Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pihaknya membuka ruang bagi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam penyusunan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (24/6/2026). Menurut Zulfikar, kunjungan kerja tersebut menghasilkan banyak masukan yang akan menjadi bahan penyempurnaan substansi RUU sebelum memasuki pembahasan lanjutan bersama pemerintah. Ia menegaskan, RUU ini bukanlah untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB), melainkan untuk memperkuat empat substansi pembahasan. Empat subtansi tersebut adalah Perubahan…

Anggota Komisi I DPR RI Gavriel Putranto Novanto menyoroti pentingnya penguatan peran Komisi Informasi (KI) Pusat dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi publik di era digital. Dalam lanjutan sesi ketiga Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota KI Pusat Periode 2026–2030, ia mendalami program inovatif KI Pusat, posisi hukum platform digital, serta upaya meningkatkan kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi. “Selama ini KI Pusat lebih dikenal melalui kegiatan seremonial seperti penganugerahan Komisi Informasi Award. Program inovatif apa yang Anda tawarkan melampaui kegiatan seremonial untuk meningkatkan kepatuhan badan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KI Pusat secara berkelanjutan?” sorot…

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kota/Kabupaten di Kalimantan Tengah memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan regulasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah itu meliputi RUU Kabupaten Kapuas, RUU Kabupaten Kotawaringin Timur, RUU Kabupaten Kotawaringin Barat, RUU Kabupaten Barito Utara, dan RUU Kabupaten Barito Selatan. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyempurnakan naskah akademik dan materi muatan RUU yang sedang dibahas Panitia Kerja Komisi II DPR RI. “Harapan kami, kesempatan ini dipergunakan semaksimal mungkin oleh daerah untuk proaktif. Kami sangat…

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, baru-baru ini. Selain mengapresiasi tingginya empati dan kepedulian publik terhadap korban, ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil nyata dari sinergi antara kinerja aparat penegak hukum dan empati masyarakat. “Kami mengapresiasi langkah cepat dan kerja keras jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil menangkap pelaku. Kami juga mengapresiasi empati luar biasa dari masyarakat. Empati publik yang kuat, bersama dengan kinerja kepolisian, menjadi faktor kunci dalam…

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mengapresiasi langkah pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun. Pasalnya, kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung. “Kami mengapresiasi kebijakan paket stimulus sebesar Rp26,34 triliun yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan ini menjadi instrumen menjaga daya tahan ekonomi rakyat, terutama di tengah dinamika perekonomian yang cukup signifikan akibat tekanan ekonomi global,” ujar Charles dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Ia menilai, paket stimulus tersebut merupakan respons pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di…

Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya dalam mendorong peningkatan kelas pelaku usaha dan penguatan ekonomi daerah. Ia menilai kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang dinilai termasuk terbaik dalam penyaluran KUR. Namun demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah catatan penting dalam desain kebijakan yang perlu diperbaiki. “KUR ini sudah berjalan selama 17 tahun, tetapi dampaknya terhadap peningkatan pelaku usaha, terutama kenaikan kelas dari mikro ke kecil, masih sangat terbatas,” ujar Andreas kepada Politikparlemen.co, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/6/2026). Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDIP itu menerangkan besarnya penyaluran KUR selama…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak negara memastikan pemulihan kesehatan fisik dan mental korban penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung menjadi prioritas utama, di luar proses hukum yang tengah berjalan. Pernyataan itu disampaikan Netty merespons kasus YTR (29), perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh terduga pelaku berinisial TH selama tiga tahun. Kasus ini terungkap setelah keluarga menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal yang mengabarkan korban berada di rumah sakit. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan, korban mengalami kebutaan, sejumlah…

Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar menyoroti keterbatasan sarana operasional yang masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi geografis yang luas membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai agar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) dapat berjalan “Yang serius setelah kami pelajari dan ada dalam catatan-catatan juga itu adalah sarana operasional, seperti mobil dan kapal kecil atau speedboat,” ujar Bias Layar kepada Politikparlemen.co usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026). Ia menjelaskan, kebutuhan sarana operasional tersebut berkaitan dengan luasnya wilayah…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan usulan pembentukan kantor imigrasi baru di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Pasalnya, kebutuhan pembentukan kantor imigrasi baru muncul karena luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang saat ini hanya dilayani oleh tiga kantor imigrasi. “Salah satunya tadi ada usulan perlunya dibentuk kantor imigrasi yang baru di Muara Teweh. Nanti akan kami perjuangkan di tingkat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Sugiat kepada Politikparlemen.co saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026) Ia menjelaskan, kondisi geografis Kalimantan Tengah menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian. Dengan…

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XIII DPR mendorong penguatan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah melalui optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), penguatan fungsi intelijen keimigrasian, serta integrasi data lintas instansi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya investasi dan mobilitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar saat membacakan kesimpulan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Palangka Raya pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026). “Tim Kunspek Komisi XIII DPR RI menilai…