Penulis: redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mendorong penguatan regulasi profesi kurator dan pengurus melalui aturan yang ketat, terukur, dan mampu menjamin profesionalisme serta integritas. Penguatan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan debitor maupun kreditor. Hal tersebut disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (20/8/2026), dalam rangka menggali masukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus. “Buat aturan yang seketat mungkin. Jangan sampai terlalu banyak orang yang tidak kompeten akhirnya melakukan kecurangan dan bermain-main dengan debitor maupun kreditur,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem…

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan memberikan kejelasan terkait ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut penggunaan hijab, tetapi juga kepastian aturan, transparansi proses seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara. “Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi,” ujar Saadiah melalui rilis yang disampaikan kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Ia memahami pendidikan pertahanan memiliki standar disiplin dan ketentuan khusus. Namun, penerapan…

Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menilai perpustakaan perlu diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, perhatian dan pengelolaan perpustakaan yang baik oleh pemerintah daerah dapat menjadi daya ungkit bagi peningkatan literasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Agung saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026). Ia mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pengembangan literasi sekaligus mendorong agar perhatian serupa diperkuat di tingkat kabupaten/kota. Agung menilai masih terdapat pemerintah daerah yang belum menempatkan perpustakaan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memperoleh perhatian dan…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, karhutla tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan kebakaran hutan dan lahan, tetapi telah menjadi ancaman bencana yang berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat. “Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah, Jumat (21/8/2026). Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, peningkatan signifikan titik panas (hotspot) terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan…

Anggota Komisi ll DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. “Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy dalam keterangan tertulis yang dikutip Politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (22/8/2026). Menurut legislator dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) itu, pemerintah pusat perlu mengambil langkah terkoordinasi untuk memastikan seluruh sumber daya…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tidak boleh sekadar mengganti aturan lama. Regulasi baru harus mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan membuka kembali ruang bagi investasi untuk meningkatkan produksi migas nasional yang terus mengalami penurunan. Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menilai peningkatan lifting minyak tidak dapat dilakukan secara instan. Proses tersebut membutuhkan ekosistem yang mendukung, mulai dari eksplorasi hingga produksi. Karena itu, pembaruan tata kelola melalui RUU Migas menjadi penting untuk menghilangkan berbagai hambatan yang selama ini membebani industri. “Poinnya nanti agar setiap kontraktor yang sekarang disebut K3S itu betul-betul datang untuk membawa uang, membawa teknologi,…

Komisi IX DPR RI melakukan inspeksi ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai pascabencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 SR. Pemeriksaan lapangan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur serta logistik medis dalam melayani para warga terdampak bencana secara komprehensif. “Hari ini kami hadir di sini untuk melihat langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai guna memastikan faskes yang ada berkapasitas penuh dalam melayani masyarakat terdampak bencana,” terang Charles dalam Kunjungan Komisi IX DPR RI di Ruteng, Jumat (21/8/2026). Berdasarkan data observasi, aktivitas penanganan medis di wilayah tersebut banyak direlokasi ke area terbuka akibat kerusakan pada bangunan utama rumah sakit dan puskesmas.…

Komisi X DPR RI mendorong penguatan budaya baca melalui pembangunan ekosistem literasi yang melibatkan pegiat, perpustakaan, kegiatan kreatif, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Kamis (20/8/2026). Peningkatan budaya baca dinilai tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan koleksi dan pembangunan infrastruktur perpustakaan. Masyarakat juga perlu didorong untuk memiliki pengalaman membaca yang menyenangkan, mulai dari tersedianya kegiatan literasi yang menarik hingga kemudahan mengakses bahan bacaan yang sesuai dengan minat pembaca. Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menekankan pentingnya memberikan apresiasi kepada para pelaku,…

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dinilai menghadirkan tantangan baru bagi budaya literasi masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, perpustakaan perlu memperkuat perannya agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi secara instan, tetapi juga memiliki kemampuan membaca, memahami, menelusuri sumber informasi, dan berpikir kritis. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarif Muhammad dan Ruby Chairani Syiffadia dalam Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (20/8/2026). Keduanya memandang perubahan pola masyarakat memperoleh informasi melalui media sosial dan AI perlu diikuti dengan penguatan fungsi perpustakaan sebagai ruang pembelajaran. Habib menyampaikan, tantangan literasi saat ini tidak…

Komisi XII DPR RI mendorong penguatan landasan hukum badan usaha khusus dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Kejelasan kelembagaan dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan sektor hulu migas sekaligus memperjelas kewenangan pengambilan keputusan. Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI bersama Ditjen Migas Kementerian ESDM, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), serta pemangku kepentingan sektor migas di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/8/2026). Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pembahasan mengenai bentuk badan usaha khusus menjadi salah satu substansi penting…