Penulis: redaksi

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mendorong penguatan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penerapan konsep bill cost estimation atau estimasi biaya pembentukan undang-undang. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap proses legislasi berjalan secara terencana, efisien, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang memiliki konsekuensi biaya yang perlu diperhitungkan sejak awal. Menurutnya, biaya tersebut tidak hanya mencakup penyusunan naskah regulasi, tetapi juga berbagai tahapan pendukung seperti penelitian, perumusan substansi, hingga pelaksanaan partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation). “Setiap pembentukan perundang-undangan tentu memiliki biaya. Mulai dari penelitian, perumusan, sampai proses meaningful public participation.…

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi pekerja rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar pada Minggu (14/6), tampak seorang wanita yang diduga korban duduk di sofa sambil menerima pukulan bertubi-tubi dari seorang pria berkaus biru. Korban terlihat mengerang kesakitan dan tidak melakukan perlawanan. Diketahui, Kepolisian Malaysia telah bergerak cepat dengan menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap YY. Menanggapi kasus tersebut, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical…

Anggota Komisi III DPR RI, Ecky Awal Mucharam mendorong Kejaksaan RI untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Menurutnya, optimalisasi PNBP dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat dukungan anggaran di tengah kebutuhan pendanaan Kejaksaan yang terus meningkat. Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Jaksa Agung RI dan RDP dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Ecky menilai perlu ada kajian lebih mendalam terhadap regulasi yang mengatur pemanfaatan PNBP, terutama setelah capaian penerimaan Kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir mampu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. “Coba…

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengajukan tambahan pagu anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pagu indikatif yang telah diberikan sekaligus membuka ruang pengembangan sistem Pemilu berbasis elektronik atau e-voting. “Saya mengusulkan Ketua KPU dan Bawaslu, panjenengan (Anda,red) kan mendapat pagu indikatif dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak tambah pagu indikatif, bisa saja turun. Saran saya tetap diajukan penambahan, terutama (untuk digunakan) usulan e-voting yang ada di luar negeri, usulkan saja,” ujar Azis dalam Rapat Dengar Pendapat…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Siti Mukaromah, menekankan bahwa penuntasan persoalan banjir di Kota Palembang tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus dimulai dari pembangunan kesadaran personal dalam mengelola sampah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik BAM DPR RI di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026). Ia mengajak para pimpinan organisasi dan komunitas lokal untuk menjadi motor penggerak kebiasaan baru, yakni menahan diri dari membuang sampah sembarangan sekecil apapun sebelum menemukan tempatnya. “Membangun kesadaran personal tentang bahwa ketika kita bicara menghindari banjir adalah berangkat dari diri kita sendiri. Bagaimana kita sekecil sampah apapun, entah…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli menyoroti masih belum optimalnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), khususnya kepada generasi muda. DPR RI mendesak adanya terobosan nyata agar pemahaman ideologi bangsa tidak luntur tergerus zaman. “Sosialisasi baik di tingkat institusi, instansi, termasuk juga secara khusus kepada tingkat generasi muda kita ini, kami lihat masih belum optimal untuk penyampaian sosialisasi. Karena jangan sampai nanti para generasi muda ini pemahaman Pancasila mereka tidak paham,” kata Maruli dalam wawancara kepada Politikparlemen.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/06/2026). Ia mengungkapkan keprihatinannya saat berinteraksi di lapangan, di mana masih banyak anak muda…

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong pemerintah untuk menambah anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, BSN memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang standar seluruh produk yang beredar di Indonesia sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Ia menilai anggaran BSN saat ini masih terlalu kecil dibandingkan besarnya tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut dalam melindungi konsumen serta menjamin kualitas produk yang beredar di masyarakat. “Menurut saya anggaran yang diberikan ke BSN ini terlalu kecil. Silakan berusaha untuk menambah anggaran, kemudian kita coba dukung agar pemerintah memberikan tambahan,” ujar Yoyok dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mengawal penuntasan masalah banjir di Kota Palembang ke tingkat Pemerintah Pusat. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik, BAM DPR RI menghimpun kendala berat dari lapangan, mulai dari pendangkalan hebat Sungai Musi hingga penyumbatan puluhan gorong-gorong akibat proyek nasional Light Rail Transit (LRT). Dari informasi yang didapatkan BAM DPR RI, kota Palembang telah berusia 1.343 tahun, sehingga Pemkot Palembang menilai tidak mungkin mengatasi persoalan banjir secara mandiri terlebih memiliki keterbatasan secara wewenang. Bahkan, kedalaman Sungai Musi kini menyusut drastis menjadi 6–10 meter dari idealnya 15–20 meter. Menanggapi hal itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan perlunya…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyusul pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan temuan pengelolaan dana BOS. Dia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan, pembinaan, dan manajemen dana pendidikan di seluruh Indonesia. Politisi dari Fraksi PKB ini mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS di daerah. “Begitu mendengar kejadian tersebut, kami langsung konsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami juga meminta…

Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere bersama tim melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Komando Daerah TNI Angkatan Udara (KODAU) II Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (12/6/2026). Dalam kunjungan itu, Komisi I mendorong kerja sama pinjam pakai aset militer udara dengan Angkasa Pura. Dalam kesempatan yang sama, Achmad Daeng Sere menyampaikan apresiasi atas paparan yang disampaikan oleh Panglima KODAU II Makassar, khususnya terkait pencatatan aset di lingkungan TNI Angkatan Udara. “Alhamdulillah paparan Bapak Panglima memberikan apresiasi setinggi-tingginya, sangat jelas terkait pencatatan aset dan seterusnya,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu. Sebagai wakil dari Sulawesi Selatan I, Daeng Sere…