Penulis: redaksi

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum di daerah guna mengoptimalkan penegakan kode etik anggota DPR RI. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Spesifik MKD DPR RI ke Kepolisian Resor (Polres) Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026). Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengatakan, sosialisasi sekaligus penguatan kerja sama dengan kepolisian merupakan bagian dari amanat undang-undang yang harus dijalankan MKD. Menurutnya, dukungan aparat penegak hukum di daerah penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap perilaku anggota DPR RI, termasuk yang berasal dari daerah pemilihan di Jawa Tengah. “Kehadiran kita, Mahkamah Kehormatan Dewan, itu sesuai dengan…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum pidana. Menurutnya, pengaturan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek hukum perdata, khususnya terkait status kepemilikan suatu harta. “Kalau kita bicara mengenai perampasan aset ini, kita tidak bisa bicara hanya mengenai pidana. Kita harus bicara juga mengenai perdata. Padahal hukum perdata kita itu sangat rumit,” ujar Soedeson dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Pengurus Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang berlangsung di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini pun…

Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026), guna mengawasi optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengevaluasi implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Yahya Zaini, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh pekerja. “Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang menunjukkan capaian baik dalam tingkat kepesertaan BPJS…

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Rahmad Budiaji menegaskan pembinaan pegawai merupakan langkah utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan yang efektif, peningkatan pemahaman terhadap aturan disiplin, serta pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi ‘Integrated Discipline’ (I’DIS) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Harmoni oleh Biro SDMA Setjen DPR RI. “Kebutuhan kita hari ini adalah melakukan pembinaan pegawai untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Namun ketika sudah terjadi, apakah betul-betul dilakukan pembinaan. Untuk pembinaan ini kita siapkan dua sistem informasi, yaitu I’DIS oleh BKN dan Harmoni oleh Biro SDM,”…

Penguatan harmonisasi regulasi daerah menjadi penting sebagai bagian dari reformasi regulasi nasional. Demi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Untuk itu, Komisi XIII DPR RI memandang bahwa penguatan harmonisasi regulasi daerah merupakan bagian penting dari reformasi regulasi nasional,” ujarnya Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Marinus Gea, saat memimpin kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (8/7/2026). Kunjungan tersebut mengusung tema “Penguatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam Tata Kelola Harmonisasi Regulasi Daerah yang Selaras dengan Sistem Hukum Nasional.” Dalam sambutannya, Marinus…

Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz mendorong proses harmonisasi regulasi daerah dilakukan secara lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap penyusunan. Pasalnya, peraturan daerah (Perda) yang berkualitas tidak hanya harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026). Mengawali penyampaiannya, Arisal mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan harmonisasi produk hukum daerah. Menurutnya, harmonisasi memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus memperkuat…

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk merekomposisi kembali sebaran alokasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Langkah tegas ini diambil akibat distribusi anggaran antarwilayah dinilai sangat timpang dan tidak mencerminkan asas keadilan. Hal tersebut ditegaskan Lasarus usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Dirjen SDA Kementerian PU di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen pada Rabu (8/7/2026). Lasarus mengungkapkan kekecewaannya setelah mendengar paparan yang disampaikan oleh pihak kementerian. Menurut Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, ketimpangan alokasi anggaran…

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kelurahan Bira-Parangloe, Kota Makassar, tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap proyek strategis pemerintah harus memberikan manfaat nyata tanpa menurunkan kualitas hidup warga di sekitar lokasi pembangunan. Hal tersebut disampaikan Rokhmat kepada Politikparlemen.co usai Komisi XII DPR RI menerima audiensi Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa yang menyampaikan keberatan atas rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi tersebut karena dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).  Rokhmat mengaku memahami tujuan pembangunan PLTSa sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah sekaligus…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah dokter. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan tata kelola distribusi tenaga kesehatan agar masyarakat di seluruh daerah memperoleh akses layanan kesehatan yang setara. “Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis,” ujar Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co, Selasa (7/7/2026). Politisi Fraksi PKS tersebut mendorong pemerintah memperkuat perencanaan…

Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menegaskan bahwa Komisi XI DPR memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru, khususnya guru honorer dan PPPK Paruh Waktu, yang hingga kini masih menerima penghasilan jauh dari layak. Hal itu disampaikannya kepada Politikparlemen.co usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR bersama Komisi C (Keuangan) DPRD Provinsi Jawa Timur, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, serta audiensi terkait penggajian PPPK dan relaksasi ketentuan belanja pegawai daerah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Ia mengungkapkan, Komisi XI DPR menerima berbagai aspirasi mengenai kondisi guru yang masih memperoleh gaji sangat rendah,…