Penulis: redaksi

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja menggali masukan secara langsung dari pengelola kawasan industri dan pemerintah daerah untuk memperkuat substansi RUU Kawasan Industri. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, keberadaan kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendorong industrialisasi nasional sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan kawasan industri perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi agar keberadaan kawasan industri memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi…

Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyoroti persoalan penegakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan keselamatan di jalan tol, khususnya terkait maraknya kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Dalam pandangannya, pengawasan ketat harus dimulai sejak kendaraan belum memasuki kawasan jalan tol. Zigo mengungkapkan, sering kali ketika terjadi kecelakaan di jalan tol dan ditelusuri penyebabnya, kendaraan bermuatan berlebih menjadi salah satu faktor utama. Namun, ia mengingatkan agar kesalahan tidak 100 persen disalahkan kepada pengemudi truk. Menurutnya, orientasi sopir umumnya berfokus pada pendapatan, sehingga aspek pencegahan dan filterisasi harus diperketat oleh pihak pengelola jalan tol sejak gerbang masuk. “Kalau ODOL semestinya kan bisa diantisipasi…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan kondisi keuangan PT Pos Indonesia memerlukan perhatian serius yang saat ini menanggung beban operasional dan kesejahteraan bagi sekitar 31.000 karyawan aktif serta 28.000 pensiunan. Oleh karena itu, kepastian pembayaran hak-hak pegawai khususnya pembayaran gaji yang dijadwalkan paling lambat pada 1 September menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Anggia saat doorstop media usai dirinya bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menghadiri pertemuan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi PT Pos Indonesia yang digelar di Ruang Pimpinan DPR RI Korpolkam, Gedung Nusantara III,…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendorong pemerintah mengintegrasikan pelayanan kewarganegaraan, administrasi kependudukan, keimigrasian, dan perlindungan konsuler bagi WNI di luar negeri. Langkah ini bernilai penting demi memastikan pengurusan maupun penggantian paspor tetap tertib secara administratif tanpa menghambat hak WNI. Baginya, upaya tersebut mendesak lantaran persyaratan pengurusan atau perpanjangan paspor bagi WNI di luar negeri yang mewajibkan pemohon melampirkan izin tinggal dari negara setempat. Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi menyulitkan, mengingat aturan mengenai izin tinggal berbeda-beda di setiap negara dan kondisi dokumen yang dimiliki WNI di luar negeri juga beragam. “ Izin tinggal pada setiap negara berbeda-beda, apalagi adanya…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disiapkan untuk memperkuat kepastian pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan landasan hukum yang dapat mendukung perkembangan perekonomian nasional. Hal itu disampaikan Putih usai Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan agenda Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Putih mengatakan berbagai masukan dan catatan yang disampaikan dalam proses harmonisasi menjadi bagian penting untuk menyempurnakan RUU tersebut sebelum dilanjutkan menjadi usul inisiatif DPR RI. “Kami dari Komisi IX DPR RI mengucapkan terima kasih atas…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Desy Ratnasari mendorong pemerintah memperkuat kebijakan dan koordinasi dengan rumah sakit guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri maupun ke Jakarta ketika layanan kesehatan yang dibutuhkan dapat tersedia di daerah. Hal itu disampaikan Desy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau langsung fasilitas dan pelayanan di Sentra Medika Hospital Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (26/8/2028). Ia mengapresiasi keberadaan rumah sakit tersebut, terutama karena telah menyediakan layanan yang didukung dokter spesialis dan subspesialis serta disesuaikan dengan kebutuhan…

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi memastikan akan mengawal aspirasi guru non-ASN agar penyelesaian status kepegawaian mereka tidak berhenti pada kebijakan transisi. Menurutnya, kepastian status guru non-ASN penting untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan sekaligus memberikan perlindungan bagi para pendidik. Hal itu disampaikan Nur setelah menerima aspirasi Forum Advokasi Guru Non-ASN Indonesia (FAGRI) dalam pertemuan di Jakarta. Sebelumnya, FAGRI juga telah menyampaikan aspirasi serupa kepada pimpinan DPR RI terkait ketidakpastian status dan masa depan guru non-ASN. Nur menilai persoalan guru non-ASN tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi kepegawaian, tetapi juga menyangkut keberlanjutan proses belajar-mengajar, kebutuhan guru di satuan pendidikan, masa…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga dunia usaha agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Hanan menilai penanganan karhutla harus menjadi perhatian semua pihak. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, perlu memiliki pembagian peran yang jelas, termasuk dalam pemantauan wilayah rawan, kesiapan sumber daya, hingga respons ketika kebakaran terjadi. “Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan…

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional guna memperkuat penanganan di lapangan. Menurutnya, status tersebut diperlukan agar pengerahan sumber daya, termasuk anggaran dan peralatan pemadaman, dapat dilakukan secara lebih optimal di tengah meluasnya kebakaran dan kondisi cuaca yang kering. Daniel menilai pemerintah pusat dan daerah telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani karhutla. Namun, banyaknya titik kebakaran serta kondisi yang kering membuat pemadaman menjadi semakin sulit, terlebih ketika kebakaran terjadi pada malam hari dan api cepat menyebar. “Pemerintah baik pusat dan daerah tentu sudah maksimal mengerahkan seluruh…

Rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyoroti usulan Komisi I DPR RI terkait penambahan jumlah komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi I mengusulkan jumlah Komisioner KPI dari semula sembilan menjadi sebelas orang dalam RUU tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan, penambahan jumlah komisioner tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi keterwakilan berbagai pemangku kepentingan dalam KPI. “Usulan baru dari Komisi I, jumlah Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) bertambah dari sembilan menjadi 11, pertimbangannya tujuh orang untuk perwakilan dari DPR, satu dari pemerintah, satu dari masyarakat, satu dari lembaga penyiaran, satu dari akademisi. Sehingga,…