bahwa konflik ini mirip dengan daerah lain, di mana masyarakat memiliki riwayat penguasaan lahan yang sangat panjang. Berdasarkan…

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti pentingnya memastikan penguatan modal dalam koperasi tidak justru membuka ruang bagi dominasi kekuatan modal yang dapat menghilangkan prinsip dasar koperasi. Ia menilai salah satu kelemahan koperasi selama ini terletak pada kemampuan mengakumulasi modal. “Kita tahu domain kelemahan koperasi itu ada pada akumulasi modalnya,” ujar Darmadi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI dengan para akademisi, di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Dijelaskannya, persoalan akumulasi modal menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Karena itu, diperlukan…