Penulis: redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai masih sangat jauh dari target. Secara tegas, ia mengingatkan agar BPIP fokus menyelesaikan program tahun berjalan sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. “Kalau kita bandingkan dengan realisasi program yang tahun 2026, masih sangat jauh untuk pengesahan realisasi. Sehingga nanti ya kalau misalnya kita setuju anggaran penambahan tahun 2027, padahal tahun 2026 masih belum sampai mencapai dengan 100 persen untuk realisasi, ini nanti akan bisa menjadi kesulitan untuk merealisasi anggaran di tahun 2026,” tegas Maruli saat ditemui oleh Politikparlemen.co usai agenda Rapat Dengar…

Walaupun melihat berbagai terobosan dalam penyelenggaraan ibadah Haji 2026, Timwas Haji DPR memiliki sejumlah masukan kepada Pemerintah. Sejumlah catatan yang ada merupakan hasil pengawasan Timwas DPR RI yang didapat langsung dari lapangan. Menurut Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, catatan diberikan DPR kepada Pemerintah untuk memastikan terwujudnya peningkatan penyelenggaraan ibadah Haji ke depan. “Beberapa catatan penting untuk evaluasi komprehensif demi pelayanan jemaah yang semakin sempurna,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulisnya kepada Politikparlemen.co, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Cucun yang merupakan Ketua Timwas Haji DPR 2026 tersebut menyampaikan catatan dari Timwas Haji DPR, terutama terkait pelayanan jemaah Indonesia di…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2026 saat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menyampaikan sejumlah masukan dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI kepada Pemerintah agar penyelenggaraan Haji ke depan semakin lebih baik. “Pengawasan kami di DPR RI dalam pelaksanaan ibadah Haji ingin perbaikan sesungguhnya, Alhamdulillah di era Presiden Prabowo terwujud dan merupakan pelaksanaan terbaik dari pelaksanaan sebelumnya,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulisnya kepada Politikparlemen.co, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Apresiasi tersebut juga disampaikan Cucun saat Timwas Haji DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf melaporkan perkembangan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mendorong adanya perluasan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pada aspek kebudayaan. Menurutnya, manfaat dana keistimewaan perlu dirasakan lebih luas oleh masyarakat melalui program-program yang tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dalam arti sempit. Hal tersebut disampaikan Zulfikar usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi DIY, Rabu (17/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keistimewaan DIY, termasuk pemanfaatan Dana Keistimewaan yang selama ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurut Zulfikar, pemanfaatan…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan seluruh mitra kerja Komisi VIII DPR RI agar penyusunan program dan anggaran Tahun Anggaran 2027 benar-benar selaras dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meski Fraksi PDI Perjuangan menerima usulan pagu indikatif maupun tambahan anggaran yang diajukan seluruh mitra kerja, Selly menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal dan program harus tetap mengacu pada sasaran pembangunan nasional agar mampu menghasilkan capaian yang sesuai dengan target pemerintah. Pernyataan tersebut dia paparkan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan…

Alokasi Anggaran Kepolisian RI didorong untuk menjadi basis evaluasi terhadap penanganan unjuk rasa. Diharapkan anggaran yang disetujui bisa diperuntukkan dalam menambah dukungan teknologi yang mampu mengoptomalkan tindakan aparat di lapangan. Dalam rapat tersebut, Polri mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp66.182.281.802.000 untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut akan menambah pagu indikatif Polri yang semula sebesar Rp118.001.100.000.000 menjadi Rp184.183.381.802.000. Dari jumlah tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, juga mendorong Polri untuk memperkuat pemanfaatan CCTV dan bodycam sebagai instrumen pengawasan sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Safaruddin, pemanfaatan teknologi pengawasan menjadi semakin penting seiring tingginya tuntutan transparansi terhadap kinerja aparat…

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didorong untuk bisa memperkuat pelacakan aliran dana dari berbagai tindak kejahatan yang dinilai merugikan masyarakat dan negara. Sejumlah anggota DPR menyoroti pentingnya penguatan fungsi analisis dan pelacakan transaksi keuangan guna mendukung upaya pemberantasan kejahatan ekonomi. Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, praktik judi online dan pinjaman online ilegal masih menjadi persoalan serius yang menjerat banyak masyarakat. Karena itu, PPATK diharapkan dapat menelusuri lebih jauh perputaran dana dari aktivitas tersebut untuk mengungkap aktor-aktor utama yang terlibat. “Banyak sekali masyarakat yang terjerat dalam pinjaman online yang dilakukan oleh mereka. Kami berharap ini bisa…

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Marwan memaparkan, Komisi VIII DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi penggunaan anggaran negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Haji dan Umrah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu…

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI didorong untuk tidak hanya menjadi pusat penyedia informasi, tetapi juga menjadi corong literasi peradaban yang memperkenalkan sejarah, budaya, dan kejayaan Nusantara kepada generasi muda. Penguatan fungsi tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran kebangsaan dan memperkokoh identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI terkait pendalaman dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hoerudin Amin menilai Perpusnas…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Atalia Praratya, meninjau RS Siloam Balikpapan, Senin (15/6/2026), untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat umum maupun anggota DPR RI. “Suasananya tenang dan nyaman, bahkan lebih terasa seperti ‘rumah sehat’. Ketika masuk, pasien bisa merasa lebih rileks dan punya semangat untuk sembuh,” ujar Atalia saat melakukan peninjauan. Kunjungan ini difokuskan pada kualitas pelayanan, fasilitas, serta kenyamanan pasien. Atalia menegaskan bahwa standar layanan harus dapat dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami ingin memastikan layanan di sini mampu melayani semua pasien dengan baik. Yang terpenting, masyarakat umum juga mendapatkan kualitas…