Penulis: redaksi

Panitia Kerja (Panja) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Komisi VII DPR RI terus mendalami tata kelola industri air minum dalam kemasan, khususnya praktik perusahaan maklon. Pendalaman tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja spesifik ke PT Muawanah Al Ma’soem, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menjelaskan salah satu fokus pendalaman kali ini adalah menelusuri model bisnis perusahaan maklon, sistem produksi, serta aspek keamanan produk air minum dalam kemasan. “Salah satu tindak lanjut Panja adalah menelusuri bagaimana bisnis AMDK ini berjalan, bagaimana keamanannya, serta bagaimana sistem produksi yang mereka lakukan. Karena itu, perusahaan maklon menjadi salah satu…

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mengoptimalkan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi santri di Aceh. Menurutnya, peningkatan akses bantuan pendidikan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat keberlangsungan dayah dan pesantren yang selama ini berperan besar dalam pendidikan keagamaan masyarakat Aceh. Hal tersebut disampaikan Husni saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, pada Rabu (24/6). Ia menilai bahwa banyak dayah di Aceh masih menghadapi tantangan pembiayaan sehingga membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah. “Di Aceh, pesantren dikenal dengan istilah dayah. Sebagian besar tidak memungut biaya pendidikan dari…

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong adanya evaluasi berkala terhadap daftar obat yang ditanggung dalam layanan kesehatan. Selain mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, kebijakan tersebut juga perlu mengakomodasi kebutuhan pasien yang beragam, termasuk penggunaan obat-obatan yang direkomendasikan oleh tenaga medis. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BURT DPR RI, Desy Ratnasari dalam kunjungan kerja BURT DPR RI ke RS Siloam Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (25/6/2026). Desy menilai perkembangan dunia kesehatan yang semakin pesat perlu diikuti dengan pembaruan kebijakan terkait daftar obat yang ditanggung dalam program jaminan kesehatan. Menurutnya, masyarakat saat ini memiliki kebutuhan pengobatan yang semakin beragam,…

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menekankan bahwa setiap usulan alih fungsi atau pelepasan kawasan hutan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan secara seimbang antara fungsi ekologis dan kebutuhan pembangunan, termasuk ketahanan pangan. Menurut Johan, keputusan melepas suatu kawasan hutan tidak dapat dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau pembangunan. Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dampak ekologis yang ditimbulkan. “Ketika ada alih fungsi atau pelepasan kawasan, harus dibuat timbangan yang adil. Antara kepentingan yang ingin melepaskan kawasan dengan fungsi ekologis yang dimiliki kawasan tersebut,” ujar Johan usai mengikuti Kunjungan Kerja Panitia Kerja…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dibentuk untuk merumuskan formula penerimaan mahasiswa yang lebih adil, setara, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, sistem penerimaan mahasiswa baru harus tetap berpijak pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Namun, berbagai tantangan masih ditemukan di lapangan, terutama terkait keterbatasan akses perguruan tinggi negeri di sejumlah daerah. “SPMB memiliki landasan keadilan, kesetaraan, dan pemerataan. Di sejumlah daerah, perguruan tinggi negeri masih sangat terbatas, sementara perguruan tinggi swasta lebih dominan. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar juga…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) terus dilakukan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Menurutnya, sejumlah praktik baik yang diterapkan di Kalimantan Timur dapat menjadi bahan pertimbangan menyusun kebijakan nasional. Sementara berbagai kendala yang masih ditemukan perlu segera diperbaiki agar tidak terulang pada pelaksanaan seleksi berikutnya. “Banyak masukan yang sangat berharga agar ke depan terjadi perbaikan, tercipta keadilan, serta tidak ada lagi kecurangan dalam proses seleksi,” ujar Hetifah saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI dalam upaya mengevaluasi SPMB di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menyoroti pentingnya peran PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (ID Survey) dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah. Sekaligus mendorong perusahaan untuk terus beradaptasi menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan industri yang semakin ketat. “Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan ekspor serta memperkuat daya saing nasional, peran layanan testing inspeksi, sertifikasi, verifikasi dan klasifikasi menjadi semakin strategis,” ujar Adisatrya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia, di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dijelaskannya, layanan-layanan itu…

Defisit anggaran negara ditargetkan semakin mengecil dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Sebab, Presiden Prabowo Subianto menghendaki defisit berada di kisaran 1,5 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), turun dari postur APBN 2026 yang ditetapkan 2,68 persen PDB. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said, usai Rapat Tim Perumus (Timrus) bersama Pemerintah dalam rangka penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, di Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). “Presiden kita menghendaki bahwa defisit kita itu makin lama makin kecil. Sehingga tahun ini Presiden minta 1,5%…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer non-ASN serta memperkuat dukungan pemerintah terhadap pesantren di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Rabu (24/6/2026). Ansory menjelaskan, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama telah menyepakati rencana peningkatan insentif bagi guru honorer non-ASN yang selama ini hanya menerima bantuan sebesar Rp250 ribu per bulan. “Alhamdulillah, Komisi VIII DPR RI sudah menyetujui penambahan insentif bagi guru honorer non-ASN. Saat ini sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut, dengan kisaran…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan sosial bertajuk “Gebyar Muharam 1448 Hijriah” bertempat di Pustakaloka Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Acara yang mengusung agenda utama penyaluran santunan kepada 100 anak yatim ini menjadi momentum refleksi diri sekaligus penguatan komitmen kepedulian sosial di lingkungan aparatur negara. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa Bulan Muharam bukan sekadar penanda pergantian tahun dalam kalender Islam, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan diri. Dalam konteks birokrasi, ia mengimbau agar semangat hijrah diimplementasikan lewat peningkatan integritas, disiplin, kerja profesional, serta kepekaan sosial terhadap sesama…