- Buka Maganghub Kemenaker, Suprihartini Tekankan Peserta Bukan Sekadar Tenaga Tambahan
- Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik
- Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area
- Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
- Panja AI DPR RI Soroti Masa Depan Pelaku Industri Kreatif di Era Akal Imitasi
- Gandeng Polri dan Kemenkes, Setjen DPR Perkuat Layanan Kegawatdaruratan
- RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral
- Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
Penulis: redaksi
Komisi XII DPR RI menyoroti lambannya penanganan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi, terhadap aduan warga yang terdampak operasional pabrik PT SMM. Meski keluhan masyarakat telah disampaikan lebih dari tiga bulan lalu, hingga kini persoalan tersebut dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang jelas, sementara warga mengaku masih merasakan dampak lingkungan sejak pabrik kembali beroperasi. Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah berkomunikasi dengan Bupati Sarolangun dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Saat itu, pemerintah daerah meminta waktu guna menyelesaikan persoalan tersebut. “Ternyata berjalannya waktu sudah sampai tiga bulan lebih sampai hari ini tidak ada penyelesaian,”…
Kepemimpinan anyar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) didorong bisa lebih mengedepankan perspektif kelembagaan dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai setiap kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan produk kelembagaan sehingga pertanggungjawabannya pun harus ditempatkan dalam kerangka institusi, bukan individu. Pandangan tersebut disampaikan Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN. Menurut Zainul, kepemimpinan baru BGN perlu menjadikan perspektif kelembagaan sebagai pijakan dalam menjalankan organisasi. Dengan demikian, setiap kebijakan yang telah ditetapkan tetap memiliki kesinambungan. Karena, seluruh keputusan yang lahir dari lembaga merupakan bagian dari tanggung jawab institusional…
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menekankan pentingnya pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) yang berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah perbaikan tidak boleh berhenti pada evaluasi internal semata, tetapi harus dibarengi solusi konkret bagi berbagai kendala yang muncul di lapangan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX bersama BGN, Irma mengakui bahwa jajaran anyar BGN akan menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk membenahi berbagai persoalan yang diwariskan dari pejabat sebelumnya. Karena itu, ia meminta agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan mencakup…
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong Polres Metro Depok bertindak tegas dalam menangani kasus dugaan intimidasi yang dialami keluarga Azis Suraji oleh tetangganya di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Menurutnya, perkara tersebut sudah layak diselesaikan melalui jalur pidana karena upaya mediasi maupun penyelesaian nonlitigasi telah ditempuh, tetapi tidak efektif menghentikan dugaan intimidasi. “Jadi harus diselesaikan melalui ranah pidana. Jika intimidasi terhadap keluarga Azis Suraji terbukti, kepolisian harus memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara tidak boleh membiarkan rumah warga berubah menjadi tempat yang penuh rasa takut akibat intimidasi yang terus berulang,” ujar Abdullah yang akrab disapa…
Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menilai permasalahan anggaran dan penataan organisasi Basarnas dinilai perlu dibahas secara komprehensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar berbagai kebutuhan operasional maupun kelembagaan dapat ditangani secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting, menurutnya, mengingat Basarnas menjalankan tugas kemanusiaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kantor Basarnas Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/7/2026). Yasti menilai berbagai persoalan yang disampaikan Basarnas dalam pertemuan perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah. “Belanja pegawai, bukan belanja modal, jadi kami harus mendukung itu. Oleh sebab itu,…
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan hilirisasi komoditas garam di Bali agar tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku konsumsi, tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Koperasi Unit Yasa Segara, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/7/2026). Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengatakan, Bali memiliki potensi besar dalam pengembangan produk turunan garam, terutama karena didukung kawasan pariwisata yang dapat menjadi pasar bagi produk-produk berbasis kelautan. “Sekarang ini kita sedang meninjau salah satu pengembangan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan,…
Insiden ledakan di gudang amunisi di Madiun, Jawa Timur, menjadi perhatian DPR RI. Investigasi menyeluruh dinilai perlu segera dilakukan untuk mengungkap penyebab kejadian yang mengakibatkan satu prajurit meninggal dunia tesebut. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Seperti diketahui, ledakan terjadi di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (16/7). Dalam insiden tersebut, satu prajurit TNI gugur, empat orang mengalami luka berat, dan dua lainnya luka ringan. Dalam pandangannya, TB Hasanuddin juga mendorong agar gudang amunisi ditempatkan jauh dari permukiman warga. Selain itu, ia meminta tim investigasi…
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengutuk keras serangan Amerika Serikat (AS) yang menyasar sejumlah fasilitas sipil di Iran. Ia menilai penggunaan kekuatan militer yang mengakibatkan korban dari kalangan warga sipil tidak dapat dibenarkan dan berpotensi memperburuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. “Saya mengutuk dengan sekeras-kerasnya penggunaan kekuatan militer yang menyasar infrastruktur sipil dan menimbulkan korban dari warga tidak berdosa. Tidak ada pembenaran apa pun untuk serangan yang menewaskan dan melukai warga sipil,” tegas Syahrul dalam keterangannya yang dikutip Politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (18/7/2026). Berdasarkan laporan media internasional, serangan yang terjadi pada Kamis (16/7/2026) menyasar sejumlah…
Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah mendorong penguatan Badan Karantina Indonesia (Barantin) dari sisi kelembagaan, anggaran, hingga sarana dan prasarana. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Barantin mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal di pintu masuk dan keluar negara sekaligus mendukung peningkatan daya saing komoditas ekspor Indonesia. “Kami melihat semangat dari teman-teman kami di karantina untuk menjaga pintu masuk dan pintu keluar Komoditi. Kalau dilihat ya dari perlengkapan sarpras dan juga perlengkapannya perlu masih ditingkatkan,” ujat Rina usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Banten, Satuan Pelayanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten,…
Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan kelompok masyarakat dalam mendukung keberlanjutan konservasi terumbu karang di Bali. Menurutnya, upaya pelestarian ekosistem laut membutuhkan pendampingan dan dukungan berkelanjutan, bukan hanya bantuan yang bersifat sesaat. Hal tersebut disampaikan Sonny usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi konservasi terumbu karang yang dikelola Koperasi Unit Yasa Segara di Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (17/07/2026). “Dari kunjungan ini kami bertemu dengan koperasi, para nelayan, dan yayasan. Banyak hal luar biasa yang sudah mereka lakukan. Tetapi konservasi terumbu karang tidak…
© Politikparlemen.co