Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka mengapresiasi terobosan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi calon Hakim Agung Tahun 2026 yang dinilai semakin terbuka dan kredibel. Menurutnya, keterbukaan proses seleksi penting untuk memastikan calon yang diajukan benar-benar memiliki kapasitas dan integritas. Hal tersebut disampaikan Martin usai Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2026, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026) Martin mengatakan, Komisi III sebelumnya telah memberikan sejumlah catatan kepada KY agar proses seleksi dilakukan secara lebih cermat, termasuk memastikan…

Persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 14 Agustus 2026 mendatang, telah mencapai sekitar 90 persen. Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal MPR RI dan DPD RI terus memfinalisasi seluruh rangkaian acara, termasuk melakukan gladi kotor bersama para pengisi acara. Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini mengatakan gladi kotor dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai dengan susunan dan tata laksana yang telah disiapkan. “Hari ini kami dari ketiga kesekjenan MPR, DPR, dan DPD melakukan gladi kotor dengan seluruh pengisi acara untuk pelaksanaan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama,” kata Suprihartini…

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto mendukung langkah perampingan (streamlining) BUMN yang dicanangkan pemerintah demi meningkatkan efisiensi dan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden yang tidak hanya ditujukan kepada PT Pertamina, melainkan seluruh BUMN. “Sebenarnya streamlining ini kan sudah perintah langsung dari Presiden melalui Danantara. Jadi di RKAP Danantara di awal tahun kepada kami Komisi VI, itu bukan hanya Pertamina saja, tapi seluruh BUMN itu harus dilakukan streamlining,” ujar Firnando usai menghadiri pertemuan Komisi VI DPR dengan BUMN Energi dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026).…

Komisi III DPR RI mulai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) hasil seleksi Komisi Yudisial (KY). Proses tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional Komisi III dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim yang diajukan KY. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan proses fit and proper test berlangsung selama dua hari, mulai Rabu (12/8/2026) hingga Kamis (13/8/2026). Sebelum mengikuti tahapan tersebut, para calon hakim terlebih dahulu menjalani pengambilan nomor urut dan penulisan makalah sebagai bagian dari mekanisme seleksi di Komisi III. “Hari ini Komisi III…

Komisi VI DPR RI memberikan perhatian serius terhadap masalah kelangkaan serta antrean panjang BBM yang masih melanda berbagai daerah. Anggota Komisi VI DPR RI Ismail mengungkapkan, keluhan terkait antrean BBM bukan hanya terjadi di Sulawesi Utara, melainkan menjadi aspirasi yang ditemuinya di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sulawesi Selatan sebagai daerah pemilihannya, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. “Tidak hanya di Sulawesi Selatan, tidak hanya di Sulawesi Utara, tapi bahkan Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua. Tentu ini menjadi bagian penting yang sesegera mungkin mendesak untuk kita evaluasi sehingga tidak ada lagi problem yang sama yang kemudian dihadapi masyarakat setiap hari antre…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa maraknya antrean kendaraan, khususnya truk di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara, bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan BBM. Menurutnya, antrean tersebut dipicu oleh praktik pembelian BBM bersubsidi oleh pihak-pihak yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi. Hal ini terungkap dari hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan BUMN Energi yang turut dihadiri Pertamina Patra Niaga saat membahas distribusi BBM bersubsidi, di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026). “kita mendapatkan berbagai temuan, untuk itu kita menggunakan klarifikasi, kemudian melakukan diskusi bagaimana menjajah keluar, antara lain, itu di hampir di seluruh daerah itu terjadi…

Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan, keselamatan, dan kebersihan lingkungan dalam pengembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga ekosistem dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Athari mengatakan, Lombok telah memiliki modal utama berupa keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata, sehingga pengembangan ke depan perlu diarahkan pada penguatan berbagai aspek pendukung lainnya. Menurutnya, pengembangan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ia mengingatkan agar peningkatan aktivitas pariwisata tidak justru mengakibatkan kerusakan ekosistem…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menilai meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke sejumlah destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sinyal positif bagi pemulihan sektor pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Selasa petang (11/8/2026). Rahayu mengatakan, tingginya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTB kemungkinan turut dipengaruhi oleh momentum peak season serta periode liburan masyarakat dari berbagai negara. Menurutnya, jumlah wisatawan yang datang bahkan jauh melampaui ekspektasi, sehingga menunjukkan perkembangan positif bagi sektor pariwisata di NTB. “Ini mungkin memang karena sedang peak season…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki prospek besar untuk terus mengembangkan sektor pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Gubernur NTB beserta jajaran mitra kerja Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Selasa petang (11/8/2026). Chusnunia mengatakan, kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke NTB merupakan bagian dari upaya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait berbagai bidang kerja Komisi VII DPR RI. Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan sektor pariwisata NTB yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan. “Stressing…

Pembahasan Komisi VI DPR RI mengenai keandalan pasokan listrik di Sulawesi Utara terasa makin nyata lewat pengalaman langsung. Di tengah kunjungan kerja reses di Kota Manado, aliran listrik sempat padam selama beberapa menit saat rapat berlangsung, Selasa (11/8/2026). Anggota Komisi VI DPR RI Ismail menilai, pemadaman tersebut menjadi gambaran nyata atas persoalan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, sekaligus menjadi perhatian utama dalam kunjungan kerja kali ini. “Ini menjadi kunjungan menarik karena pertama kalinya kunjungan kerja DPR dan terjadi pemadaman listrik dalam kunjungan kerja kali ini, sehingga saya tadi guyon di dalam bahwa ini kunjungan kerja, kita bahas secara teoritik,…