Penulis: redaksi

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti kesenjangan akses pembiayaan yang masih dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama untuk kebutuhan modal dalam jumlah kecil. Kondisi ini dinilai membuat sebagian pelaku usaha lebih memilih pinjaman informal dengan risiko bunga dan beban yang lebih tinggi. Hal itu disampaikan Saleh saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Akses Pembiayaan terhadap Permodalan bagi UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kantor Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026). Menurut Saleh, Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang penting untuk melihat langsung bagaimana skema pembiayaan berjalan di masyarakat sekaligus menggali kendala yang…

Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi meminta Bea Cukai tidak hanya mengandalkan penerimaan dari cukai rokok untuk mengoptimalkan pemasukan negara dari Jawa Timur. Ia mendorong penggalian sumber penerimaan lain yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal itu disampaikan Mulyadi saat Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bea Cukai Jawa Timur I dan Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Menurutnya, Jawa Timur memang memiliki posisi strategis dalam penerimaan cukai karena besarnya industri hasil tembakau. Namun, optimalisasi penerimaan perlu berjalan beriringan dengan pembinaan dan pengembangan dunia usaha agar kepatuhan dapat terjaga. “Intinya Jawa Timur sebagai bagian dari fokus…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak cukup diukur dari jumlah badan hukum, gerai, maupun aset yang telah dimiliki. Menurutnya, tantangan utama setelah pembentukan KDKMP adalah memastikan koperasi benar-benar beroperasi sebagai organisasi berbasis anggota dan badan usaha yang sehat serta berkelanjutan. Politisi Fraksi PAN ini mengatakan, setelah tahap pembentukan badan hukum dan pembangunan sarana fisik, perhatian perlu diarahkan pada keberlangsungan operasional dan kualitas tata kelola KDKMP. “Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan KDKMP benar-benar hidup sebagai organisasi berbasis anggota serta beroperasi sebagai badan usaha yang sehat, produktif, mandiri dan berkelanjutan,”…

Anggota Komisi V DPR RI Fadholi menyoroti pentingnya keandalan peralatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjamin akurasi data prakiraan cuaca yang disajikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia meminta BMKG rutin mengevaluasi kelayakan instrumen pemantauan sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga analis dan pengolah data. “Akurasi data itu tergantung pada dua hal, yang pertama alat, yang kedua adalah manusianya. Peralatan ini masih memenuhi syarat atau tidak? Apakah ada peralatan yang sudah ketinggalan? Karena kita sekarang berada di era teknologi,” ujar Fadholi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Tanjung Perak, Surabaya,…

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan pemanfaatan arsip nasional sebagai sumber pembelajaran sejarah yang hidup dan kontekstual. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat memori kolektif bangsa sekaligus membekali generasi mendatang dalam menghadapi berbagai tantangan. Hal itu disampaikan Lestari merespons Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Arsip memiliki peran yang luar biasa untuk mengungkap berbagai fakta di masa lalu. Kekayaan arsip nasional tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen yang tersimpan di rak, melainkan harus menjadi pengetahuan yang dapat diakses luas oleh masyarakat, terutama sebagai sumber pembelajaran yang otentik,” ujar…

Pemerintah diminta memperkuat dukungan psikososial dan layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak psikologis yang dapat muncul sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan pascabencana. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada kondisi fisik korban, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan jiwa masyarakat terdampak, termasuk tenaga kesehatan dan relawan yang bertugas di lapangan. “Saat rapat kerja dengan Menkes kemarin, saya juga sudah bertanya dan memberi masukan soal dukungan psikososial dan kesehatan jiwa diperkuat dalam penanganan pascagempa Flores, NTT,” kata Netty…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan perlu disusun dengan menjadikan kondisi geografis sebagai dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurut Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief, daerah yang wilayahnya tersebar di banyak pulau menghadapi beban pelayanan dan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Pandangan tersebut disampaikan Hendry Munief dalam kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (28/8/2026). Ia menegaskan, pengalaman di Bangka Belitung menunjukkan bahwa persoalan daerah kepulauan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan status atau pengakuan administratif. “Kita tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kita sedang meminta…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan persoalan pengamanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan segera dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan setelah perwakilan AMPB menyampaikan keluhan terkait kondisi dan keamanan relawan selama menyampaikan aspirasi. “Untuk masalah pengamanan, kami akan langsung berkoordinasi dengan teman-teman APH (Aparat Penegak Hukum) terkait pengamanan,” ujar Dasco saat menerima audiensi AMPB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengatakan, koordinasi terkait pengamanan tersebut juga dapat dilakukan melalui kuasa hukum atau pendamping AMPB. Langkah itu dilakukan agar persoalan yang disampaikan dapat…

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah mempercepat reformasi pengelolaan subsidi energi dan implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas belanja negara. Kedua upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan subsidi dan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan APBN. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid dalam agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke- 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (27/8/2026). Pihaknya menempatkan perbaikan tata…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mengecam keras segala bentuk tindakan represif dan premanisme dalam penanganan konflik pertanahan di daerah. Pria yang kerap disapa Kang Aher itu menegaskan bahwa aksi kekerasan merupakan tindak pidana murni yang terpisah dari substansi sengketa hukum pertanahan. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kang Aher saat memberikan keterangan pers kepada Politikparlemen.co usai memimpin RDPU penerimaan aspirasi masyarakat Sukajaya, Bogor, di Kompleks Parlemen, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Merespons laporan masyarakat mengenai aksi intimidasi dan keterlibatan oknum massa luar dalam penanganan konflik di lapangan, Politisi Fraksi PKS itu mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menghentikan…