Defisit anggaran negara ditargetkan semakin mengecil dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Sebab, Presiden Prabowo Subianto menghendaki defisit berada di kisaran 1,5 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), turun dari postur APBN 2026 yang ditetapkan 2,68 persen PDB.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said, usai Rapat Tim Perumus (Timrus) bersama Pemerintah dalam rangka penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, di Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
“Presiden kita menghendaki bahwa defisit kita itu makin lama makin kecil. Sehingga tahun ini Presiden minta 1,5% sampai 2,4%. Jadi tergantung nanti di mana yang cocok, mau ambil batas bawah atau batas atas atau batas tengah-tengah,” ujar Muhidin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Banggar DPR memberikan kelonggaran kepada pemerintah untuk mensimulasi angka yang paling tepat sesuai kondisi fiskal dan perkembangan ekonomi yang ada. Ia menegaskan bahwa dokumen yang dibahas hari ini masih bersifat kerangka pedoman awal, bukan angka final RAPBN 2027.
“Ini hanya dasar pemerintah menyusun APBN. Ini kan baru KEM-PPKF. Sehingga masih ada range-nya. Pemerintah diberikan kelonggaran menghitung, mau ambil dari mana, dasar bawah atau dasar atas,” jelasnya.
Terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP), Banggar menetapkan range US$70–90 per barel sebagai pedoman. Dirinya menyebut angka akhir masih menunggu perkembangan situasi geopolitik, khususnya kondisi di Selat Hormuz yang dinilai menjadi penentu utama pergerakan harga minyak dunia saat ini. “Itu kan dinamis, tergantung bagaimana perkembangan di Selat Hormuz. Minyak sekarang sudah turun di bawah 90. Kalau itu jalan, pasti pertamax juga akan turun,” jelasnya.
Muhidin menambahkan, finalisasi seluruh angka RAPBN 2027 akan dilakukan setelahpemerintah menyelesaikan simulasinya. Hasilnya akan disampaikan Presiden dalam Pidato Negara Keuangan pada 16 Agustus 2026 mendatang. “Finalisasinya nanti setelah 17 Agustus. Nanti pada tanggal 16 Agustus Presiden menyampaikan, di situ kita lihat adakah masih kemungkinan untuk menambah atau tidak,” pungkasnya.
