Penulis: redaksi

Dalam Festival Aspirasi Masyarakat di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyerap aspirasi, sekaligus membedah keberhasilan kota yang sukses mempertahankan posisinya sebagai kota paling toleran di Indonesia tersebut. Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas konsistensi seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Salatiga dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama. “Sudah delapan kali berturut-turut kota Salatiga menyabet juara pertama menjadi kota paling toleran di Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Kang Aher tersebut di sela-sela kegiatan, Minggu (21/6/2026). Lebih lanjut, Aher memaparkan bahwa harmoni sosial yang terjaga…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) DAN APMIKINDO. “Hari ini BAKN melakukan RDPU dengan KADIN, HIPMI, dan asosiasi UMKM. Kami ingin mencari solusi yang terbaik untuk KUR di Indonesia ini, baik mulai dari penerima KUR maupun tata cara nantinya menjalankan KUR,” ujar Endipat saat wawancara oleh Politikparlemen.co yang digelar di Ruang Rapat…

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis. Komitmen tersebut ditandai dengan disepakatinya asumsi dasar ekonomi makro serta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam agenda Rapat Kerja Badan Anggatan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa pembahasan RAPBN 2027 mengacu pada asumsi makro yang telah disepakati di tingkat panitia kerja (Panja) Banggar DPR sekaligus telah disepakati…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong pemerintah mengoptimalkan jaring pengaman sosial bagi pekerja setelah sekitar 4.000 buruh PT Feng Tay di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dirumahkan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja dan mitigasi ancaman PHK. Yahya menilai peristiwa dirumahkannya ribuan pekerja tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja. Ia mengingatkan bahwa pekerja Indonesia masih rentan terhadap perubahan strategi bisnis global dan fluktuasi permintaan pasar internasional. “Peristiwa ini menunjukkan bahwa pekerja Indonesia masih sangat rentan terhadap perubahan strategi bisnis global dan fluktuasi permintaan pasar…

Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan bagi pekerja, khususnya pengemudi ojek online (ojol), pekerja outsourcing, dan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) Setjen DPR RI terkait penyusunan RUU Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan bagi pengemudi ojek online yang selama ini masih menanggung sendiri iuran BPJS Ketenagakerjaan, padahal risiko kecelakaan kerja maupun kematian tergolong tinggi. “Oleh karena itu, perlu ada payung…

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai penguatan distribusi digital menjadi salah satu solusi strategis untuk memperluas jangkauan film nasional hingga ke daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur bioskop memadai. Selama ini katanya, perhatian publik lebih banyak tertuju pada minimnya penayangan film nasional di jaringan bioskop besar. Namun, persoalan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan distribusi yang dihadapi para pembuat film. “Selama ini pembahasan lebih banyak berfokus pada kenapa bioskop besar tidak cukup menayangkan film nasional. Namun dari rapat hari ini saya memahami bahwa persoalannya juga ada pada distribusi. Banyak film nasional yang tidak membuat cukup banyak kopi untuk…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengkritik keras struktur industri perfilman Indonesia yang dinilai sarat praktik tidak sehat. Ia menyoroti kondisi di mana satu entitas secara bersamaan berperan sebagai eksibitor, importir, sekaligus pemilik rumah produksi, sebuah penguasaan vertikal yang disebutnya sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan sineas independen. “Dia eksibitor, dia importir, dia juga punya PH. Tiga-tiganya dia mempunyai. Ini tentu akan mematikan kreativitas terhadap PH-PH yang sedang tumbuh berkembang. Ini sangat bahaya untuk sebuah negara seperti Indonesia ini,” ujar Lamhot saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (Panja KDFN) Komisi VII…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan pentingnya transformasi dan penguatan peran PT Pos Indonesia di tengah persaingan industri logistik yang semakin ketat dan terdigitalisasi. Menurutnya, persaingan di sektor logistik saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh tarif yang murah, melainkan juga kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan teknologi, menjamin keandalan pengiriman hingga tujuan akhir (last mile delivery), serta menciptakan rantai pasok yang efisien. “Persaingan ini bukan lagi sekadar adu murah tarif belanja, melainkan juga adu cepat integrasi teknologi, keandalan last mile delivery, dan efisiensi rantai pasok. Dalam peta besar tersebut, PT Pos Indonesia berada pada titik yang sangat krusial,” ujar…

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil mengatasi persoalan sampah. Menurutnya, dukungan tersebut akan mendorong daerah semakin inovatif dalam mengelola sampah sekaligus memperkuat upaya pemerintah pusat yang selama ini telah membantu sejumlah pemerintah daerah melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah. “Saya kira ini penting sekali agar sampah dapat diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Karena itu, pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dapat memberikan insentif bagi Pemda yang berhasil mengatasi masalah sampah dengan baik,” kata Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (22/6/2026). Sebelumnya, saat Rapat Kerja…

Upaya menekan angka stunting dan memutus penularan tuberkulosis (TB) membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak tingkat keluarga. Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina menilai penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran pencegahan berbagai masalah kesehatan. Pada acara sosialisasi Germas di Aula Gedung Galang Livin, Magelang, Jumat (19/6/2026) Vita menyampaikan bahwa stunting dan TB masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu ditangani bersama. Edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini. “Edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini,” ujar Vita dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co pada…