Penulis: redaksi

Komisi V DPR RI memberikan perhatian atas efisiensi anggaran terhadap Basarnas yang berpotensi berdampak pada operasional Basarnas yang berkaitan langsung dengan penyelamatan jiwa manusia. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menilai dukungan anggaran terhadap lembaga pencarian dan pertolongan harus tetap menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikannya usai meninjau dan menerima paparan mengenai kondisi operasional Basarnas Yogyakarta di Kantor Basarnas Yogyakarta, Jumat (17/7/2026). Dalam paparan tersebut juga ditemukan adanya keterbatasan anggaran Basarnas Yogyakarta yang berpotensi memengaruhi pemeliharaan peralatan maupun pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. “Ada yang bisa diefisiensi, belanja modal dan lain-lain, Tapi…

Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro meminta pemerintah memperkuat sistem keselamatan di perlintasan sebidang, terutama di kawasan Solo Raya. Menurutnya, penerapan teknologi seperti Early Warning System (EWS) perlu dioptimalkan agar keselamatan pengguna jalan tetap terjaga tanpa mengurangi fungsi kawasan, termasuk di jalur Car Free Day (CFD) Jalan Slamet Riyadi yang menjadi salah satu ikon pariwisata Kota Solo. “Tadi sudah ada skema-skema, ada uji coba dengan EWS, karena memang itu jalur CFD. Ini perlu dipertahankan untuk mendorong pariwisata, tapi jangan sampai ada yang menjadi korban. Ini harus dicarikan solusi yang tepat,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Stasiun Solo Balapan, Surakarta, Jumat (17/7/2026). Menurut Sriyanto,…

Anggota Komisi VI DPR RI Askweni mendorong Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi. Menurutnya, persoalan sampah yang terjadi di Batam tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga menjadi salah satu penyebab banjir akibat keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA). Ia menilai persoalan tersebut dapat diubah menjadi peluang apabila mampu menarik investasi di sektor pengelolaan sampah. “Saya mendapat informasi bahwa di Batam itu sekarang ada lebih kurang 30 titik banjir. Tiga puluh titik banjir itu diakibatkan oleh sampah karena lambatnya pengangkutan sampah ke TPA, karena kapasitas…

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti meminta sejumlah fasilitas di Sekolah Rakyat, Jalan Kedungsari Raya, Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, segera mendapat perhatian, khususnya yang berkaitan dengan aspek keselamatan siswa. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Jumat (17/7/2026). Dalam peninjauan lapangan, Novita menemukan beberapa titik fasilitas yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan. Ia menyoroti kondisi tangga, paving, jalan, hingga lantai yang dinilai kurang aman bagi aktivitas para siswa yang tinggal di asrama. “Ada tangga, paving, jalan, dan lantai yang menurut saya masih kurang baik. Saya berharap ini menjadi perhatian karena menyangkut faktor keselamatan…

Komisi V DPR RI menilai Kantor Basarnas Yogyakarta sudah layak ditingkatkan statusnya dari Kelas B menjadi Kelas A. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw penilaian tersebut didasarkan pada luasnya cakupan wilayah kerja serta tingginya potensi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menuntut kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan semakin optimal. Roberth Rouw mengungkapkan bahwa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, mulai dari erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, hingga berbagai potensi kecelakaan yang memerlukan respons cepat dari Basarnas. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar perlunya peningkatan status organisasi Basarnas Yogyakarta agar mampu memberikan pelayanan yang lebih…

Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari perdagangan karbon sektor kehutanan harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan, bukan hanya dinikmati oleh pelaku usaha. Menurut Ketut, masyarakat yang menanam, merawat, dan menjaga hutan memiliki kontribusi nyata dalam menyerap emisi karbon. Karena itu, mereka semestinya menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari nilai ekonomi karbon yang dihasilkan. “Yang mendapatkan nilai ini seharusnya masyarakat, minimal masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang sehari-hari menjaga hutan itu. Bukan pengusahanya saja yang mendapat nilai ini. Kita dorong agar nilai ekonomi dari karbon hutan…

Peran Badan Karantina Indonesia (Barantin) sebagai garda terdepan di pintu masuk negara menjadi perhatian Komisi IV DPR RI. Melalui kunjungan kerja ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Banten, Satuan Pelayanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Komisi IV ingin memastikan sistem karantina mampu menghadapi berbagai ancaman biologis yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis mengatakan, fungsi karantina menjadi semakin penting di tengah tingginya mobilitas manusia dan lalu lintas komoditas dari berbagai negara. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga kemampuan negara melindungi wilayahnya dari ancaman hama, penyakit, dan gangguan…

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menilai pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan memerlukan tata kelola yang berbeda dengan daerah daratan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya penguatan aspek implementasi, pemeliharaan, hingga pengawasan agar infrastruktur yang dibangun benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Khusus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Menurut Mercy, penggunaan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagai satu-satunya variabel dalam penentuan biaya pembangunan belum…

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Taufan Pawe menilai pembentukan RUU tersebut harus menjadi momentum penting untuk menghadirkan payung hukum yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Sehingga, regulasi tersebut harus menjadi landasan bagi negara untuk memberikan perlakuan khusus kepada daerah kepulauan melalui dukungan kebijakan dan penganggaran. Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Daerah Kepulauan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Ia mengapresiasi paparan Kementerian PU terkait konsep pembangunan kawasan kepulauan. Ia menilai…

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memperkuat konsolidasi belanja pengadaan pemerintah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan penggunaan keuangan negara untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama LKPP yang membahas Laporan Keuangan LKPP Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Menurutnya, konsolidasi pengadaan telah terbukti menghasilkan penghematan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ia meminta LKPP kembali menyampaikan capaian efisiensi tersebut sebagai bagian dari evaluasi kinerja lembaga. “Sebelumnya, LKPP itu selalu melaporkan kepada kita…