Penulis: redaksi

Komisi VI DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Perkoperasian diarahkan untuk memperkuat ekosistem bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar lebih adaptif, transparan, dan berbasis teknologi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kantor BNI Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (28/8/2026). Menurut Nurdin, kunjungan kerja tersebut bertujuan mengawasi progres pembangunan KDKMP sekaligus menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian. “Kami berdiskusi dengan Kementerian Koperasi, Danantara, Agrinas, BNI, Bulog, Dinas Koperasi, LPDB, maupun pengelola KDKMP. Diskusinya sangat dinamis dan produktif serta menjadi masukan yang…

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini meminta negara memberikan dukungan penuh kepada prajurit TNI yang bertugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya pada sektor penanggulangan bencana alam. Hal tersebut diungkapkannya mengingat peran vital dan kehadiran prajurit di lapangan yang selalu siap sedia membantu evakuasi warga terdampak bencana yang terjadi di berbagai provinsi Indonesia belakangan ini. Keterlibatan militer kata dia sangat krusial, tidak hanya pada masa darurat tanggap bencana bahkan juga hingga fase pemulihan. “TNI sudah membuktikan bahwa saat ini kita tahu berbagai wilayah di Indonesia terdampak bencana seperti baru-baru ini di NTT, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,” ujarnya kepada Politikparlemen.co…

Komisi III DPR RI menerangkan beberapa hal kepada publik mengenai penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan hal tersebut khususnya menyangkut ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini setelah melakukan riset dan pendalaman. “Sebagian para ahli menyampaikan tentang perlunya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup mekanisme Perampasan Aset tanpa melalui putusan pidana. Komisi III DPR RI juga melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan terkait yang diberlakukan di negara lain,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (29/8/2026). Para Ahli Hukum, tambahnya, menyampaikan bahwa tindak pidana yang…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran bantuan pangan pemerintah. Hal itu disampaikannya saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras bersama Perum BULOG di Kelurahan Untia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/8/2026). Menurut Nurdin, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun koperasi di 80 ribu desa dan kelurahan di Indonesia. Ia mengapresiasi progres pembangunan gerai yang dinilai siap menjadi infrastruktur pelayanan masyarakat. “Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini nantinya tidak hanya menjadi tempat penyaluran bantuan pemerintah, tetapi juga pusat transaksi…

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendorong kerja sama antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi bahaya cuaca ekstrem bagi pengendara di Jembatan Suramadu. Ia mengusulkan adanya sistem penghentian arus lalu lintas sementara jika kecepatan angin berada pada tingkat yang membahayakan keselamatan. “Ini perlu kerja sama dengan pemerintah kota. Di Surabaya sering terjadi angin kencang. Kalau dulu saat cuaca ekstrem kapal berhenti, sedangkan sekarang di Suramadu mobil dan motor terus melaju,” papar Sudjatmiko dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Politisi…

Anggota DPR RI Ateng Sutisna mendorong pemerintah memperkuat mekanisme koreksi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercermin dalam penyaluran bantuan sosial. Ia mengusulkan setiap pengaduan memiliki proses verifikasi dan penyelesaian maksimal 14 hari kerja. Hal tersebut disampaikan Ateng saat menyerap aspirasi masyarakat di Rumah Aspirasi Saung Nganteur Kahayang, Salagedang, Kabupaten Majalengka, Sabtu (22/8/2026) lalu. Sejumlah warga mengeluhkan perubahan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, sehingga berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemeringkatan kesejahteraan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan. Kondisi seperti kehilangan…

Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengedepankan pembinaan dan edukasi kepada pelaku industri hasil tembakau, khususnya usaha kecil dan rumahan, sebelum melakukan penindakan. Pendekatan tersebut dinilai dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai. Hal itu disampaikan Fathi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Bea Cukai Jawa Timur I dan Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Menurutnya, pengawasan terhadap industri rokok perlu diimbangi pemahaman yang memadai mengenai ketentuan cukai agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan sesuai regulasi. “Penindakan adalah jalan terakhir. Kita dukung Bea Cukai untuk selalu…

Komisi V DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup kerja strategis, mulai dari infrastruktur dan konektivitas, transportasi, perumahan, pembangunan desa dan daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, hingga pencarian dan pertolongan. Luasnya ruang lingkup tersebut membuat kerja Komisi V bersentuhan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam satu tahun terakhir, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dijalankan saling berkaitan, mulai dari pembaruan regulasi transportasi, penetapan anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan program dan respons terhadap kecelakaan serta bencana. Mengawal Pembaruan Regulasi Transportasi Dalam fungsi legislasi, salah satu agenda utama Komisi V adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menilai pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi salah satu alternatif penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di kawasan perkotaan. Konsep tersebut dinilai memberikan kemudahan akses hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum. “Ini salah satu program yang sangat baik dan menarik, bagaimana pemerintah menyiapkan hunian yang terkoneksi dengan moda transportasi. Hari ini kita berada di Stasiun Kereta Api Rawa Buntu, kami melihat bahwa apartemen ini sangat strategis,” ujar Roberth usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Apartemen/Rusun Samesta Mahata Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (28/8/2026). Menurut…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh berhenti pada pembentukan badan hukum dan pembangunan gerai. Menurutnya, KDKMP harus memiliki tata kelola yang sehat, model bisnis yang jelas, serta mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggota dan masyarakat. “Keberhasilan KDKMP tidak cukup dinilai dari jumlah badan hukum, gerai, aset, maupun bantuan yang disalurkan,” ujar Anggia saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka menjarung masukan untuk penyempurnaan Revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Jumat (28/8/2026). Menurutnya, ukuran keberhasilan KDKMP harus dilihat dari…