Penulis: redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa persoalan overcapacity dan keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan harus diselesaikan melalui berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Selasa (23/6/2026), ia menyayangkan persoalan overcapacity telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan solusi yang lebih efektif. “Problem yang bertahun-tahun terjadi di lembaga pemasyarakatan adalah problem overcapacity, lalu kemudian ketersediaan sumber daya manusia dan lain-lain sebagainya yang bertahun-tahun lamanya persoalan overcapacity ini belum menemukan jalan keluar yang efektif,” ujar Basarah kepada Politikparlemen.co. Oleh karena itu, Komisi XIII DPR…

Komisi XIII DPR RI membahas penguatan tugas dan fungsi keimigrasian saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Dalam kunjungan tersebut, para legislator meninjau langsung layanan keimigrasian sekaligus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi di Kepulauan Riau. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya DPR RI untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian di Batam yang merupakan salah satu pintu gerbang utama lalu lintas internasional Indonesia. “Kami masih menemukan beberapa catatan dimana masih tingginya tingkat tindak pidana perdagangan manusia, dan pekerja migran non prosedural maupun pekerja PMI non prosedural…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai usulan peningkatan gaji guru hingga Rp30 juta per bulan merupakan gagasan yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, menurutnya, gagasan tersebut memerlukan pembahasan teknis yang mendalam agar dapat diterapkan secara realistis. “Kesejahteraan guru memang menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Namun, tidak semua gagasan yang baik dapat langsung diterapkan pada kondisi saat ini. Karena itu, perlu pembahasan yang lebih serius, intensif, dan teknis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Legislator Fraksi PKS itu mengatakan perhatian…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti respons Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus penyekapan dan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, LPSK harus bertindak proaktif dalam memberikan perlindungan kepada korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). “UU Perlindungan Saksi dan Korban telah memerintahkan LPSK untuk menjemput bola, bukan menunggu bola. Perlindungan terhadap korban harus dilakukan secara proaktif ketika terdapat informasi atau indikasi ancaman serius,” ujar Dewi dalam keterangan yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Legislator Fraksi Partai Golkar itu mempertanyakan respons LPSK dalam kasus yang…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat terkait kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Hasil koordinasi tersebut, Polda Jawa Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengejar pelaku yang hingga kini masih dalam pencarian. “Saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolda dan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat bahwa Pak Kapolda membuat satgas untuk pengejaran pelaku,” ujar Cucun kepada Politikparlemen.co dan awak media di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).  Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut menerangkan koordinasi terus dilakukan…

Regulasi perfilman dinilai perlu segera disesuaikan dengan perkembangan industri kreatif dan perubahan teknologi agar mampu menjawab tantangan distribusi film, platform digital, serta meningkatkan daya saing perfilman nasional. Selain itu, pemerintah juga didorong menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur sebagai dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pengembangan industri. “Undang-Undang Perfilman yang ada saat ini sudah tidak cukup relevan menghadapi perubahan teknologi, platform distribusi digital, dan tantangan industri kreatif global. Kita membutuhkan regulasi yang lebih progresif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan perfilman nasional,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co pada Selasa (23/6/2026). Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)…

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan di Pulau Lombok. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungannya terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2026 yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Pakta Integritas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dengan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/06/2026). Legislator Daerah Pemilihan NTB II juga mengucapkan selamat…

Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menginvestigasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kejanggalan pencairan keuangan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Temuan BPK mengungkap adanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam satu tahun anggaran dengan total nilai mencapai Rp9,5 miliar. Menurutnya, temuan tersebut merupakan indikasi serius yang harus ditindaklanjuti secara menyeluruh. “Kemendagri harus segera turun tangan dan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap temuan ini. Perlu ditelusuri bagaimana mekanisme pencairan anggaran tersebut bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, serta apakah terdapat kelemahan sistem…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan berbagai skenario kebijakan fiskal guna mengantisipasi ketidakpastian pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dalam forum yang membahas penyelarasan regulasi fiskal, optimalisasi DBH sektor pertambangan, migas, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah tersebut, ia menilai persoalan kekurangan pembayaran DBH tidak hanya dialami Sumatera Selatan, tetapi juga hampir seluruh…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan porsi anggaran yang lebih besar bagi pembenahan infrastruktur jalan di daerah. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait hancurnya akses jalan utama akibat anomali cuaca yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. “Dengan anomali cuaca di beberapa daerah di Indonesia, selain daerah bencana, daerah-daerah mengeluhkan hancurnya infrastruktur, terutama infrastruktur jalan. Nah, ini tidak akan mampu, apalagi daerah-daerah kita yang rawa,” ujar Askweni dalam Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN TA 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/06/2026). Legislator dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa…