Penulis: redaksi

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menerima kuasa hukum dan keluarga korban kasus pembakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Raudlatussaulatiyah Al Ibrahimy, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban meminta dukungan agar kasus yang menimbulkan korban jiwa dan luka bakar serius itu diusut hingga tuntas serta memberikan keadilan bagi para korban. Menanggapi permintaan tersebut, Sari menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap kasus kekerasan yang telah merenggut nyawa seorang korban dan menyebabkan dua korban lainnya mengalami luka bakar serius. Baginya, aparat penegak hukum harus memastikan seluruh proses hukum berjalan secara…

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus menjadi momentum membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan (bullying). Menurutnya, proses adaptasi peserta didik pada hari-hari pertama memasuki jenjang pendidikan baru menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung pembentukan karakter dan peningkatan prestasi siswa. Hal tersebut disampaikannya saat dimintai tanggapan mengenai pelaksanaan MPLS di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2026). Menurut Purnamasidi, MPLS tidak sekadar memperkenalkan peserta didik pada lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi sekolah untuk memastikan setiap siswa merasa diterima dan mampu beradaptasi…

Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menilai diperlukan pembentukan Badan Khusus Pengelolaan Aset Rampasan untuk menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset (PA). Menurutnya, penguatan tata kelola aset merupakan bagian penting untuk memastikan tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara optimal. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Dr. Didi Sunardi, S.H., M.H. dan Senat Mahasiswa UIN yang membahas masukan terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Dalam rapat tersebut, Nyoman menyoroti pentingnya pengelolaan aset rampasan sejak awal proses penegakan hukum. “Kita tahu bahwa setelah harta korupsi…

Kebijakan pembiayaan pendidikan dinilai perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik daerah serta jenis satuan pendidikan agar alokasi anggaran yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Perbedaan kondisi geografis, tingkat kemahalan wilayah, hingga kebutuhan pembelajaran di masing-masing sekolah dinilai menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam penetapan biaya pendidikan. Hal tersebut mengemuka dalam agenda Seminar Nasional Pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI M. Sarmuji menilai formulasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat disamaratakan untuk seluruh daerah. Menurutnya, setiap…

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jangan sampai membuka peluang penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power). Hal ini ditegaskan Martin dalam lanjutan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II Bersama Dr. Didi Sunardi dan Senat Mahasiswa UIN Jakarta. Menurut Martin, upaya untuk mencegah hal tersebut menjadi pokok pembahasan serta kehati-hatian Komisi III dalam melakukan perancangan beleid. Beragam masukan dari berbagai kalangan pun, difokuskan agar nantinya rancangan UU tidak di salah gunakan oleh pelaksana regulasi di lapangan. “Jangan sampai aturan perampasan aset ini membuka peluang abuse of power. Karena nantinya undang-undang akan berada di tangan…

Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai perlu ditinjau kembali agar lebih mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan. Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk memastikan dukungan pembiayaan dari pemerintah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mengurangi beban yang masih ditanggung sekolah, pendidik, dan orang tua peserta didik. Hal itu mengemuka dalam agenda Seminar Nasional Pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI M. Sarmuji mengatakan seminar digelar untuk mengkaji secara objektif besaran biaya satuan pendidikan yang dibutuhkan setiap peserta…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menegaskan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, pengaturan pendidikan keagamaan dalam RUU Sisdiknas tidak mengubah karakter maupun kewenangan pengelolaannya. “Pendidikan keagamaan tetap di Kementerian Agama, tetapi diatur di dalam Sisdiknas karena pendidikan keagamaan memiliki kekhususan, yaitu memperkuat pemahaman agama. Kekhasan itu tidak bisa diubah,” ujar Esti kepada Politikparlemen.co usai Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI di Yogyakarta, Kamis (9/7/2026). Ia menjelaskan, RUU Sisdiknas juga mengatur keseimbangan penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi.…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, layak menjadi model nasional pengembangan perikanan budidaya. Menurutnya, keberhasilan mengubah lahan terbengkalai menjadi kawasan produksi udang berdaya saing ekspor membuktikan bahwa program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. “Hari ini kami dari Komisi IV melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kebumen, terutama melihat budidaya udang berbasis kawasan yang ada di Kebumen ini. Tadinya tanah biasa saja yang terbengkalai, ini dimanfaatkan sebagai tempat budidaya udang,” ujar wanita yang akrab disapa Titiek ini usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meluruskan informasi yang beredar di media sosial maupun sejumlah pemberitaan yang menyebut DPR RI menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta proses legislasi yang sedang berlangsung di DPR. Sebaliknya, Komisi III DPR RI, tegasnya, justru terus mempercepat pembahasan RUU tersebut melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pakar hukum pidana, akademisi, organisasi profesi advokat, mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan. Pembahasan itu telah berlangsung secara intensif selama tiga masa sidang terakhir sebagai bagian dari penyusunan substansi RUU yang benar-benar matang. “Jadi tidak benar…

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tantang Perampasan Aset dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar alias hoaks. “Tidak ada keputusan Rapat Paripurna DPR yang memutuskan RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026. RUU tersebut masih terdaftar di Prolegnas Prioritas 2026 dengan nomor urut 6 sebagai usulan dari DPR RI. RUU Perampasan Aset disiapkan oleh Komisi III DPR RI,” jelas Martin dalam keterangannya yang dikutip Politikparlemen.co, di Jakarta, Minggu (12/07/2026). Martin…