Penulis: redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026). Dalam rapat tersebut, Maruli menilai modus TPPO saat ini semakin kompleks karena banyak korban diberangkatkan melalui jalur resmi dan legal, tetapi dengan tujuan keberangkatan yang dimanipulasi oleh jaringan perekrut. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko, khususnya di pintu-pintu keberangkatan internasional. “Kita tidak bisa lagi hanya…

Distribusi dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh hingga ke tingkat kabupaten dan kota menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengaturan yang lebih tegas dinilai penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan efektivitas pemanfaatan dana Otsus di seluruh wilayah Aceh. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa usulan tersebut muncul dari aspirasi yang diterimanya saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Menurutnya, pengaturan mengenai pembagian dana Otsus tidak cukup hanya berdasarkan sektor pembangunan, tetapi juga perlu memperjelas porsi alokasi bagi pemerintah kabupaten dan kota. “Waktu itu saya…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti lemahnya pengawasan dan standardisasi terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut dinilai merugikan industri nasional sekaligus membuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha domestik belum optimal. Hal itu disampaikan Evita saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Nasional Indonesia Komisi VII ke Laboratorium SNSU di kawasan Puspiptek, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin (25/5/2026). Menurutnya, saat produk Indonesia diekspor ke luar negeri, pelaku industri diwajibkan memenuhi berbagai aturan dan standar ketat dari negara tujuan. Namun sebaliknya, produk asing yang masuk ke Indonesia dinilai justru lebih longgar pengawasannya.…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti persoalan pasar tumpah yang dinilai mengganggu kenyamanan aktivitas ibadah sejumlah umat beragama di Kota Tegal, Jawa Tengah. Persoalan tersebut dibahas dalam kunjungan kerja BAM DPR RI yang dipimpin Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan di Kantor DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin (25/5/2026). Dalam pertemuan itu, BAM DPR RI menerima aspirasi dari umat Buddha yang tergabung dalam Yayasan Meditation Center serta jemaat Gereja Pantekosta terkait keberadaan pasar tumpah di sekitar lokasi ibadah mereka. Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat melalui aktivitas UMKM dengan hak masyarakat untuk beribadah…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR RI bersama pemerintah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang sebelumnya telah disetujui, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah. Hal itu disampaikan Dasco usai memimpin Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra bersama pemerintah di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026). “Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” ujar Dasco dalam konferensi pers. Politisi dari Fraksi Partai Gerindra…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) tidak dimaksudkan untuk mengubah arah reformasi kepolisian, melainkan memperkuat transformasi Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel sesuai amanat reformasi. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum di Ruang Rapat Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026). Rapat kerja tersebut membahas penjelasan Komisi III DPR RI mengenai RUU Polri, penjelasan Presiden terkait RUU Polri, rancangan jadwal dan rencana kerja pembahasan, penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM), serta pembentukan panitia kerja (Panja). Dalam…

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Magelang menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina. Ia menegaskan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Dalam sosialisasi Gerakan Hidup Sehat di Kabupaten Magelang, Jumat (22/5/2026), Vita menilai kendala utama program tersebut bukan lagi terletak pada akses layanan, melainkan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melakukan deteksi dini kesehatan. “Masyarakat harus mengubah pola pikir tersebut. Jangan lagi ada ketakutan terhadap hasil pemeriksaan, karena deteksi dini justru menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas hidup,” tegas Vita dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, di Jakarta,…

Transformasi digital menjadi salah satu agenda utama yang mengemuka dalam Debat Calon Pengurus Koperasi Pegawai DPR RI Periode 2026–2030. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola koperasi sekaligus meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota di masa mendatang. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Debat Calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Pengurus serta Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pegawai DPR RI Periode 2026–2030 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026). Menurut Suprihartini, kedua pasangan calon pengurus menunjukkan komitmen kuat untuk mengembangkan koperasi melalui penguatan kelembagaan dan inovasi…

Anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Jambi, Syarif Fasha, mendorong pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi regulasi terkait legalisasi pertambangan rakyat agar lebih mengakomodasi kebutuhan penambang di lapangan. Hal tersebut disampaikan dalam saat menjadi Pimpinan Rapat Audiensi Komisi XII DPR RI bersama Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia dengan agenda membahas permasalahan pertambangan rakyat di Indonesia, di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Senin (25/5/2026). Menurut Fasha, pemerintah memang telah menerbitkan peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah dan Permen ESDM Nomor 14, yang mengatur legalitas aktivitas pengeboran dan penambangan rakyat. Namun, regulasi tersebut dinilai masih memiliki keterbatasan karena…

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa integritas dan inovasi harus menjadi fondasi utama bagi pengurus Koperasi Pegawai DPR RI yang akan terpilih untuk periode 2026–2030. Menurutnya, kedua aspek tersebut sangat menentukan keberhasilan pengelolaan koperasi sekaligus keberlanjutan berbagai program yang dijalankan. Pernyataan tersebut disampaikan Suprihartini usai mengikuti Debat Calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Pengurus serta Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pegawai DPR RI. Dalam kegiatan itu, para kandidat memaparkan visi, misi, serta program kerja yang akan dijalankan apabila mendapat mandat dari anggota koperasi. Suprihartini menilai seluruh kandidat telah menunjukkan komitmen untuk memajukan koperasi melalui berbagai…