Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan transparansi biaya operasional BPJS Kesehatan. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan harus memiliki ukuran yang jelas, baik dari sisi dampak layanan maupun implikasi anggaran negara. Menurutnya, tanpa indikator yang terukur, efektivitas program akan sulit dievaluasi secara objektif. “Apakah dari berbagai konsep yang ada sudah benar-benar terkolaborasi dan bisa diukur dampaknya terhadap sistem pembiayaan kesehatan?” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, serta Dewan…

Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, khususnya terkait mekanisme klaim layanan yang dinilai masih menyisakan kendala di lapangan dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Heru menilai, sistem klaim BPJS Kesehatan di sejumlah fasilitas layanan kesehatan masih menghadapi tantangan, mulai dari proses verifikasi hingga keterlambatan pembayaran yang berdampak pada operasional rumah sakit dan tenaga medis. Ia mencontohkan bahwa dalam praktik di lapangan, terdapat kondisi di mana nilai klaim yang diterima fasilitas kesehatan tidak selalu sebanding dengan biaya riil pelayanan medis yang dikeluarkan. Hal ini, menurutnya, berpotensi memengaruhi keberlanjutan layanan serta motivasi tenaga kesehatan.…

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan keberpihakan TVRI terhadap masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur jelang kick-off Piala Dunia. Putra mengaku kecewa karena berbagai program yang disusun TVRI masih terkesan berpusat di Pulau Jawa. Salah satu sorotannya adalah kegiatan “Nonton Bareng” (Nobar) pembukaan Piala Dunia yang dipusatkan di Jakarta dan Bandung. Hal itu disampaikan Putra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA dengan agenda Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Semester I Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). “Kok…

Komisi V DPR RI mendalami pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi. Pendalaman dilakukan untuk menghimpun berbagai masukan terkait perbaikan layanan jalan tol di tengah masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur dan keselamatan pengguna. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pembahasan SPM Jalan Tol menjadi perhatian serius Panitia Kerja (Panja) yang telah berlangsung sejak Maret 2025. Menurutnya, DPR RI terus menerima berbagai kritik dan masukan dari pengguna jalan tol terkait kualitas pelayanan di lapangan. “Kita ingin Panja ini mengawal betul terkait dengan komitmen seluruh penyelenggara Jalan…

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan strategi penguatan investasi dan menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Sebelumnya, seluruh fraksi DPR RI menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap…

Kelembagaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinilai perlu diperkuat agar mampu mengawal investasi, pengawasan hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol secara lebih optimal. Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution menilai besarnya investasi sektor jalan tol belum sepenuhnya ditopang pengaturan dan kelembagaan yang memadai. Menurut Lokot, jalan tol merupakan salah satu sektor infrastruktur dengan investasi terbesar di Indonesia, baik yang berasal dari negara maupun swasta. Namun, pengaturan mengenai SPM Jalan Tol dinilai masih terbatas karena hanya diatur setingkat peraturan menteri. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI bersama para pakar dan…

Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti kesiapan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Ia menilai, faskes pertama masih menghadapi tantangan serius dalam aspek sumber daya manusia (SDM) dan operasional di lapangan. Ia juga mengapresiasi program pemerintah yang terus mendorong penguatan layanan promotif dan preventif melalui pembangunan serta renovasi puskesmas di berbagai daerah. Namun demikian, ia menilai pembangunan fisik belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan tenaga kesehatan yang memadai. “Kalau alat-alat kesehatan sudah diturunkan ke puskesmas, tetapi dokter dan tenaga kesehatannya belum siap, maka ini akan menjadi persoalan dalam operasional layanan,” ujar Heru dalam agenda Rapat Kerja Komisi IX…

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan agar LPP TVRI segera memperjelas dan memperluas sosialisasi terkait mekanisme pemanfaatan hak siar Piala Dunia kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe. Menurutnya, kepastian informasi sangat dibutuhkan mengingat waktu menuju penyelenggaraan ajang sepak bola dunia tersebut yang sudah semakin dekat. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara dalam agenda Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Semester I Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). “Kami mendengar…

Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan penting untuk dilakukan guna memastikan tata kelola hutan Indonesia yang mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya alam yang semakin kompleks. Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mengatakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah menjadi landasan utama penyelenggaraan kehutanan nasional selama lebih dari dua dekade. Namun, dinamika pembangunan, perkembangan hukum, perubahan sosial, serta tantangan lingkungan yang terus berkembang menuntut adanya penyempurnaan regulasi agar pengelolaan hutan tetap mampu menjaga keseimbangan antara fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. “UU 41 tentang kehutanan memang kebutuhan yang mendesak untuk dibahas, tujuan…

Skema kenaikan tarif jalan tol dinilai perlu dievaluasi agar tidak semata-mata bergantung pada penyesuaian berkala setiap dua tahun. Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai peningkatan jumlah pengguna jalan tol juga semestinya menjadi faktor penting dalam perhitungan pengembalian investasi badan usaha jalan tol (BUJT). Pandangan tersebut disampaikan Mori dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI bersama pakar dan akademisi membahas Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026) Dalam rapat tersebut hadir pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Parikesit serta akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Anak Agung Gde…