- Bareskrim Polri Berhasil Bongkar Jaringan Judol Internasional, Adang Kasih Dua Jempol
- Hentikan Sementara Pelaksanaan Latsarmil Manajer Kopdes, Pendampingan Keluarga Korban Tidak Cukup
- Dipimpin Dasco, Komisi II Akan Serap Aspirasi RUU Pemilu ke Parpol Non-Parlemen
- Lima Nyawa Meninggal Jangan Dianggap Enteng, Evaluasi Latsarmil Calon Manajer Kopdes
- Pansus RUU HPI Tekankan Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Lokal dari Praktik Curang Mitra Asing
- Kepercayaan Publik terhadap Polri Naik Jadi 82,4 Persen, Sari Yuliati Apresiasi Capaian
- Atalia Praratya: RS Siloam Mataram Perlu Tingkatkan Layanan dan Kapasitas Perawatan
- Waka DPR RI Sari Yuliati Ajak ADKASI Bangun Optimisme Desentralisasi
Penulis: redaksi
Anggota DPR RI Dapil Riau I, Dewi Juliani, kembali turun ke daerah pemilihannya. Dalam masa reses kali ini, ia menyapa langsung masyarakat Kabupaten Bengkalis, menyerap berbagai keluhan, dan menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan daerah ke tingkat pusat. Mulai dari kondisi fiskal daerah hingga infrastruktur transportasi dan lingkungan, semuanya ia catat rapi. Di sela-sela kegiatan reses yang berlangsung Rabu (29/4), Dewi juga menyalurkan dan mengawal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia bahkan menyempatkan diri menengok langsung rumah-rumah warga penerima bantuan. “Saya turun memastikan program bantuan perumahan yang saya perjuangkan ini benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya saya memperjuangkan aspirasi…
Anggota DPR RI Dewi Juliani menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bantuan BSPS harus diterima masyarakat secara utuh tanpa potongan dalam bentuk apa pun. “Program BSPS ini tidak boleh ada yang memotong. Tidak boleh ada kutipan dengan alasan apa pun. Kalau ada yang mengetahui hal seperti itu, tolong dilaporkan,” ujar Dewi Juliani dalam keterangan resminya kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Menurut Dewi Juliani, BSPS merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak huni. Skema bantuan ini bersifat stimulan, yakni mendorong masyarakat…
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah daerah segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino pada musim kemarau 2026. Menurutnya, potensi kekeringan merupakan siklus yang terus berulang dan tidak hanya terjadi di Blitar, tetapi juga di berbagai daerah lain. “Jadi ancaman kekeringan ini sudah seperti siklus yang terjadi tidak hanya di Kabupaten Blitar, juga di kabupaten-kabupaten lain,” ujar Nurhadi dalam keterangan rilisnya yang diterim Politikparlemen.co di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi dini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan satuan kerja terkait. Maka dari itu, tegasnya,…
Dunia kesehatan Indonesia sedang berduka. Hal itu setelah seorang dokter muda yang tengah menjalani program internship, dr Myta Aprilia Azmy, dilaporkan meninggal dunia saat bertugas di RSUD KH Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026). Tragedi ini memicu sorotan tajam terkait dugaan eksploitasi beban kerja tenaga medis di tanah air. Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto menyatakan duka mendalam sekaligus mengecam manajemen perlindungan tenaga medis yang dinilai lemah. “Kematian dr. Myta merupakan alarm keras bagi pemerintah bahwa terdapat kerusakan sistemik dalam memperlakukan pekerja kemanusiaan,” ujarnya melalui rilis yang diterima Politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Berdasarkan laporan…
Anggota DPR RI Novita Wijayanti meninjau langsung Gudang Bulog Gumilir Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, guna memastikan ketersediaan pangan dan kondisi stok beras pemerintah tetap aman bagi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, surplus pangan sudah mulai tercapai seiring meningkatnya serapan gabah petani dan pengelolaan stok yang semakin baik. “Kondisi surplus sudah tercapai. Ini menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan berjalan dengan baik dan harus terus dipertahankan,” ujar Novita Wijayanti. dalam keterangan rilisnya yang diterima Politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pada kesempatan itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra…
Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPR RI Novita Wijayanti tinjau langsung gudang Bulog Gumilir Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tinjauan tersebut, guna memastikan ketersediaan pangan dan kondisi stok beras pemerintah tetap aman bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Novita menegaskan, kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, surplus pangan sudah mulai tercapai seiring meningkatnya serapan gabah petani dan pengelolaan stok yang semakin baik. “Kondisi surplus sudah tercapai. Ini menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan berjalan dengan baik dan harus terus dipertahankan,” kata Novita dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pada kesempatannya, Novita juga berdialog langsung dengan jajaran…
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya sejumlah dokter peserta program internship dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai rangkaian kejadian ini harus menjadi alarm untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem internship di Indonesia. “Ini bukan sekadar musibah, tetapi dapat dimaknai sebagai sinyal adanya persoalan sistemik yang harus segera dibenahi. Para dokter muda tidak boleh menjadi korban akibat sistem yang kurang sempurna,” kata Netty Prasetiyani Aher kepada Politikparlemen.co, Selasa (5/5/2026). Sebagai informasi, seorang dokter peserta program internship (magang) bernama dr. Myta Aprilia Azmi meninggal dunia diduga karena beban kerja. Myta merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya…
Anggota Komisi I, DPR RI, TB Hasanuddin mendesak adanya kajian lebih lanjut dari rencana Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia. Ia mengingatkan bahwa di balik label ‘gratis’, terdapat potensi beban besar yang harus dihitung secara matang oleh pemerintah. Sebagai informasi, Parlemen Italia pada 28 April 2026 telah menyetujui rencana pemerintahnya untuk menghibahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia. Langkah itu disebut sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral sekaligus menghindari biaya pembongkaran aset yang sudah menua. “Dalam pengadaan militer ada pepatah yang relevan: tidak ada yang lebih mahal daripada kapal gratis. Karena itu, keputusan ini harus dikaji secara…
Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah, meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan seluruh hewan yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan, kelayakan fisik, dan kesesuaian syariat Islam. Hindun menekankan bahwa pengawasan yang lemah berisiko meningkatkan peredaran hewan ternak yang sakit, yang tidak hanya merugikan masyarakat dari sisi ekonomi, tetapi juga dapat membatalkan keabsahan ibadah kurban itu sendiri. Berdasarkan ketentuan syariah dan kesehatan, hewan kurban harus dalam kondisi aktif, memiliki nafsu makan baik, serta bebas dari cacat fisik seperti pada bagian ekor maupun telinga. “Hewan kurban harus benar-benar bebas…
Kegelisahan guru honorer terkait kepastian status kerja pasca 2026 kembali mencuat menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Ketentuan dalam beleid tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru non-ASN, khususnya terkait masa penugasan yang disebut hanya berlaku sampai 31 Desember 2026. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino mengaku menerima langsung aspirasi dari para guru honorer yang mempertanyakan kepastian nasib mereka setelah masa penugasan berakhir. Menurutnya, para guru mengaku resah karena belum memperoleh kejelasan apakah mereka tetap dapat mengajar setelah 2026 atau justru harus berhenti, padahal sebagian telah mengabdi selama puluhan tahun…
© Politikparlemen.co