Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti kesenjangan anggaran dalam roadmap penguatan Program Imunisasi Nasional tahun 2025–2029. Dari total kebutuhan biaya sebesar Rp44,49 triliun, dana yang tersedia baru mencapai Rp39,58 triliun. Data tersebut dipaparkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, Selasa (23/6/2026). Berdasarkan paparan itu, terdapat kesenjangan (gap) sebesar Rp4,91 triliun atau sekitar 11 persen dari total kebutuhan. Putih Sari meminta Kementerian Kesehatan merinci dari mana sumber pemenuhan kekurangan anggaran tersebut. “Gap-nya disampaikan ada 4,91 persen. Itu sekarang perlu di breakdown Pak Menteri untuk setiap komponen pembiayaan ini, termasuk potensi…

Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mengingatkan pihak sekolah, orang tua, maupun penyelenggara wisata pendidikan agar mengutamakan aspek keselamatan dalam memilih armada transportasi selama masa liburan sekolah. Menurut Danang, meningkatnya aktivitas studi tur dan wisata rombongan siswa pada periode liburan harus diimbangi dengan perhatian terhadap standar keselamatan kendaraan serta kelayakan operator transportasi yang digunakan. “Musim liburan sekolah selalu diikuti peningkatan permintaan bus pariwisata. Dalam kondisi seperti ini, aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama. Jangan hanya mempertimbangkan harga, tetapi pastikan perusahaan otobus yang dipilih memiliki legalitas yang jelas dan armada yang laik jalan,” ujar Danang dalam keterangan tertulisnya, Selasa…

Pengawasan terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK) dinilai perlu diperkuat untuk menjamin hak masyarakat memperoleh air minum yang aman. Selain memperjelas pembagian kewenangan antarinstansi, pemerintah juga didorong meningkatkan transparansi pengawasan serta edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan produk air minum kemasan. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Industri AMDK bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). “Air adalah inti kehidupan. Karena itu negara harus memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang aman, sehat, dan terlindungi. Jangan sampai hak dasar rakyat dikalahkan…

Perlunya strategi transisi fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) menjadi sorotan dalam pembahasan Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap penerimaan komoditas yang bersifat fluktuatif. Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Anis Byarwati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah yang membahas Kebijakan Transfer ke Daerah dalam RAPBN TA 2027 di Ruang Rapat Banggar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dalam rapat tersebut, Anis menyoroti penurunan alokasi DBH yang dinilainya berpotensi menimbulkan tekanan…

Anggota Komisi VI DPR Rivqy Halim menyampaikan, banyak masyarakat yang mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitasnya. Pasalnya, pemadaman listrik yang kerap terjadi di sejumlah daerah mengganggu sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat. “Setiap kali listrik padam, ada banyak pihak yang dirugikan. Karena itu PLN harus memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem antisipasi gangguan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat,” ujar Rivqy melalui rilis yang dikutip oleh Politikparlemen.co di Jakarta, Senin (22/6/2026). PT PLN (Persero), kata Rivqy, harus menjelaskan kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang tengah terjadi. “Terutama PLN yang paling bertanggung jawab dalam…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku dugaan penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, pelaku harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya melalui proses hukum yang tegas. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah terungkap korban berinisial YTR diduga mengalami penyekapan dan berbagai bentuk kekerasan selama bertahun-tahun. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka berat yang dideritanya. “TH harus dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyekapan, penganiayaan berat, hingga tindak pidana lain yang terbukti dalam proses penyidikan. Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal agar memberikan keadilan bagi korban…

Anggota Komisi XI DPR RI MH Said Abdullah menilai kebijakan afirmatif pada tarif cukai industri hasil tembakau (IHT) golongan III bisa menjadi solusi untuk menekan peredaran pita cukai rokok ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi sorotannya lantaran karakter industri rokok nasional, khususnya pabrikan skala kecil dan menengah, sangat beragam baik dari sisi jenis produk maupun kapasitas produksi. Oleh karena itu, jelasnya, kebijakan cukai perlu mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi pelaku usaha, terutama produsen rokok golongan III yang mayoritas belum memiliki kekuatan pasar yang besar. “Jika tarif cukai terlalu berat dan tidak sebanding dengan…

Kelestarian lingkungan di Karimunjawa harus menjadi tanggung jawab bersama mengingat kawasan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat sekaligus salah satu kawasan konservasi laut penting di Indonesia. Pengelolaan sampah plastik yang semakin meningkat dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui perubahan perilaku dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam sektor ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. “Karimunjawa hidup dari alamnya. Jika alam rusak, maka yang terdampak bukan hanya lingkungan, tetapi juga ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa,”…

Persetujuan terhadap proses naturalisasi pesepak bola Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery tidak boleh membuat pembinaan pemain lokal terabaikan. Penguatan kompetisi usia muda, pembatasan kuota pemain naturalisasi, hingga pemerataan fasilitas latihan dinilai harus menjadi perhatian serius agar sepak bola nasional berkembang secara berkelanjutan. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan, Fraksi PKS mendukung proses alih kewarganegaraan kedua pemain tersebut. Namun, menurutnya, kebijakan naturalisasi tidak boleh menjadi solusi instan yang terus-menerus diandalkan tanpa disertai pembenahan ekosistem sepak bola nasional. “Prinsipnya, Fraksi PKS menyetujui naturalisasi ini. Namun, catatan yang berulang kali kami sampaikan jangan sampai berkesan sebagai sesuatu yang…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana mengapresiasi keberhasilan Kota Salatiga yang sukses menduduki peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik se-Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan capaian makro tersebut dinilai tidak lepas dari kuatnya modal sosial masyarakat yang mampu mempertahankan predikat sebagai kota paling toleran selama delapan kali berturut-turut. Cellica menyatakan bahwa menaikkan angka IPM bukanlah perkara mudah karena melibatkan berbagai parameter kompleks seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita, hingga infrastruktur. Berdasarkan pemaparan pemerintah daerah, Salatiga kini mencatatkan angka IPM di atas 86, dengan angka pengangguran terbuka serta tingkat kemiskinan yang cukup rendah. “Naik satu digit saja itu sangat sulit…