Penulis: redaksi

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi capaian kinerja Kementerian UMKM RI pada Semester I Tahun 2026, khususnya dalam program graduasi UMKM dan peningkatan jumlah debitur baru. Meski demikian, ia meminta pemerintah memperjelas rincian penggunaan anggaran di setiap kedeputian agar fungsi pengawasan DPR dapat berjalan lebih optimal. Menurut Saleh, paparan Menteri UMKM RI dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI telah disampaikan cukup detail. Namun, ia menilai penjelasan yang diberikan masih lebih banyak berfokus pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengawasan terhadap bank penyalur, sementara rincian penggunaan anggaran internal kementerian belum dijelaskan secara menyeluruh. “Ya, sudah…

Upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah harus dilakukan secara terukur agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya penyaluran kredit kepada pelaku usaha dan sektor produktif. Kebijakan moneter, termasuk penyesuaian suku bunga, perlu dirumuskan secara cermat untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan kebutuhan dunia usaha. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Ia menilai berbagai instrumen kebijakan yang diterapkan sejauh ini telah berada pada jalur yang tepat. “Kita harus terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengingatkan agar penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menjadi instrumen kriminalisasi. Sebab, jelasnya, reformasi hukum melalui KUHP dan KUHAP baru harus diikuti dengan perubahan cara pandang serta struktur penegakan hukum yang sejalan dengan semangat pembaruan hukum nasional. Ia menjelaskan, perubahan legal substance dalam KUHP dan KUHAP baru semestinya turut mendorong perubahan dalam legal structure maupun legal culture aparat penegak hukum. Namun, belakangan justru muncul kecenderungan penguatan agenda revisi Undang-Undang Perampasan Aset dibanding pembenahan regulasi lembaga penegak hukum. “KUHAP dan KUHP yang baru ini sebenarnya adalah legal substance yang harus diikuti dengan legal structure yang tepat.…

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai gejolak nilai tukar rupiah dan tekanan di pasar keuangan tidak bisa direspons semata-mata dengan kebijakan teknis moneter. Di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar, menurutnya, faktor paling menentukan justru terletak pada kemampuan otoritas ekonomi membangun kepercayaan publik dan mengelola ekspektasi investor. Menurut Kholid, pasar keuangan saat ini bergerak sangat cepat dan sensitif terhadap persepsi. Oleh karena itu, komunikasi yang konsisten dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, hingga otoritas fiskal menjadi penting agar pelaku pasar tidak membentuk kekhawatiran berlebihan terhadap kondisi ekonomi nasional. “Perlu ada strategic management, ekspektasi. Bagaimana mengelola ekspektasi itu strategic. Jadi bukan hanya…

Sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dinilai menjadi salah satu inovasi strategis Bank Indonesia yang memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional sekaligus memperluas transaksi ekonomi digital Indonesia hingga ke tingkat internasional. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan QRIS. Menurutnya, QRIS telah menjadi instrumen pembayaran non-tunai yang digunakan luas oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Penggunaannya yang semakin masif menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital nasional. “QRIS ini patut kita apresiasi karena telah menjadi sistem pembayaran yang berdaulat. Transaksi tetap berada di Indonesia dan manfaat ekonominya kembali ke dalam negeri,” ujar Marwan saat…

Pemerintah diminta serius untuk menjaga kekuatan dan kredibilitas pasar modal Indonesia di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak saat merespon keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam review Mei 2026. Sebagaimana diketahui, MSCI mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT. Selain itu, 13 emiten lainnya juga keluar dari MSCI Global Small Cap Index dalam peninjauan yang efektif berlaku mulai 1 Juni 2026. “Rekomposisi MSCI ini memang bagian dari mekanisme pasar global yang rutin…

Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti kinerja Bank Indonesia (BI) yang merespons pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di pasar keuangan nasional. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu segera dijawab oleh otoritas moneter. Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas lima persen tidak sejalan dengan kondisi rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat maupun sejumlah mata uang dunia lainnya. Pun, dirinya menyinggung kondisi indeks pasar saham Indonesia yang dinilai tertinggal dibanding negara lain yang sudah lebih dulu pulih dari tekanan global. “Pertumbuhan ekonomi kita 5,61 persen.…

Capaian kinerja Bank Indonesia yang mencapai 109,31 persen pada 2025 patut diapresiasi, namun keberhasilan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia terkait Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026). Lebih lanjut, menurutnya, capaian kinerja tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, ungkapnya, indikator keberhasilan BI tidak boleh hanya berhenti…

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak semata-mata dipicu oleh dinamika global, tetapi juga mencerminkan masih adanya tantangan struktural di dalam negeri. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan fundamental ekonomi nasional sekaligus upaya meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia mengenai Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026). Menurut Harris, Bank Indonesia telah menjalankan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi di pasar valas hingga pengelolaan instrumen moneter untuk menjaga…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait praktik operasi tangkap tangan (OTT), tumpang tindih regulasi, hingga dugaan intervensi politik dalam penegakan hukum. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama sejumlah pakar hukum dan tata kelola dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Perlu diketahui, forum tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Prof. Romli Atmasasmita, Prof. Dr.…