- Desa Adat Didorong Jadi Benteng Pencegahan Narkoba di Bali
- Sawah di Kabupaten Bandung Terus Menyusut, Perlu Persentase Jelas Alih Fungsi Lahan
- Lapas Harus Jadi Ruang Hidup, Willy Aditya: Bukan Sekadar Tempat Hukuman
- RUU Desain Industri Harus Lindungi UMKM dari Penjiplakan
- Achmad Daeng Sere: Kesejahteraan Prajurit dan Alutsista Tak Bisa Dipisahkan
- RUU Desain Industri Lindungi Karya Lokal, Yogyakarta Diusulkan Jadi Percontohan
- Setelah PMI Pulang ke Tanah Air, Pemerintah Harus Perkuat Pemberdayaan Ekonominya
- Skema Pelindungan Desain Industri Harus Mudah Diakses UMKM
Penulis: redaksi
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mengingatkan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca untuk menciptakan hujan buatan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sebelum penyemaian awan, diperlukan survei dan analisis oleh tenaga ahli untuk memastikan keberadaan awan yang mengandung air agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menjadi pemborosan anggaran. Ia mengatakan kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan modifikasi cuaca, terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan kemungkinan berlangsungnya El Nino dalam waktu yang panjang. “BMKG sudah menyampaikan kepada kita bahwa El Nino ini kemungkinan panjang. Bahkan, bisa sampai tahun berikutnya dan baru selesai awal Januari 2027. Tetapi, di…
Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) harus menjamin aspek keselamatan dan aksesibilitas bagi penghuni rumah susun, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, integrasi hunian dan transportasi dalam satu ekosistem harus diikuti dengan integrasi sistem keselamatan dari hunian hingga akses menuju stasiun dan peron. “Ketika kita bicara konsep terhubung antara transportasi dan hunian, maka tingkat keselamatan pun harus terhubung. Dari rusun ke koridor, jalan ke lobi, jalan ke stasiun, sampai ke peron, semua harus terintegrasi,” ujar Erna saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Apartemen/Rusun Samesta Mahata Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (28/8/2026). Erna…
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyerahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (29/8/2026). Mewakili Fraksi dan Partai Golkar, ia menerangkan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian yang dihimpun bersama para pengurus Partai Golkar. Total bantuan yang dipersiapkan mencapai sekitar Rp4 miliar untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Sari Yuliati menyerahkan bantuan secara simbolis di Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya, bantuan diberangkatkan menuju wilayah bencana menggunakan KM Tidar. Dalam kegiatan tersebut, Sari Yuliati disambut Direktur Utama PT PELNI beserta jajaran, jajaran komisaris, serta pihak-pihak…
Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menyoroti pentingnya peningkatan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri pariwisata di Bali. Hal tersebut disampaikan Novita saat melakukan kunjungan kerja di Nuanu Creative City, Tabanan, Provinsi Bali, Jumat (28/08/2026). Novita menilai keberadaan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif seperti Nuanu Creative City memiliki peran penting dalam menghubungkan investasi dengan pertumbuhan UMKM lokal. Menurutnya, pola tersebut sejalan dengan semangat Komisi VII DPR agar perkembangan kawasan industri, pariwisata, maupun ekonomi kreatif dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM. “Di dalam ekosistem besar ini melibatkan stakeholder-stakeholder penting di dalam UMKM yang menjadi…
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menegaskan penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak cukup hanya sebatas membangun fisik bangunan. Menurutnya, Aksesibilitas lokasi yang terintegrasi dengan pelayanan publik serta kemudahan skema pembiayaan juga harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan pengembang. “Pengembang, termasuk Perumnas, dalam mengelola perumahan harus benar-benar memperhatikan lokasinya. Lokasi menjadi pokok perhatian agar kawasan tersebut memiliki akses yang memudahkan masyarakat. Jika akses terhadap semua aspek pelayanan umum di lingkungan tersedia, otomatis masyarakat akan berminat untuk tinggal di sana,” ujar Hamka usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Apartemen/Rusun Samesta Mahata Serpong, Tangerang Selatan, Banten,…
Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mengingatkan agar keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak justru menjadi trade-off bagi usaha-usaha rakyat yang telah berjalan. Sebaliknya, KDKMP harus mampu menjadi daya ungkit dan hub yang memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, besarnya dukungan anggaran negara terhadap program KDKMP harus diikuti dengan desain program yang mampu mencapai tujuan awal pendiriannya tanpa mengorbankan pelaku usaha masyarakat yang telah menjadi bagian dari rantai ekonomi desa. “Kami berharap kita dukung KDKMP ini karena anggaran negara sudah luar biasa. Ini harus dikelola dengan cara-cara yang bertanggung jawab agar tujuan dari pendirian program KDKMP…
Komisi I DPR RI menyoroti kelayakan infrastruktur dan mendesak modernisasi alutsista di Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, seiring rencana reaktivasi pangkalan tersebut menjadi bandara komersial internasional. Perbaikan fasilitas dinilai mutlak dilakukan agar standar keselamatan penerbangan sipil dan fungsi pertahanan udara tidak saling mengorbankan. Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini menegaskan bahwa rencana kenaikan tipe pangkalan dari Tipe B ke Tipe A wajib diiringi dengan pembaruan fasilitas keamanan yang memadai. Menurutnya, sejumlah sistem peringatan dini pangkalan saat ini, khususnya radar pemantau, kondisinya sudah usang dan tertinggal zaman. “Kenaikan tipe dari B ke A harus diikuti juga dengan fasilitas yang memadai,…
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan, mengapresiasi aksi demonstrasi massa dengan tuntutan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta penguatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat. Kehadiran masyarakat untuk menyuarakan pemberantasan korupsi, tambahnya, menunjukkan tingginya kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. “Saya mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Tuntutan pemberantasan korupsi merupakan aspirasi yang harus didengar oleh seluruh pemangku kepentingan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara, menghambat pembangunan, dan merampas…
Ketua Tim Pansus RUU Daerah Kepulauan Mercy Chriesty Barends menerangkan rumusan judul, pasal, hingga ayat dalam RUU tersebut adalah dalam rangka dalam untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat, khususnya yang tinggal di kepulauan. Hal itu diungkap Mercy Chriesty kepada Politikparlemen.co, usai memimpin Kunjungan Kerja Pansus RUU Daerah Kepulauan di Pangkal Pinang, Kantor Gubernur Bangka Belitung, Jumat (28/8/2026). Kunjungan ini dalam rangka menghimpun masukan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) serta stakeholder lainnya guna menghimpun masukan terkait pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan. Mercy menerangkan terhadap RUU usulan dari DPD RI ini, nantinya masing-masing fraksi akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kemudian, Pansus merangkum…
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mendorong agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan dan pembangunan gerai. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap KDKMP memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan usaha yang jelas dan sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing desa. Khilmi mengatakan, keberhasilan koperasi tidak cukup ditentukan oleh terbentuknya badan usaha maupun tersedianya sarana fisik. Menurutnya, pengalaman sejumlah koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi yang mampu bertahan umumnya memiliki basis usaha dan pengelolaan yang kuat. “Kita harus membuat kajian sebenarnya di Kementerian Koperasi ini. Kita ini sangat mendukung dengan adanya KDKMP ini. Tetapi apa yang harus didorong…
© Politikparlemen.co