Penulis: redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait praktik operasi tangkap tangan (OTT), tumpang tindih regulasi, hingga dugaan intervensi politik dalam penegakan hukum. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama sejumlah pakar hukum dan tata kelola dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Perlu diketahui, forum tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Prof. Romli Atmasasmita, Prof. Dr.…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras tindakan penyekapan dan penganiayaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang diduga dilakukan oleh jaringan tambang timah ilegal di Malaysia. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius karena melibatkan dugaan praktik kerja paksa, kekerasan fisik, hingga perampasan kebebasan individu. Korban bahkan dilaporkan mengalami luka berat dan patah kaki akibat perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat kemanusiaan. “Kasus ini adalah alarm keras bagi negara. Tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik eksploitasi dan kekerasan terhadap warga negara kita di luar negeri. Negara harus hadir,…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mulai dari kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembedaan kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi, hingga perlindungan terhadap diskresi kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI terkait pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026). Dalam forum yang menghadirkan Prof. Romli Atmasasmita, Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., dan Amien Sunaryadi…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti kasus seorang ayah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dipidanakan usai anaknya dirundung oleh sang teman. Ia pun mendesak kepolisian dan pihak sekolah memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat. “Kepolisian dan sekolah harus mengusut kasus ini secara transparan dan profesional,” kata Abdullah dalam keterangannya pada Politikparlemen.co, Senin (18/5/2026). Sebelumnya, kasus dugaan bullying terhadap seorang siswa SMP berinisial RZM (14) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjadi perhatian publik setelah ayahnya dilaporkan ke polisi oleh pihak terduga pelaku yang tak terima ditegur atas perbuatannya. Bahkan, ayah korban juga…

Pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna kembali menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Sebab, pengalaman pada musim haji sebelumnya membuat DPR memberi perhatian khusus terhadap mobilisasi jutaan jemaah Indonesia di kawasan tersebut. Maka dari itu, Anggota Timwas Haji DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan pengawasan tahun ini tidak hanya fokus terhadap pelayanan dasar seperti penginapan dan konsumsi, akan tetapi juga kesiapan menghadapi kondisi darurat saat puncak haji berlangsung. “Timwas Haji DPR ada lima tugas utama, yaitu mengawasi akomodasi, katering, transportasi, kesehatan, dan puncak haji di Armuzna. Ini menyiapkan skenario kedaruratan, terutama ketika…

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan mengapresiasi kebijakan murur bagi jemaah lansia dan sakit dalam pelaksanaan haji 2026. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi risiko kelelahan fisik yang selama ini menjadi ancaman serius bagi jemaah rentan. Pernyataan itu disampaikan Netty saat menghadiri pengawasan persiapan ibadah haji di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Senin (18/5/2026). Murur merupakan skema pergerakan jemaah dari Arafah menuju Mina tanpa harus turun dan bermalam di Muzdalifah. Skema ini diberikan khusus bagi jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu, termasuk lanjut usia. Menurut Netty, kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih adaptif terhadap kondisi jemaah…

Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Tim Pengawas Haji DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti kembali praktik keberangkatan haji menggunakan visa nonresmi menjelang puncak musim haji 2026. Hal itu disampaikan Rieke di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Senin (18/5/2026). Rieke menilai penguatan sistem keimigrasian menjadi langkah mendesak untuk mencegah praktik haji ilegal yang masih kerap ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, penggunaan visa umrah untuk berhaji bukan persoalan sederhana karena melibatkan pengawasan lintas lembaga dan celah dalam tata kelola keimigrasian. “Kasus penggunaan visa nonhaji ini harus menjadi perhatian serius bersama. Pengawasan keimigrasian harus diperkuat agar tidak ada lagi warga negara yang…

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menegaskan aspek kesehatan jemaah lanjut usia akan menjadi fokus utama pengawasan pelaksanaan ibadah haji 2026. Hal itu disampaikan saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (17/5/2026). Netty mengatakan mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan kelompok lansia yang memiliki risiko kesehatan tinggi, terutama karena banyak di antaranya mengidap penyakit penyerta atau penyakit katastropik. Kondisi tersebut dinilai semakin rentan mengingat suhu di Arab Saudi diperkirakan mencapai 40 hingga 45 derajat Celsius selama musim haji berlangsung. Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Haji harus memastikan layanan kesehatan berjalan optimal sejak proses keberangkatan hingga pemulangan jemaah ke Tanah…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungan bagi aktivis buruh maupun pejuang reforma agraria yang menghadapi proses hukum, termasuk jika ditahan dalam perkara yang dinilai berkaitan dengan perjuangan hak. Sebab, jelasnya, saat ini para advokat agrarian tersebut sedang memperjuangkan hak terhadap tanah yang ditinggalinya. “Mereka bukan memasuki pekarangan tanpa izin, melainkan sedang memperjuangkan sebuah hubungan sosial yang sangat panjang terhadap tanah yang mereka tinggali”, tutur Hinca saat agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirkrimum Polda NTT dan KPA di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026). Ia menilai, dalam banyak kasus, aktivis…

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena menyoroti pentingnya perluasan sosialisasi penyiaran Piala Dunia oleh TVRI dan RRI agar mampu menjangkau masyarakat hingga daerah-daerah kecil. Pernyataan itu disampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama TVRI dan RRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Menurut Samuel, penyiaran Piala Dunia menjadi momentum strategis untuk meningkatkan citra media publik modern sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat di berbagai daerah. Baginya, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat besar, terlebih dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang tampil di level internasional. “Penyiaran Piala Dunia ini merupakan peningkatan citra buat kita dan…