Penulis: redaksi

Komisi XI DPR melakukan agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan bagi program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya bagi pekerja sektor informal.Sebagai informasi, salah satu lokasi realisasi KPR FLPP yang dikelola PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berada di Perumahan New Bukit Tentrem, Triwidadi, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (19/6/2026). Memimpin agenda tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR…

Komisi XI DPR RI mengawal efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 kepada PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI). Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana yang bersumber dari APBN mampu memperkuat industri perkeretaapian nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkini mengenai realisasi penggunaan PMN, capaian kinerja, serta dampaknya terhadap penguatan industri strategis nasional. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan PMN Tunai sebesar Rp473 miliar kepada PT…

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses seluruh masyarakat. Selain dukungan fasilitas dan teknologi medis yang handal, pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional juga penting dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal itu disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti usai memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Siloam Denpasar, Bali, Sabtu (20/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melihat secara langsung kualitas pelayanan, kesiapan fasilitas, serta sarana dan prasarana yang ada untuk layanan kesehatan bagi masyarakat. “Kita ingin rumah sakit yang ada di Indonesia itu bisa memberikan pelayanan yang…

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyatakan Komisi XI DPR RI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang digunakan untuk pengadaan tiga kapal baru. Pengadaan tersebut diketahui untuk menggantikan armada yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Legislator Dapil Jatim V ini mengungkapkan, PMN tersebut diajukan pada 2024 untuk tahun anggaran 2025. Pada PMN 2025, DPR RI menyetujui anggaran sebesar Rp1,5 triliun sebagai uang muka pengadaan kapal. Selanjutnya, pada PMN 2026, DPR RI menyetujui tambahan Rp2,5 triliun sehingga total PMN yang diberikan mencapai Rp4 triliun. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan…

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong Pemerintah Provinsi Bali menyusun roadmap yang jelas untuk menggeser orientasi pariwisata dari pariwisata massal (mass tourism) menuju pariwisata berkualitas (quality tourism). Menurutnya, pergeseran tersebut diperlukan agar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat meningkat sekaligus tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi. “Saran saya agar Pemprov Bali itu memiliki roadmap yang jelas untuk menggeser orientasi dari mass tourism menuju quality tourism. Sehingga melihat ekonomi yang diterima masyarakat meningkat namun tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi,” ujar Aboe Bakar saat kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026). Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh…

Parlemen Negara-Negara Islam atau Parliamentary Union of OIC Member States(PUIC) akan menyelenggarakan Sidang ke-20 yang dijadwalkan akan berlangsung pada 22–25 Juni 2026 di Baku, Azerbaijan. Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyampaikan delegasi Indonesia akan hadir dalam pertemuan tahunan tersebut dan akan membawa narasi terkait Provinsi Bali sebagai contoh praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam penanganan Covid-19. “Kita akan hadir di event PUIC atau perkumpulan parlemen negara-negara OKI, yang terdiri dari sekitar 66 (negara) anggota. Bagaimana Bali bisa bangkit dari Covid, dan juga bagaimana Bali tetap menjaga…

Anggota DPR RI Andre Rosiade mengatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah evaluasi untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut meliputi penghentian sementara pembangunan dapur baru, penghentian operasional selama masa libur sekolah, hingga audit menyeluruh guna memastikan program berjalan lebih tepat sasaran dan transparan. “Kalau evaluasi tentu ada. Jadi pemerintah dan DPR sudah sepakat, kita akan lakukan evaluasi,” ujar Andre kepada Politikparlemen.co saat mengunjungi SD Negeri 168 Pekanbaru bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam rangka Peninjauan MBG di Pekanbaru, Riau, Jumat (19/6/2026) Andre menyebut bahwa evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan diplomasi Indonesia di kancah global tidak lagi cukup dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah pusat maupun DPR RI, melainkan harus berjalan secara multipihak dengan melibatkan seluruh institusi termasuk pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan delegasi BKSAP DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para penggiat pariwisata di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026). Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyatakan diplomasi moderen menuntut sinergi lintas-aktor agar fungsi BKSAP sebagai garda terdepan second track diplomacy dapat terlaksana secara optimal. Menurutnya, kepentingan nasional…

Anggota DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang terus melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, berbagai perbaikan yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari kebocoran. “Kalau menurut kami, dapur ini sudah memiliki standar SOP yang ditetapkan oleh BGN. Kami juga mendengar bahwa berbagai pembenahan dan program perbaikan sudah dilakukan,” ujar Andre kepada Politikparlemen.co usai meninjau salah satu dapur MBG di Pekanbaru bersama Wali Kota Agung Nugroho, Pekanbaru, Jumat (19/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menilai dapur telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR bersama mahasiswa akan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien. Pernyataan ini secara terang disampaikan oleh dirinya saat menerima perwakilan para mahasiswa yang berunjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Selama forum berlangsung, Dasco turut berdialog melalui telepon seluler dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dihadapan para perwakilan mahasiswa secara langsung untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait efisiensi pelaksanaan program MBG. Lebih lanjut, dirinya meminta penjelasan mengenai realisasi penghematan anggaran yang diperoleh dari penghentian operasional dapur MBG…