Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani, menyoroti pentingnya perlindungan kawasan konservasi laut dari dampak aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan nikel, dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan tersebut berlangsung di Loka Riset Mekanisasi Perikanan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026). FGD membahas berbagai program prioritas KKP dalam mendukung swasembada pangan, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan perluasan kawasan konservasi laut. Dalam kesempatan itu, Jaelani menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait keberadaan kawasan konservasi yang beririsan dengan aktivitas pertambangan. “Di Sulawesi Tenggara, terutama…

Komisi IV DPR RI mendorong penguatan Balai Konservasi Penyu Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui pembenahan kelembagaan, peningkatan fasilitas, serta dukungan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pelestarian penyu sebagai bagian dari perlindungan ekosistem pesisir. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Konservasi Penyu Pantai Goa Cemara, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Jumat (10/7/2026). Kunjungan tersebut membahas upaya penguatan konservasi penyu berbasis masyarakat untuk perlindungan ekosistem pesisir dan pengembangan ekowisata berkelanjutan. Panggah menjelaskan, pengelolaan konservasi penyu baru dialihkan dari Kementerian Kehutanan ke…

Komisi VI DPR RI memastikan setiap investasi di sektor industri semen harus menjaga iklim investasi sekaligus tidak mengganggu keberlangsungan industri yang telah beroperasi. Hal itu menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI yang membahas rencana investasi PT Conch Cement Indonesia di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi pemerhati lingkungan terkait rencana investasi PT Conch Cement Indonesia. Menurutnya, terdapat perbedaan pandangan mengenai kesesuaian proyek dengan tata ruang sehingga perlu dikaji bersama seluruh pemangku kepentingan. “Menurut mereka (pemerhati lingkungan), pembangunan industri tersebut bertentangan dengan hukum…

Komisi X DPR RI menaruh perhatian khusus pada efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Melalui Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Sisdiknas ke Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (9/7/2026), Komisi X memastikan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tidak hanya terpenuhi secara nominal, tetapi juga mampu meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan. Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Panja Revisi UU Sisdiknas, Hetifah Sjaifudian, menjelaskan kunjungan kerja tersebut dilakukan setelah Komisi X menyepakati draf RUU Sisdiknas untuk diserahkan kepada Badan Legislasi DPR RI. Menurutnya, masukan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengatakan bahwa masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung penyelenggaraan harmonisasi regulasi daerah. “Kanwil Kementerian Hukum disini masih kekurangan sumber daya manusia untuk pengharmonisasian regulasi daerah agar lebih maksimal dalam melakukan kinerjanya,” katanya saat diwawancarai Politikparlemen.co usai memimpin kunjungan kerja spesifik di Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (8/7/2026).  Ia melanjutkan, pihaknya (Komisi XIII DPR) akan mendukung dan menyampaikan hal tersebut pada Kementerian Hukum RI dan mitra kerja terkait lainnya. Tim Kunker Komisi XIII DPR…

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena menilai Desa Wisata Penglipuran yang berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, menjadi contoh keberhasilan desa wisata yang mampu mempertahankan identitas lokal di tengah berkembangnya sektor pariwisata. Menurutnya, keunikan yang tetap dijaga masyarakat justru menjadi kekuatan utama yang membuat Desa Wisata Penglipuran memiliki daya saing hingga tingkat global. “Potensinya sangat besar karena desa ini mempertahankan keunikan dan memahami apa yang mereka miliki. Masyarakat menjadi pendukung utama dalam menjaga desa ini. Pariwisata adalah efek tambahan, tetapi mereka menjaga desa ini bukan dengan tujuan supaya menjadi pariwisata,” ujar Samuel kepada Politikparlemen.co usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti dugaan praktik klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diduga melibatkan ratusan pasien palsu. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan kejahatan yang merugikan hak masyarakat atas layanan kesehatan. Menurut Nurhadi, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka kerugian yang ditimbulkan bukan hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Kalau dugaan ini benar, maka yang dirampok bukan hanya uang negara, tetapi juga hak masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ini bukan sekadar fraud, tetapi dugaan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,”…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai penanganan kasus dugaan pembakaran santri junior oleh seniornya di Pondok Pesantren (Ponpes) Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Lombok Tengah, menyisakan banyak kejanggalan yang harus diungkap secara terang, objektif, dan transparan. Menurut Abdullah, kejanggalan paling mencolok adalah adanya perbedaan keterangan mengenai kronologi peristiwa. Pihak ponpes menyampaikan bahwa kebakaran terjadi bukan karena unsur kesengajaan, sedangkan korban menyatakan dirinya sengaja dibakar oleh pelaku setelah melaporkan dugaan perundungan kepada pengurus pesantren. Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak korban kepada publik, korban juga mengaku dipaksa menandatangani surat perdamaian yang diajukan pihak ponpes. Korban juga mengaku sempat diancam bahwa apabila…

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan tiga mega kasus korupsi yang tengah dilakukan Polri. Namun, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan agar tujuan penegakkan hukum harus murni untuk kepentingan pemberantasan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. “Tentunya kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri. Tapi harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik,” kata Benny K Harman dalam keterangan tertulis yang dikutip Politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (10/7/2026).  Seperti diketahui, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut tiga kasus dugaan korupsi yakni terkait kasus pengadaan…

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Menurutnya, perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas karena menyangkut kepentingan masyarakat. “Saya mendukung penuh upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi DMO batu bara secara tuntas. Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan langsung dengan pasokan listrik. Karena itu, apabila terdapat penyimpangan berakibat pada pemadaman bergilir, tentu harus diusut sampai tuntas,” ujar Habib Aboe dalam keterangan tertulis yang dikutip Politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (10/7/2026). Habib…