Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyambut baik langkah pemerintah menyiapkan tiga skema untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk mengakhiri keresahan PPPK yang masih menghadapi keterlambatan pembayaran gaji di sejumlah daerah. Tiga skema yang disiapkan pemerintah meliputi efisiensi belanja daerah yang tidak menjadi prioritas, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih mengalami kurang bayar kepada daerah, serta pemberian tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) apabila efisiensi dan dukungan DBH belum mencukupi. “Ini menunjukkan pemerintah pusat sebenarnya sedang menyiapkan beberapa lapis solusi. Daerah melakukan efisiensi, kemudian kurang bayar DBH…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, meminta semua pihak menghentikan gimik untuk menarik perhatian yang merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi mengganggu kerukunan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Pernyataan itu disampaikan Abduh, sapaan akrab Abdullah, menyikapi peristiwa sayembara setoran Surah Ad-Duha dengan hadiah minuman keras bermerek Newport. “Hentikan semua gimik yang merendahkan SARA. Hal ini berbahaya bagi hubungan sosial antarmasyarakat,” ujar Abduh melalui pernyataan tertulis, Selasa (11/8/2026). Abduh menilai, gimik yang mengandung unsur penghinaan terhadap SARA beberapa kali muncul, baik di ruang publik maupun media sosial. Sebelum kasus terkait Newport, misalnya, sempat muncul lomba komentar bernuansa…

Read More

Dalam upaya menjawab tuntutan publik akan pembentukan produk legislasi yang cepat dan berkualitas, Badan Keahlian (BK) DPR RI melalui Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekkuinbangkesra) melakukan transformasi digital dengan mengembangkan inovasi berbasis Artificial Intelligence (AI) yang bernama AKSI (Akal Imitasi untuk Legislasi). AKSI dirancang untuk mempercepat proses, pengumpulan data dan perumusan awal Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU). Inovasi ini hadir guna menjawab tuntutan publik akan produk legislasi yang cepat, berkualitas, dan berbasis evidence-based policy making. Program AKSI ini disosialisasikan dalam kegiatan berjudul “Cerdas Ber-AKSI dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang Lebih Berkualitas dan Berdampak” di Gedung…

Read More

Penggunaan ayat Al-Qur’an dalam promosi minuman keras dinilai telah melampaui batas promosi komersial karena menyentuh ranah penghinaan terhadap simbol dan ajaran agama. Pemerintah pun didorong memperketat pengawasan serta memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan tindakan tersebut. Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mengecam keras promosi minuman keras yang menggunakan ayat Al-Qur’an. Ia menilai penggunaan ayat suci untuk memasarkan produk minuman beralkohol merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. “Minuman keras itu dalam agama sangat dilarang, tidak diperbolehkan. Itu perbuatan yang haram. Mempromosikan minuman keras dengan membaca ayat Al-Qur’an, seolah-olah melecehkan ayat-ayat suci Al-Qur’an dengan memberi hadiah yang bentuknya khamar,”…

Read More

Indonesia menyimpan potensi energi panas bumi (geothermal) mencapai sekitar 24 Gigawatt (GW), atau sekitar 40 persen dari total potensi panas bumi dunia. Namun, pemanfaatan energi bersih tersebut hingga kini masih jauh dari optimal. Dari potensi nasional itu, baru sekitar 3,2 GW yang telah dikelola atau setara 14 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi VI DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses ke Sulawesi Utara. Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto menilai besarnya potensi geothermal Indonesia seharusnya dapat diikuti dengan percepatan pengembangan, terlebih Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang memiliki sumber panas bumi melimpah. “Salah satu yang saya…

Read More

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan menjaga marwah lembaga perwakilan dan kehormatan anggota dewan merupakan kewajiban yang melekat pada MKD DPR RI. Ia menyatakan kewajiban tersebut memerlukan kesamaan persepsi dengan aparat penegak hukum, sehingga MKD DPR RI memperkuat kolaborasi dengan jajaran Kepolisian. Hal tersebut disampaikannya usai Seminar MKD DPR RI bertema “Berpartisipasi dalam Menjaga Marwah dan Kehormatan Parlemen” di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Seminar tersebut diikuti unsur pimpinan dan anggota DPRD beserta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, bersama jajaran Kepolisian Resor Brebes, perangkat daerah Kabupaten Brebes, tokoh masyarakat, akademisi, serta…

Read More

DPR RI memastikan kesiapan penyelenggaraan rangkaian agenda kenegaraan pada 14 Agustus 2026 yang meliputi Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan, seluruh persiapan terus difinalisasi bersama pimpinan MPR RI dan DPD RI, sehingga rangkaian persidangan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Alhamdulillah bahwa Sidang Tahunan pada tahun ini insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus, hari Jumat, pada pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB,” ujar Puan…

Read More

Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan menjadi momentum bagi DPR RI untuk mendengarkan secara langsung program-program prioritas pemerintah untuk tahun anggaran mendatang. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan penyampaian keterangan pemerintah tersebut akan menjadi bagian penting dari rangkaian agenda kenegaraan pada Jumat, 14 Agustus 2026. Rapat paripurna DPR RI Masa Sidang I Tahun 2026/2027 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.30 WIB setelah pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada pagi harinya. “Tentu saja kita berharap pada penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2027 nanti…

Read More

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai program Parlemen Remaja menjadi sarana penting bagi generasi muda untuk mengenal dan memahami kerja parlemen secara langsung. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk memahami proses demokrasi sekaligus menyampaikan informasi berdasarkan fakta kepada lingkungan masing-masing. Hal itu disampaikan Puan saat menerima kunjungan Teladan Parlemen Remaja (Parja) 2024-2025 di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Puan mengapresiasi berbagai kiprah para peserta yang dinilainya telah menunjukkan potensi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Puan mengatakan, program Parlemen Remaja pada dasarnya dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada generasi muda mengenai aktivitas dan mekanisme…

Read More

Rencana pengembangan wakaf Masjid Istiqlal melalui instrumen saham dinilai perlu dikaji secara cermat agar pengelolaan dana umat tidak menghadapi risiko investasi yang berpotensi merugikan. Instrumen syariah dinilai menjadi pilihan yang lebih tepat apabila skema tersebut benar-benar akan diterapkan. Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mengatakan pengelolaan wakaf melalui saham perlu mempertimbangkan karakteristik instrumen investasi yang digunakan, terutama terkait aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. “Wakaf itu saham ada dua macam. Ada saham yang bersifat syariah, ada juga saham yang sifatnya konvensional. Kalau yang sifatnya syariah, saya rasa sah-sah saja. Tapi kalau yang sifatnya konvensional, yang ada faktor untung ruginya, itu…

Read More