Penulis: redaksi

Rencana penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut dinilai membuka ruang pendapatan yang lebih layak bagi mitra pengemudi yang selama ini menanggung beban potongan platform cukup besar. Menanggapi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penyesuaian skema potongan aplikator tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan memberi manfaat langsung bagi para pengemudi ojol karena porsi pendapatan yang diterima mitra dapat menjadi lebih besar dan proporsional. “Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan…

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meninjau langsung progres pembangunan asrama putra di Pondok Pesantren Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya memastikan percepatan pembangunan yang sebelumnya telah mendapat dukungan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam kunjungannya, Sari Yuliati menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan asrama yang dinilai berjalan cepat dan sesuai target yang menjadi bagian penting dalam menunjang fasilitas pendidikan serta kenyamanan santri di lingkungan Pesantren. “Sedang meninjau progres pembangunan gedung ini karena memang kurang lebih 10 bulan yang lalu Bapak Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia datang ke sini. Dari pihak Muhammadiyah mengajukan permohonan untuk mendirikan asrama putra,…

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmat Budiaji menegaskan bahwa pelantikan jabatan fungsional tidak harus dilakukan bersamaan dengan jabatan struktural. Pengisian jabatan struktural sendiri dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi kinerja. Sementara itu, untuk jabatan fungsional, proses pelantikan dapat dilakukan segera setelah seluruh administrasi, termasuk Surat Keputusan (SK) dan Keputusan Presiden (Keppres) bagi jabatan tertentu, telah diterbitkan. “Ini juga menjadi budaya baru, bahwa tidak hanya jabatan struktural yang diperhatikan. Jabatan fungsional juga harus melalui proses pelantikan dan pengambilan sumpah,” ujar Aji, begitu Rahmat Budiaji, biasa disapa, usai pelantikan pejabat fungsional di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2026).…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati mengatakan bahwa program bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program yang dibiayai melalui Dana APBN dinilai membantu warga di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses sanitasi. “Sanitasi bukan sekadar soal kebersihan, tetapi menyangkut kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi kita. Tanpa sanitasi yang layak, resiko penyakit meningkat dan beban ekonomi masyarakat juga ikut bertambah,” ujarnya dalam kegiatan penyerahan bantuan di Desa Batujai, Ungga, dan Tanak Awuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (3/5/2026). Ia menyoroti bahwa masih banyak daerah yang menghadapi…

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah, tergerak untuk memperjuangkan bantuan bedah rumah bagi salah satu konstituennya setelah melihat langsung kondisi rumah tidak layak huni di tengah kawasan perumahan beton. Saat melakukan kunjungan kerja reses di daerah pemilihannya, di Cipocok, Serang, Banten, Rabu (29/4/2026), Sarifah menemukan rumah keluarga Ibu Yoni dan Pak Asep yang terbuat dari bilik bambu dan triplek, tanpa fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) dan dapur. “Ternyata di daerah perkotaan ini masih ada rumah dengan bilik bambu seperti ini,” kata Sarifah yang tidak menyangka kondisi tersebut ada di tengah kawasan perumahan yang sudah berkembang. Keluarga tersebut telah…

Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini telah masuk dalam konsep wajib belajar 13 tahun, sehingga akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait anggaran dan fasilitas. Hal ini disampaikan Once saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026). Ia merespons keluhan konstituen yang menanyakan perhatian pemerintah terhadap pendidikan PAUD. “Saya jelaskan PAUD ini sekarang sudah dalam perhatian karena ada konsep atau aturan wajib belajar 13 tahun. Sehingga PAUD menjadi perhatian artinya ada anggaran yang akan disediakan bagi guru-guru paud juga fasilitas PAUD, sekolah-sekolah dan sebagainya,” ujar Once. Once…

Merespons maraknya kasus perundungan dan masalah kesehatan mental siswa yang kian mengkhawatirkan, Komisi X DPR RI akan memasukkan kurikulum pendidikan karakter sebagai kewajiban dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan hal ini dalam dialog dengan wartawan media nasional, di Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026). Menurutnya, pendidikan karakter menjadi sangat mendesak mengingat berbagai kasus memprihatinkan, bahkan anak kelas 4 SD sudah ada yang mencoba bunuh diri. “Dengan adanya kasus di beberapa perguruan tinggi, dan juga mungkin di sekolah-sekolah dasar, anak-anak aja, kelas 4 sudah mencoba untuk bunuh diri, semuanya…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menerima aspirasi dari organisasi Karang Taruna di daerah pemilihannya, DKI Jakarta II. Mereka mengeluhkan terkait kesulitan generasi muda dalam mengakses lapangan pekerjaan yang kian menyempit dan tersegmentasi. Dalam pertemuan, di Jakarta Selatan, Jumat (01/05/2026), para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna itu menyampaikan keluhan bahwa lapangan pekerjaan saat ini cenderung hanya terbuka bagi mereka yang memiliki koneksi atau orang dalam. Selain itu, mereka juga mengungkapkan keresahan soal besarnya biaya pungutan yang harus dikeluarkan jika ingin bekerja di luar negeri. Merespons keluhan tersebut, Kurniasih menyarankan agar para pemuda mengikuti seminar atau pelatihan keahlian…

Menyikapi maraknya kasus kekerasan dan pelecehan anak di tempat penitipan anak (daycare/TPA), Komisi X DPR RI tengah mencari formulasi pengaturan yang tepat dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) untuk memastikan adanya pengawasan dan regulasi perizinan yang ketat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan hal ini dalam dialog dengan wartawan media nasional, di Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026). Menurutnya, kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh pemilik atau pengasuh daycare terhadap anak-anak yang dititipkan sangat memprihatinkan dan memerlukan solusi regulasi yang komprehensif. “Daycare itu informal, dan itu tempat penitipan anak yang kita sedang cari cantolannya masuknya di pasal mana,…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkap temuan mengejutkan dari aspirasi konstituen di daerah pemilihannya. Setidaknya ada satu kelurahan di DKI Jakarta yang sama sekali tidak memiliki sekolah menengah negeri, baik SMP maupun SMA. “Tadi kita mendengarkan ada satu kelurahan di Jakarta, di daerah khusus Jakarta yang sudah maju, ternyata ada satu kelurahan yang tidak punya sekolah negeri SMP-SMA-nya. Nah ini harus benar-benar dipikirkan, kalau pakai zonasi kan sudah tidak adil,” ujar Kurniasih kepada Politikparlemen.co, di Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026). Kondisi ini menjadi ironis ketika sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) diberlakukan. Anak-anak di kelurahan tersebut terpaksa…