Penulis: redaksi

Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, BI dan OJK secara resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan, dalam kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 ditetapkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen. Inflasi disepakati berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS. “Asumsi dasar ekonomi makro. pertumbuhan ekonomi dalam persentase dalam periode year on year 5,8% sampai 6,5%. Kemudian, inflasi dalam satuan persentase dalam periode year on year kita…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyusun aturan yang lebih komprehensif dan tidak bertentangan dengan regulasi yang telah berlaku. Dalam pembahasannya, Politisi F-Nasdem ini menyoroti pentingnya menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beberapa persoalan dinilai dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, terutama perkara-perkara sosial yang berkaitan dengan kehidupan komunitas setempat. “Namun demikian, menurut saya penerapan hukum adat juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Misalnya seperti ada didaerah tertentu menabrak hewan ternak harus ganti hingga…

Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai ruang fiskal yang terbatas harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi. “Prioritas terhadap belanja APBN ini mesti direview kembali. Apakah MBG, Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Rakyat, mari kita evaluasi,” ujar Budi saat ditemui Politikparlemen.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program-program prioritas tetap berjalan, namun pada saat yang sama mampu merespons penurunan daya beli yang mulai dirasakan masyarakat dan pelaku…

Kenaikan harga BBM non subsidi dinilai tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kenaikan tarif listrik, harga LPG bersubsidi, maupun Pertalite yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga energi bersubsidi tetap terjangkau selama pengelolaan subsidi dilakukan secara tepat sasaran dan disiplin fiskal tetap terjaga. Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah memang meningkatkan biaya penyediaan energi nasional. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta harus direspons dengan menaikkan harga energi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam…

Komisi II DPR menerima penyampaian pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pihaknya pun menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh seluruh mitra kerja tersebut guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional dan pelayanan publik. “Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, seluruh usulan tersebut akan kami bahas lebih…

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap inflasi. Menurutnya, pemerintah juga perlu mewaspadai efek rambatan yang berpotensi menekan biaya transportasi, logistik, hingga harga barang kebutuhan masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green dapat memicu tekanan ekonomi lanjutan, khususnya pada layanan transportasi berbasis aplikasi dan distribusi barang jarak pendek yang banyak menggunakan BBM non subsidi sebagai bahan bakar utama. “Kalau hanya melihat dampak langsung terhadap inflasi, mungkin angkanya tidak terlalu besar. Tetapi persoalan sesungguhnya justru berada pada efek rambatan yang muncul setelahnya,” ujar Ateng dalam keterangan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat harus mampu menjamin ruang hidup, memberikan perlindungan hukum, serta memperkuat hak ekonomi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Menurutnya, kehadiran regulasi yang komprehensif sangat penting karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari konflik agraria, kriminalisasi, hingga belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi mereka. “Melalui Undang-Undang Masyarakat Adat, kita berharap seluruh aspek penting yang menjadi kebutuhan masyarakat adat dapat terakomodasi. Salah satu yang paling utama adalah adanya jaminan ruang hidup bagi masyarakat adat yang selama ini menghadapi berbagai tantangan,” ujar Daniel saat pendalaman pada…

Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2027. Dukungan perlengkapan yang memadai dinilai penting untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan, sementara keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Wakil Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai paradigma pengelolaan hutan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Menurutnya, hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat…

 Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung penyaluran subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Andreas pada Politikparlemen.co saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap DTSEN Penerima Subsidi dan Kompensasi Listrik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026). Andreas mengatakan saat ini BAKN DPR RI tengah melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam terhadap skema subsidi dan kompensasi listrik guna memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai temuan pemeriksaan, masih ditemukan persoalan…

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Kementerian Koperasi memperjelas indikator keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2027. Menurutnya, program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran kinerja yang terukur agar efektivitas penggunaan anggaran negara dapat dievaluasi secara objektif. “Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah indikator keberhasilannya apa. Apakah jumlah koperasi yang terbentuk, omzetnya, keuntungan yang dihasilkan, atau keberlanjutan usahanya?” ujar Darmadi saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Koperasi di Ruang Rapat Komisi VI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Ia…