Penulis: redaksi

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pertemuan ke-17 Kaukus AIPA atau The 17th Meeting of the AIPA Caucus di Ruang VVIP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Dalam sambutannya, Syahrul menyampaikan bahwa komunikasi dan kerja sama antarparlemen merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan, memperkuat solidaritas, serta mempererat kebersamaan negara-negara ASEAN. Menurutnya, perubahan lingkungan strategis internasional menuntut parlemen untuk berkontribusi lebih aktif melalui fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan representasi. “Diplomasi…

Menyikapi fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang kian sepi peminat hingga menyusut di bawah 60 siswa, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar mengecualikan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Kamis (22/7/2026), sebagai peringatan bahwa langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak boleh murni berlandaskan efisiensi anggaran matematis semata. Menyusutnya jumlah siswa SDN saat ini berakar dari transisi demografi, di mana tingkat kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) turun ke angka 2,1. Selain itu, terjadi eksodus besar-besaran masyarakat kelas menengah yang memindahkan anak-anak mereka…

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBN 2026 yang mencapai Rp255,5 triliun pada laporan semester pemerintah. Nilai tersebut dinilai jauh di atas tren SILPA pada tahun-tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi beban fiskal. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, angka SILPA tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Banggar bersama Menteri Keuangan dalam rapat evaluasi semester APBN. “Concern kami yang pertama adalah SILPA sebesar Rp255,5 triliun. Selama saya di Banggar 11 tahun, biasanya rata-rata SILPA itu sekitar Rp70 triliunan. Sekarang mencapai Rp255,5 triliun dan ini belum pernah terjadi,”…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai permasalahan tembakau di Indonesia sangat kompleks, mencakup dilema kesehatan publik, kesejahteraan petani, dan ekonomi industri. Menurutnya tingginya angka perokok memicu beban kesehatan yang masif, sementara di sisi lain, petani sering kali terjebak dalam risiko gagal panen, ketergantungan modal, dan tata niaga yang merugikan. “Permasalahan tembakau ini cukup kompleks mulai dari pelaku industri tembakau yang tidak kompak, hingga adanya tumpang tindih kebijakan yang dinilai merugikan petani. Dibutuhkan penyelesaian dari hulu hingga hilir dan pemerintah harus hadir mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan para petani”, ungkapnya di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung DPR, Selasa (21/6/2026). Ia mengatakan Indonesia memiliki…

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Series bagi Tenaga Ahli Anggota DPR RI dengan tema “Outlook Ekonomi dan Geopolitik Global di Tahun 2027 serta Dampaknya pada Perekonomian Indonesia” di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli anggota DPR RI, dalam memperkuat kemampuan analisis terhadap berbagai isu strategis yang berkembang di tingkat global maupun nasional. Dibuka oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Rahmad Budiaji beserta sambutan dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Endang Suryastuti, yang menegaskan bahwa…

Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI berencana akan mengevaluasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperketat aturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas). Pembahasan resmi terkait nasib dan regulasi turunan izin tambang ormas ini akan ditanyakan langsung dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri ESDM begitu masa reses berakhir. “Nanti pasti kita evaluasi dan bahas dalam rapat bersama Menteri ESDM. Ini kan keputusan dan produk kebijakan dari pemerintah periode kemarin, jadi perlu kita tanyakan kelanjutannya secara cermat,” ujar Ramson saat ditemui oleh Politikparlemen.co  di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Meski Komisi XII DPR RI…

Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PFII sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan bahwa penyelesaian undang-undang ini merupakan wujud pemenuhan kewajiban hukum yang telah diamanatkan dalam regulasi sektor keuangan sebelumnya. “Kita ini memang menyelesaikan undang-undang ini sebagai amanat daripada Undang-Undang P2SK yang kemarin sudah kita sahkan, di situ kita tulis bahwa memang undang-undang PFII harus selesai dalam waktu 3 bulan. Jadi karena masa sidang…

Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu perhatian utama Komisi IX DPR RI saat menerima audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung. Komisi IX menilai pemerintah daerah perlu mempercepat perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar akses layanan kesehatan masyarakat semakin merata. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto usai menerima audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Pulung mengungkapkan, persoalan utama yang disampaikan DPRD Tulungagung adalah masih rendahnya capaian UHC di daerah tersebut yang baru berada di kisaran 84 persen. Angka itu dinilai masih tertinggal dibandingkan…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya pengawasan yang kuat dalam implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, regulasi tersebut harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tujuan pemulihan aset negara dapat tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru. Habiburokhman mengingatkan bahwa kewenangan besar yang diberikan kepada aparat harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Ia menilai, tanpa pengawasan yang kuat, implementasi undang-undang berpotensi disalahgunakan oleh oknum aparat. “Kita ingin membersihkan dengan sapu yang bersih. Kalau ada aparat yang tidak terkendali, abuse of power, memeras, menyalahgunakan jabatan, lalu memiliki kewenangan yang sangat…

Anggota Komisi III DPR RI menyoroti banyaknya Putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah, tetapi hingga kini tidak bisa dieksekusi sehingga tidak ada pengembalian terhadap aset negara. Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan para akademisi dalam rangka mendengar masukan terkait pembahasan RUU Perampasan Aset, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Para akademisi dalam RDPU tersebut adalah Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof. Dadang Herli Saputra, dan M. Fishabililah via virtual sebagai narasumber. Ia mencontohkan sejumlah putusan perdata, termasuk kasus-kasus lingkungan hidup dengan nilai denda mencapai triliunan rupiah, yang menurutnya sudah…