Penulis: redaksi

Komisi X DPR RI mendorong penyempurnaan sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) agar lebih berkeadilan bagi seluruh perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi keagamaan, Universitas Terbuka (UT), maupun perguruan tinggi lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Panitia Kerja (Panja) SPMB Komisi X DPR RI saat menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (26/6/2026). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, salah satu aspirasi yang mengemuka dalam pertemuan tersebut berasal dari perguruan tinggi swasta yang menilai panjangnya masa penerimaan mahasiswa baru di…

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi Indonesia pada 2025 baru mencapai 32,89 persen. Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan, angka tersebut tidak bisa dimaknai sisa dari partisipasi memilih tidak kuliah. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui faktor utama yang membuat sekitar 68 persen penduduk usia kuliah belum mengenyam pendidikan tinggi. “Apakah memang 68 persen itu tidak masuk (kuliah) murni karena mereka ingin langsung kerja? Itu kan pertanyaan yang paling mendesak. Jangan-jangan tidak murni,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis (25/6/2026). Ditambahkannya, hasil…

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, , mengapresiasi meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagaimana tercermin dalam hasil survei terbaru Litbang Kompas. Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri tercatat mencapai 82,4 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Sari, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam berbagai aspek, mulai dari pelayanan masyarakat, penegakan hukum, hingga kehadiran aparat di tengah masyarakat. “Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui narasi, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata yang konsisten. Ketika masyarakat mulai merasakan perubahan dalam pelayanan, penegakan hukum, dan kehadiran negara melalui Polri, maka kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya,” ujar Sari,…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Atalia Praratya, meminta pengembangan layanan kesehatan di Rumah Sakit Siloam Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pengembangan tersebut baik dari sisi penambahan fasilitas medis maupun peningkatan kapasitas pelayanan. Menurutnya, pengembangan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendukung peningkatan status rumah sakit. Atalia pun menyoroti rencana pengembangan layanan rumah sakit ke depan, termasuk penambahan layanan penanganan kanker serta kapasitas tempat tidur agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. “Saya ada beberapa hal (yang ingin ditanyakan). Yang pertama terkait pengembangan ke depan. Selain MRI, apakah ada rencana pengembangan layanan lain, misalnya untuk penanganan kanker? Kemudian, apakah…

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, mengajak seluruh anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) untuk membangun rasa optimisme dan mengapresiasi capaian standardisasi pelayanan minimal selama ini. Menurutnya, perjalanan otonomi daerah adalah sejarah pencarian keseimbangan, sehingga hal tersebut tidak untuk diromantisasi berlarut-larut terhadap segala dinamika dan tantangan saat ini. “Saya ingin mengajak kita semua agar tidak terjebak pada romantisme masa lalu atau sekadar mengeluhkan perasaan keterbatasan desentralisasi saat ini. Dalam menuju Indonesia Emas 2045, penyesuaian terhadap desentralisasi perlu disikapi dengan rasa optimisme melalui inovasi birokrasi di daerah,” ungkap Sari menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)…

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, mengajak seluruh anggota DPRD se-Pulau Sumatra untuk terus memperkuat integritas, kapasitas kelembagaan, dan kualitas pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal aspirasi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Sumatra, di Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (27/06/2026) Dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, ia menekankan, DPRD memiliki posisi strategis sebagai representasi rakyat di daerah. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan harus diiringi dengan peningkatan profesionalisme, kualitas legislasi, serta kemampuan menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “DPRD lahir dari mandat rakyat melalui pemilihan umum langsung. Karena itu,…

Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI bergerak cepat memetakan proyeksi hukum perdata yang melibatkan yurisdiksi lintas negara. Anggota Pansus RUU HPI DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyatakan bahwa regulasi ini akan menjadi pintu gerbang dalam menyelesaikan berbagai sengketa perdata yang mengandung unsur asing. Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar hukum perdata modern saat ini berada di ranah digital, khususnya transaksi perdagangan elektronik lintas negara atau toko online (e-commerce). “Dalam dunia maya atau e-commerce, jika terjadi transaksi antar bangsa lalu terjadi masalah seperti salah bayar, barang tidak datang, atau barang datang tapi cacat produksi, bagaimana cara mengatasinya?…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai tren penggunaan pupuk organik di sejumlah negara menjadi sinyal bagi Indonesia untuk mulai mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik. langkah tersebut, menurutnya penting untuk memulihkan kesuburan lahan sekaligus menjaga produktivitas pertanian. Firman mengungkapkan penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dalam jangka panjang dapat memengaruhi kualitas unsur hara dan tingkat kesuburan tanah. Karena itu, pemanfaatan pupuk organik perlu diperkuat untuk mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan. “Kalau kita lihat tren dunia ini sudah mulai bergeser kepada pupuk organik, terutama untuk kebutuhan pangan pokok. Vietnam sudah mulai dan di beberapa negara Eropa juga sudah mulai menggunakan pupuk…

Penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai pemangkasan 145 aturan telah memangkas hambatan distribusi sehingga pupuk lebih cepat diterima petani. “Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk ini. Ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,” ujar Siti Hediati Soeharto saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026). Menurutnya, Komisi IV DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan…

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengembangkan pemanfaatan Akal Imitasi atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung proses legislasi berbasis bukti (evidence-based policy making). Hal itu disampaikannya kepada Politikparlemen.co usai menghadiri kegiatan Penataran Keparlemenan Bagi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI (TA AKD) Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026) “Kami mengembangkan AI untuk legislatif. Kita mulai dari untuk membantu menghimpun berbagai data, dokumen sehingga ketika kita menyusun naskah akademik kerancangan undang-undang itu kita sudah bisa kemudian dengan cepat, tepat, dan akurat memiliki data dukung terkait evidence based policy making,” jelas Bayu. Ia menegaskan…