- Kepercayaan Publik terhadap Polri Naik Jadi 82,4 Persen, Sari Yuliati Apresiasi Capaian
- Atalia Praratya: RS Siloam Mataram Perlu Tingkatkan Layanan dan Kapasitas Perawatan
- Waka DPR RI Sari Yuliati Ajak ADKASI Bangun Optimisme Desentralisasi
- Sari Yuliati Ajak DPRD se-Sumatra Perkuat Integritas dan Kapasitas Demi Mengawal Aspirasi Rakyat
- Pengaturan Toko Online Lintas Negara dan Kawin Campur Perlu Dibahas dalam RUU HPI
- Pupuk Organik Dinilai Kunci Pemulihan Lahan, Firman Soebagyo Minta Pengembangannya Dipercepat
- 145 Aturan Dipangkas, Titiek Soeharto Sebut Distribusi Pupuk Kini Lebih Cepat
- BKD Kembangkan Pemanfaatan AI Guna Dukung Proses Legislasi Berbasis Bukti
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyoroti pentingnya penguatan keamanan ruang digital nasional di tengah meningkatnya ancaman siber dan penyalahgunaan teknologi digital di masyarakat. Apalagi pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun sistem digital nasional agar tidak ada lagi wilayah blank spot di Indonesia. Namun, menurut Anton, pembangunan infrastruktur digital harus dibarengi dengan penguatan keamanan ruang siber agar tidak disalahgunakan untuk tindakan kriminal. “Jadi kita punya eksekusi sistem yang luar biasa mahal. Jadi pemerintah ini memberikan dana yang luar biasa. Jadi tidak ada yang namanya blank spot. Jangan sampai kita udah biayai mahal ini, malah disalah gunakan,” ujar…
Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat dalam tata kelola ruang digital nasional di tengah maraknya penyebaran konten negatif dan meningkatnya ancaman kejahatan siber. Hal itu disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/05/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, Dinas Kominfo Jawa Timur, APJII Wilayah Jawa Timur, Relawan TIK, dan KEK Singhasari guna memberikan masukan terkait penguatan keamanan dan tata kelola ruang digital di daerah. Dalam kunjungan kerja tersebut, Anton Bersama tim Panja Ruang Digital Komisi I DPR…
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah memperkuat integrasi data kesehatan, asuransi, dan layanan keimigrasian guna meningkatkan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) 1447 H/2026 M. Dalam rilis yang disampaikan kepada Politikparlemen.co di Makkah, Senin (25/5/2026), Rieke menilai penguatan sistem terpadu menjadi kebutuhan mendesak mengingat jumlah jemaah Indonesia yang mencapai sekitar 221 ribu orang dan sebagian di antaranya merupakan kelompok lansia maupun berisiko tinggi. Menurut dia, layanan kesehatan di Arab Saudi sebenarnya telah tersedia melalui sistem Council Health Insurance (CHI), operator asuransi Tawuniya, dan Total Care Saudi…
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menekankan pentingnya pengawasan tata niaga hewan kurban jelang Iduladha 2026. Ia meminta agar petugas dari instansi terkait melakukan pengawasan komprehensif dan tidak hanya bersifat administratif belaka. “Pengawasan tata niaga hewan kurban tidak boleh longgar demi menjaga kepercayaan dan kesehatan masyarakat,” kata Daniel Johan dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Senin (25/5/2026). Daniel pun meminta Pemerintah pusat dan daerah beserta penegak hukum untuk mengantisipasi fenomena penjualan sapi glonggongan yang kerap terjadi di musim kurban. “Dalam situasi ketika permintaan hewan kurban meningkat tajam, Negara perlu memastikan bahwa stabilitas pasokan tidak mengorbankan kualitas, kesehatan, dan kelayakan hewan…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M yang dinilainya mengalami banyak kemajuan, terutama pada fase layanan di Madinah dan persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Hal itu disampaikan Cucun usai rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah selaku Amirul Hajj 1447 H/2026 M, Dubes RI, KJRI Jeddah, KKIH, serta unsur pendukung lainnya di Al Qim’ma Hall, Minggu (24/5/2026). “Timwas ada dua tahap. Dari Madinah sudah closing, kita apresiasi penyelenggaraan haji yang cukup luar biasa. Perdana, Kementerian Haji menyelenggarakan haji di tahun 2026…
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang menegaskan keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan sebuah keniscayaan dalam tata kelola dana haji Indonesia. Hal itu disampaikannya di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026). Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI itu, jumlah pendaftar haji Indonesia yang terus meningkat menyebabkan dana setoran jemaah terus bertambah dan mengendap dalam waktu yang lama. Karena itu, diperlukan lembaga khusus yang bertugas mengelola dana tersebut secara profesional agar menghasilkan nilai manfaat bagi para jemaah. “Terlepas apa pun nanti namanya, keberadaan entitas seperti BPKH itu sangat diperlukan. Karena ada penerimaan setoran pendaftaran haji yang jumlahnya besar…
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, M. Nasir Djamil, mengingatkan pemerintah dan seluruh petugas haji Indonesia agar memperkuat mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menurutnya, fase Armuzna menjadi titik paling krusial dalam rangkaian ibadah haji karena melibatkan perpindahan jutaan jemaah dalam waktu hampir bersamaan dan berpotensi memicu persoalan serius di lapangan. Hal itu disampaikan Nasir Djamil ke awak media seusai Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI dengan stakeholder terkait di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026). Nasir menegaskan pengalaman pelaksanaan haji tahun lalu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, terutama terkait banyaknya jemaah lanjut…
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR mengingatkan seluruh petugas haji untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), menyusul potensi munculnya situasi tak terduga akibat padatnya jutaan jamaah dari berbagai negara. Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai RAKER dan RDP Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh Amirul Hajj 1447 H/2026 M, Dubes RI/Komjen dan Najaranya, Kader, Makkah, KKIH, Staf teknis ketenaga kerjaan dan staf teknis imigrasi KJRI Jedah di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026). Menurutnya, seluruh persiapan haji sejauh ini telah berjalan baik. Namun, dinamika di lapangan saat…
Gelar Evaluasi di Makkah, Timwas Haji DPR Apresiasi Kesiapan Armuzna dan Soroti Fasilitas Pemondokan
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menggelar evaluasi komprehensif terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026). Dalam pertemuan ini Timwas DPR menyoroti sejumlah pencapaian positif sekaligus catatan perbaikan menjelang fase puncak ibadah haji. Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan bahwa pengawasan penyelenggaraan haji dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama di Madinah telah resmi ditutup dengan apresiasi tinggi dari pihak parlemen. “Dari Madinah sudah closing, kita apresiasi penyelenggaraan haji yang cukup luar biasa. Ini adalah pencapaian perdana Kementerian Haji menyelenggarakan haji di tahun ini, kita sangat apresiasi,” ujar…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia untuk mengatasi persoalan data pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengelolaan data nasional belum terintegrasi secara optimal dan sering menimbulkan ego sektoral antarinstansi. “Selama ini masalah yang juga muncul adalah data-data kita ini berada di berbagai tempat, di kementerian, kementerian/lembaga, kemudian di daerah. Dengan adanya Undang-Undang (Satu Data Indonesia) ini, nanti semuanya bisa kita integrasikan,” ujar Ahmad Doli kepada Politikparlemen.co usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Baleg DPR RI di Kantor Gubernur Jawa…
© Politikparlemen.co