Penulis: redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengusulkan agar segera dilakukan kunjungan lapangan untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan warga. Menurutnya, persoalan yang disampaikan masyarakat sudah berlangsung cukup lama sehingga perlu ditindaklanjuti secara langsung. Hal itu disampaikan Sigit saat Komisi XII DPR menerima audiensi Aliansi Masyarakat Rantau Bakula dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026), yang menyampaikan berbagai persoalan dugaan pencemaran lingkungan dan dampak aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan serta Sumatera Utara. “Ini sudah terlalu lama saudara-saudara kami menjalani kehidupannya dalam ketidakpastian terkait lingkungan hidup,…

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijanto menilai Outlook Postur APBN 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan, yang mana Pendapatan Negara, Belanja Negara, maupun defisit seluruhnya diproyeksikan melampaui asumsi awal Undang-Undang APBN, tidak memerlukan koreksi lewat APBN Perubahan (APBN-P), karena pemerintah dinilai masih mampu mengendalikan defisit dan mendorong sisi penerimaan. “Saya kira di anggaran 2026 tidak ada satu penambahan atau anggaran perubahan, karena kita masih berjalan di mana kita masih bisa menekan angka defisit kita, dan kita masih bisa mendorong penerimaan kita, karena penerimaan kita ini perkembangannya juga sudah cukup bagus,” kata Wihadi saat menanggapi paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti pentingnya sinkronisasi berbagai regulasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Menurutnya, harmonisasi aturan menjadi aspek penting agar implementasi undang-undang nantinya berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih. Hal tersebut disampaikan Adang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dan ahli hukum pidana, Dr. Halif, yang membahas masukan terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Adang menilai salah satu hal yang menarik untuk didalami dalam pembahasan RUU tersebut ialah tawaran penerapan model Non-Conviction Based (NCB). Menurutnya, konsep tersebut…

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pelebaran defisit APBN 2026 menjadi 2,85 persen terhadap PDB melampaui target Undang-Undang APBN 2026 sebesar 2,68 persen masih berada dalam batas aman, dengan menekankan bahwa tren kehati-hatian fiskal pemerintah justru membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Said membandingkan proyeksi ini dengan capaian dua tahun terakhir. Pada akhir tahun 2025, pemerintah sempat memproyeksikan defisit sebesar 2,91 persen, namun realisasi audited justru turun menjadi 2,81 persen. “Sehingga 2,85 persen itu dalam batas sangat aman,” kata Said saat ditemui oleh Politikparlemen.co usai agenda Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina berharap pembahasan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M dilakukan secara komprehensif melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, pembahasan yang mendalam diperlukan agar menghasilkan skema pembiayaan haji yang adil, berkelanjutan, serta tidak membebani jemaah maupun mengurangi hak calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu. Harapan tersebut disampaikan Selly dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI dengan agenda evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M serta pembahasan isu-isu aktual di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026) malam.…

Komisi VIII DPR RI akan membahas secara lebih rinci hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M melalui Panitia Kerja (Panja) yang segera dibentuk. Panja tersebut akan bertugas menyusun rekomendasi penyempurnaan penyelenggaraan haji berdasarkan hasil evaluasi musim haji 2026 sekaligus membahas komponen pembiayaan haji tahun 2027. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Marwan menjelaskan, rapat kerja tersebut merupakan tahapan awal pelaksanaan fungsi pengawasan…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal. Menurutnya, tuntutan peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik dosen harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin kesejahteraan mereka. Fikri menilai dosen memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan dosen tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan daya saing bangsa. “Kalau kemudian dosen yang dituntut nanti ke depan harus S3, kompetensi mereka harus dinaikkan, tapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, ini alarm besar…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan yang adaptif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan tata kelola negara, termasuk ancaman keamanan siber dan kejahatan keuangan lintas negara. Penegasan itu disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) atau Badan Pemeriksa Keuangan Australia bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurut Puan, hubungan Indonesia dan Australia terus berkembang sebagai mitra strategis. Selain kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan keamanan, kedua negara juga perlu memperkuat kolaborasi dalam penguatan institusi publik, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui hubungan antara BPK RI dan ANAO. “Saat ini…

Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menilai materi bimbingan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) perlu disesuaikan dengan kebutuhan jemaah di lapangan. Menurutnya, pembekalan tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga perlu mencakup kemampuan praktis dan pemanfaatan teknologi digital. “Kami melihat di sini hampir rata-rata KBIHU ini menekankan banyak pada hal-hal ibadah. Saya yakin dan percaya, banyak jemaah yang bahasa, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia pun banyak tak mengerti,” ujar Husni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan pengurus KBIHU DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Gedung Nusantara II DPR RI,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh atas kematian Melkiana Duwita, seorang ibu hamil yang tertembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026) lalu. Ia menegaskan, kematian seorang ibu hamil akibat konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan menjadi alarm bahwa perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik belum berjalan secara optimal. “Kami sangat prihatin atas kematian seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata. Tragedi ini menjadi cermin bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada warga sipil, khususnya perempuan dan anak, yang berada di wilayah konflik. Karena itu,…