Penulis: redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh rencana pengeboran baru Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan tersebut disampaikan melalui rilis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (16/7/2026), usai Komisi XII DPR menerima audiensi dari Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan PLTP Flores. ​Ateng menilai, proyek strategis nasional berbasis energi terbarukan tidak boleh dipaksakan apabila dalam implementasinya masih menyisakan persoalan mendasar yang belum terselesaikan di lapangan. Sebab itu, ia mendesak audit menyeluruh, baik dari sisi teknis, lingkungan, maupun tata kelola anggaran. ​”Energi terbarukan tidak otomatis menjadi energi yang berkeadilan.…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kembali difokuskan pada tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting dan mengatasi masalah malnutrisi. Menurutnya, program tersebut harus diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan agar benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Edy usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Edy mengungkapkan sejak awal Komisi IX telah memberikan berbagai catatan terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari belum adanya regulasi yang jelas hingga perubahan kebijakan yang dinilai…

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengingatkan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi penyerapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama yang harus menjadi perhatian adalah sejauh mana anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan. “Kita sedang membahas anggaran. Sebenarnya saya ingin diskusi kita mengarah lebih luas daripada sekadar penyerapan anggaran. Kita seharusnya berbicara tentang KPI. Kita berbicara tentang mimpi yang berhasil diwujudkan, rencana yang kemudian menyumbang pada performa negara yang lebih baik daripada sekadar hanya berbicara anggarannya,” ujar Deddy dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola…

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi mendorong penguatan kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pasalnya, perluasan tugas kedua lembaga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya dan dukungan anggaran agar mampu menjalankan fungsi pengawasan maupun pengadaan secara optimal. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP dan Kepala LKPP mengenai Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Dirinya mengapresiasi paparan kedua lembaga yang dinilai tersusun dengan baik. Pun, ia menegaskan Komisi XI DPR RI mendukung penguatan BPKP…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan, agar amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dapat benar-benar terpenuhi. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan defisit anggaran sehingga tidak seharusnya sektor pendidikan menjadi pihak yang terdampak melalui penempatan anggaran di bawah skema pembiayaan. “Kenapa pendidikan yang dikorbankan? Padahal ini amanat Undang-Undang Dasar,” tegas Dolfie.…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kementerian Keuangan selama 15 tahun berturut-turut belum otomatis mencerminkan kualitas tata kelola fiskal yang mampu menghasilkan kebijakan berdampak optimal bagi pembangunan. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) Dirinya mempertanyakan sejauh mana kepatuhan administrasi yang tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 tahun berturut-turut mampu diterjemahkan menjadi kebijakan fiskal yang berkualitas dan berdampak nyata terhadap pembangunan nasional. “Ini menarik…

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei mendesak Kementerian Perhubungan membenahi ketimpangan infrastruktur dan layanan transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kondisi di lapangan masih jauh dari target pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah kepulauan. Hal itu disampaikan Ahmad Safei dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Sorotan utama Safei tertuju pada Kabupaten Wakatobi yang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional. Namun, ia menilai pengembangan konektivitas laut di kawasan tersebut belum menjadi perhatian utama, padahal mobilitas masyarakat dan wisatawan sangat bergantung pada transportasi…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian UMKM menjelaskan belum optimalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari kuota sebesar Rp300 triliun, realisasi penyaluran tercatat baru mencapai sekitar Rp270 triliun, sehingga masih terdapat sekitar Rp30 triliun yang belum tersalurkan kepada pelaku usaha. Menurut Saleh, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian mengingat kebutuhan pembiayaan UMKM masih sangat besar. Ia meminta pemerintah menjelaskan kendala yang menyebabkan alokasi KUR belum terserap secara maksimal. “Kuotanya sekitar Rp300 triliun, tetapi yang tersalurkan hanya Rp270 triliun. Kami ingin mengetahui apa kendalanya sehingga dana yang dibutuhkan masyarakat itu tidak seluruhnya tersalurkan,” ujar Saleh dalam Rapat Kerja…

Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menilai data Ombudsman RI mengenai tingginya laporan masyarakat di sektor agraria dan administrasi kepegawaian harus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Aus mengatakan, berdasarkan data Ombudsman RI, sektor agraria masih menjadi substansi laporan masyarakat terbesar pada 2025 dengan 3.154 laporan. Sementara itu, administrasi kepegawaian berada di urutan berikutnya dengan 2.366 laporan. Hal itu disampaikan Aus dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kepala…

Kepastian status kepegawaian guru dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional. Karena itu, pemerintah didorong menyusun peta jalan yang jelas untuk mempercepat pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). La Tinro mengapresiasi capaian Kemendikdasmen yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari…