Penulis: redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menyoroti efektivitas belanja pendidikan dalam pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus diikuti dengan peningkatan capaian pembelajaran, terutama pada aspek literasi dan numerasi peserta didik. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI yang membahas LKPP APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Reni menjelaskan, evaluasi terhadap LKPP tidak hanya bertujuan menilai tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menjadi dasar perbaikan kualitas pendidikan pada pelaksanaan APBN tahun berjalan…

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperketat pengawasan terhadap perdagangan anjing yang diduga untuk konsumsi. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan kesejahteraan hewan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko penyebaran rabies. Dwita mengungkapkan, pihaknya baru-baru ini menemukan sebuah truk yang mengangkut anjing di Kota Solo. Hewan-hewan tersebut berada di dalam kandang sempit sehingga mengalami stres dan berisiko mengalami penurunan kondisi kesehatan. Lebih lanjut, ia menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan tiga ekor anjing dinyatakan positif rabies. “Berdasarkan temuan lapangan di Kota Solo terdapat satu truk penuh anjing yang siap untuk diperdagangkan, namun ditemukan tiga di…

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi capaian Kementerian Koperasi sepanjang 2025. Namun, ia menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dan koperasi. “Kami tentu mengapresiasi capaian apa pun yang bapak sampaikan. Sebetulnya ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap perkoperasian di Indonesia. Kami juga mendukung program-program Bapak Presiden Prabowo yang memang sangat konsen terhadap perkembangan koperasi,” ujar Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia menyoroti sejumlah capaian, seperti pelatihan bagi 143 ribu pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah…

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD KMP) harus dikembangkan tidak hanya sebagai institusi ekonomi di tingkat desa, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok nasional yang mampu menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Kawendra juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menghidupkan kembali semangat berkoperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, koperasi harus memiliki peran yang lebih strategis dalam sistem distribusi nasional. “Kita optimistis karena Presiden Prabowo menghadirkan kembali semangat berkoperasi di era ini. Koperasi Merah Putih ke depannya bukan hanya sekadar menjadi toko di desa-desa tertentu, tetapi menjadi rantai pasok yang…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan meminta Kementerian Hukum memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia menilai, pemblokiran anggaran yang mencapai Rp1,43 triliun perlu diikuti langkah mitigasi agar berbagai layanan tetap berjalan optimal di tengah masa transisi kelembagaan. “Dari pagu akhir sekitar Rp4,51 triliun terdapat anggaran yang diblokir sekitar Rp1,43 triliun sehingga anggaran efektif hanya Rp3,08 triliun. Dari sini program atau layanan apa saja yang paling berdampak oleh pemblokiran tersebut? Bagaimana Kementerian memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menurunkan kualitas pelayanan hukum, bantuan hukum, penyusunan regulasi, serta layanan administrasi hukum kepada masyarakat?” ujar…

Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menilai optimalisasi regulasi ekspor dan impor pangan serta obat-obatan perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan BPOM. Ia mengatakan, langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan hingga ke daerah. Hal itu disampaikan Heru usai Komisi IX Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BPOM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Heru mengapresiasi capaian BPOM yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Mengapresiasi hasil dari…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan bahwa aktivitas Anggota DPR RI di media sosial tidak terlepas dari pengawasan etik. Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan anggota dewan di ruang digital tetap harus mencerminkan kehormatan dan martabat lembaga serta dapat dipertanggungjawabkan. Agung menjelaskan, anggota DPR RI terikat pada kode etik dan moral, sehingga penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak. Meski memiliki hak imunitas dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, anggota DPR tetap berkewajiban menjaga etika dalam setiap pernyataan yang disampaikan. “Anggota DPR itu terikat etik dan moral. Semua pernyataan hal-hal terkait dengan fungsi pengawasan, semua pertanyaan maupun pendapat-pendapatnya…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan kondisi fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kesejahteraan tenaga kesehatan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan insentif dan tunjangan tenaga kesehatan tetap terlindungi mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Charles usai audiensi Komisi IX DPR RI dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Charles mengungkapkan, Komisi IX DPR RI menerima berbagai laporan mengenai pemotongan insentif dan tunjangan dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh terjadi meskipun sejumlah pemerintah daerah tengah…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa program mandatori biodiesel B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong hilirisasi industri sawit. Pasalnya, keberhasilan Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 50 persen menjadi capaian monumental yang belum berhasil diwujudkan negara lain. Pernyataan tersebut disampaikan Bambang usai memimpin agenda Rapat Audiensi Komisi XII DPR RI dengan Sawit Watch beserta aliansinya, termasuk Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). “Program B50 ini program yang sangat bagus, fundamental, monumental karena kenapa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia…

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul kembali aktifnya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia mendorong Pemerintah untuk melakukan kesiapasiagaan nasional demi keselamatan masyarakat. “Kesiapsiagaan nasional dalam kebencanaan harus ditingkatkan dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2026). Seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan dan kini berada pada Status Level III (Siaga). Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) dalam beberapa hari terakhir pun kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat akan potensi tsunami seperti yang pernah terjadi di Selat Sunda pada 2018. Meski…