Penulis: redaksi

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia tidak boleh mengabaikan aspek kesejahteraan petugas maupun kelayakan pelayanan jemaah. Pernyataan itu disampaikan Sari Yuliati saat mengunjungi jemaah haji Indonesia di Hotel Lulua Al Masher No. 423, Makkah, Minggu (24/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menerima sejumlah aspirasi dari jemaah, khususnya terkait variasi menu makanan dan perhatian terhadap petugas haji di lapangan. “Hari ini kami menerima beberapa catatan dari jamaah, terutama soal variasi menu makanan. Selain itu, mereka juga menginginkan perhatian terhadap kesejahteraan petugas,” kata Sari Yuliati kepada Politikparlemen.co. Ia menjelaskan, seluruh masukan dari jemaah…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo optimistis sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mampu sejajar dengan Bali sebagai destinasi wisata internasional. Optimisme tersebut didasarkan pada kekayaan variasi produk wisata di DIY yang memiliki nilai tambah tinggi melalui warisan budaya dan sejarah yang tidak dimiliki daerah lain. Sejauh ini, DIY diakui sebagai salah satu pusat wisata budaya, pendidikan, dan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) strategis nasional. Tingginya daya tarik ini terbukti dari lonjakan penumpang angkutan udara internasional ke DIY yang meningkat hingga 20,81 persen pada Maret 2026, yang menegaskan posisi Yogyakarta sebagai simpul utama…

Menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, perhatian terhadap kualitas pelayanan jamaah kembali menjadi sorotan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengingatkan bahwa keikhlasan jemaah dalam beribadah tidak boleh dimanfaatkan dengan cara mengabaikan hak-hak dasar mereka. Pesan itu disampaikan Sari saat mengunjungi jemaah di Hotel Lulua Al Masher No. 423, Makkah, Arab Saudi, Minggu (24/5/2026). Di tengah suasana ibadah yang semakin padat menjelang Armuzna, ia menemukan sejumlah aspirasi dari jemaah, mulai dari variasi konsumsi hingga perhatian terhadap kesejahteraan petugas haji. Meski tidak menemukan persoalan besar, Sari menilai masukan-masukan kecil tersebut…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa relaksasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) harus dioptimalkan sebagai instrumen pendorong kemajuan mutu sekolah swasta. Penegasan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Workshop Pendidikan bertema “Pengelolaan dan Optimalisasi BOSP Pendidikan Bermutu” di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026). Dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Komisi X DPR RI, dan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Jawa Tengah. Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa regulasi mengenai Dana BOSP untuk periode 2025/2026 kini jauh lebih fleksibel dan tidak sekaku tahun-tahun sebelumnya agar dapat…

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menegaskan bahwa status ibu kota negara hingga saat ini masih berada di Jakarta. Hal tersebut disampaikannya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik di Kantor ATR/BPN Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026). Menurut Fauzan, keputusan MK tersebut penting agar masyarakat tidak mengalami kebingungan mengenai status resmi ibu kota negara. Ia menambahkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa perpindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara…

Anggota Komisi II DPR Fauzan Khalid menyoroti Pengawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh ATR/BPN Sukoharjo dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor ATR/BPN di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Jumat (22/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa Sukoharjo dinilai tidak menghadapi persoalan besar terkait LSD karena karakter wilayahnya yang bukan daerah pertanian utama. “Kalau Sukoharjo kan memang bukan daerah pertanian ya, makanya dia dari sisi LSD-nya relatif tidak ada masalah Sukoharjo,” ujar Fauzan saat ditemui tim Politikparlemen.co. Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena kebijakan LSD selama ini kerap menimbulkan pertanyaan di masyarakat, terutama terkait pembatasan alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan, industri, hingga fasilitas…

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan langkah strategis menjaga kedaulatan pangan nasional. Ia menekankan pangan bukan sekadar komoditas, melainkan elemen peradaban yang harus dijaga keberadaannya. Hal ini disampaikan Aher kepada Politikparlemen.co usai  melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait isu pertanahan serta Lahan Sawah Dilindungi, di Bale Tawangarum, Balai Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026). “Pangan itu jadi peradaban, pangan itu jadi kehidupan. Se-metropolitan Shanghai masih banyak sawah, bandara dikelilingi persawahan dan diurus dengan baik. Jadi semua daerah, termasuk kota di dalamnya, harus…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan pentingnya integrasi regulasi, penguatan keamanan data, serta keterlibatan publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Hal itu disampaikan usai Baleg DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) dan menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah hingga kalangan akademisi di Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Baleg DPR RI berdialog dengan sejumlah stakeholder, mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga perwakilan akademisi dari Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang. “Hari ini, kami bertemu dengan beberapa stakeholder, baik dari Pemerintah Daerah, kemudian juga…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Gamal menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia memiliki daya paksa yang kuat agar mampu membangun kepatuhan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam penerapan tata kelola data nasional yang terintegrasi. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (22/5/2026). Menurut Gamal, keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan administratif, tetapi harus didukung kekuatan regulasi yang mampu memastikan seluruh instansi menjalankan standar data yang sama. “Pertanyaannya bagaimana undang-undang ini memiliki daya paksa atau power enforcing untuk membangun kepatuhan di kementerian dan lembaga,” ujar Gamal. Ia…

Di wilayah perkotaan, rumah merupakan aset penting. Namun, sayangnya, harga aset properti yang tinggi itu tidak diimbangi oleh kenaikan upah masyarakat. Dampaknya, terjadi backlog perumahan yakni kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah pasokan rumah yang tersedia. Dilansir dari Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023, backlog perumahan dikawasan Jabodetabek masih tinggi, mencapai lebih dari 2,9 juta unit. Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi sangat mengapresiasi pemerintah terkait Rusunawa Transit-Oriented Development (TOD) yang ada di Pondok Cina, Depok. Pasalnya dengan adanya Rusunawa TOD Pondok Cina bisa mengurangi persentase backlog dan memudahkan akses transum untuk masyarakat. “Program ini sangat…