Penulis: redaksi

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) di tingkat kabupaten/kota untuk turun tangan mendampingi sekolah penerima program revitalisasi infrastruktur bersumber dari APBN. Langkah solutif ini dinilai krusial guna melindungi pelaksana swakelola di sekolah dari intervensi pihak eksternal, ketakutan terhadap birokrasi yang kaku, serta mencegah kegagalan proyek yang baru diketahui setelah proses audit pascakejadian. Desakan tersebut disampaikan Fikri usai menyerap aspirasi pada masa reses Sidang V Tahun 2025-2026 di sejumlah sekolah penerima bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Beberapa sekolah yang ditinjau langsung antara lain SMK Bhakti Praja Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), serta SMK Nurul…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini meminta Pemerintah melibatkan driver ojek online (ojol) mengenai pemberian status mereka sebagai pelaku pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pengakuan status profesi harus bisa semakin memberdayakan para driver ojol. “Tentunya DPR sangat mendukung pemberian kepastian status profesi pengemudi ojol karena dapat memperkuat perlindungan sosial dan kualitas hidup driver ojol beserta keluarganya,” kata Yahya Zaini dalam keterangan persnya, Kamis (13/8/2026). “Meski begitu, Negara harus mempertimbangkan aspirasi dari para driver ojol mengenai status profesi yang menjadi pengakuan eksistensi mereka. Ini penting karena kan mereka yang menjalankan pekerjaan tersebut,” imbuhnya. Sebelumnya, Pemerintah menyatakan…

Wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanpa memilih wakil kepala daerah perlu dikaji secara lebih mendalam. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai persoalan utama dalam hubungan kepala daerah dan wakilnya bukan semata keberadaan jabatan wakil, melainkan soliditas serta kedewasaan politik dalam menjalankan pemerintahan. “Usul ini sebenarnya bagus, tapi akarnya ada pada kedewasaan berpolitik. Karena kehadiran wakil kan sebenarnya agar bisa berbagi tugas dengan kepala daerah,” ujar Mardani dalam keterangan persnya, Kamis (13/8/2026). Menurut Politisi Fraksi PKS ini, kepala daerah dan wakilnya harus memahami bahwa mandat yang diperoleh melalui Pilkada merupakan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Target…

Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil menyoroti kabar tentang beredarnya pesan berisi permintaan dana partisipasi terkait proses pencalonan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang mengatasnamakan pimpinan Komisi III DPR RI. Ia menegaskan hal itu sepenuhnya tidak benar dan merupakan bentuk penipuan yang nyata. Ia menilai, penggunaan nama pimpinan Komisi III untuk meminta dana adalah tindakan manipulatif yang berpotensi mencemarkan nama baik lembaga serta menggiring opini bahwa proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR sarat transaksi. “Ini jelas bukan dari pimpinan Komisi III. Pesan seperti itu adalah penipuan dan harus diwaspadai,” ujar Nasir dalam keterangannya…

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi meluncurkan motor listrik nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian industri sekaligus mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat secara ekonomi. “Peluncuran motor listrik nasional merupakan langkah yang sangat positif. Ini bukan hanya tentang menghadirkan kendaraan listrik, tetapi tentang bagaimana Indonesia membangun kemampuan industrinya sendiri, menguasai teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Kamis (13/08/2026). Sari menilai konsep kemandirian menjadi salah satu fondasi…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menekankan penilaian etika terhadap anggota dewan tidak terbatas pada pelaksanaan tugas kedewanan, melainkan juga mencakup perilaku sehari-hari sebagai figur publik. Pasalnya, kewajiban tersebut melekat karena lembaga perwakilan merupakan representasi kedaulatan rakyat. Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan materi bertajuk “Menjaga Marwah dan Kehormatan Parlemen sebagai Pilar Demokrasi” dalam Seminar MKD DPR RI di Teras Padi Musim Semi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu (12/8/2026) lalu. “Kita dipilih oleh rakyat, dari dapil masing-masing. Maka kita ada kewajiban, lembaga dewan ini merupakan representasi dari kedaulatan rakyat,” ujar Agung. Lebih lanjut, ia menjelaskan kedudukan sebagai…

Pimpinan DPR RI menerima perwakilan berbagai serikat pekerja dalam rangka menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Pertemuan tersebut melibatkan serikat pekerja dari berbagai sektor, termasuk serikat pekerja BUMN, dengan hampir 200 perwakilan hadir menyampaikan masukan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan suara pekerja terakomodasi sejak proses awal penyusunan RUU Ketenagakerjaan. “Kami menerima dari seluruh serikat pekerja yang di dalam koalisi maupun di luar koalisi serikat pekerja yang sekarang ada. Banyak harapan dalam proses penyusunan naskah akademik undang-undang ketenagakerjaan ini,” ujar Cucun di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya orientasi keadilan dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Hal tersebut disampaikannya dalam rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026. Menurut Habiburokhman, terdapat perkembangan penting dalam KUHP baru terkait hubungan antara keadilan dan kepastian hukum. Ia menilai paradigma tersebut tidak lagi menempatkan keadilan dan kepastian hukum dalam posisi yang sama, melainkan memberikan penekanan lebih besar terhadap keadilan. “Di KUHP baru tidak lagi satu tarikan nafas, keadilan dan kepastian hukum. Tetapi keadilanlah yang didahulukan,” kata Habiburokhman…

Anggota Komisi I DPR RI Iman Sukri mendesak pemerintah segera menerbitkan peringatan bepergian (travel warning) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak menuju Yaman dan wilayah konflik lainnya di Timur Tengah. Desakan tersebut menyusul serangan terhadap kapal kargo MV Tihamah oleh Houthi di kawasan Selat Bab el-Mandeb, Yaman, yang menewaskan satu WNI. “Kami berduka cita atas meninggalnya satu WNI akibat serangan terhadap kapal MV Tihamah di Yaman. Kami meminta pemerintah segera mengeluarkan travel warning ke Yaman dan wilayah konflik lain di Timur Tengah bagi WNI mengingat situasi keamanan di wilayah tersebut semakin berisiko,” kata Iman dalam keterangan yang dikutip Politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (13/8/2026).…

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, menyoroti ketimpangan produksi dan kebutuhan kedelai nasional yang membuat Indonesia masih bergantung pada impor. Firman menyebut produksi kedelai Indonesia pada 2025 diperkirakan hanya 300.000-350.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 2,6-2,9 juta ton. Berdasarkan data BPS, impor kedelai pada 2025 mencapai 2,56 juta ton, sekitar 90 persen di antaranya berasal dari Amerika Serikat. Menurut Firman, kondisi tersebut perlu segera diatasi karena kedelai merupakan bahan baku utama berbagai pangan masyarakat, terutama tahu dan tempe. “Padahal, Indonesia memiliki varietas lokal seperti Grobogan dan Anjasmoro yang memiliki masa panen sekitar 80-90 hari dan dinilai memiliki kualitas yang baik,”…