Penulis: redaksi

Fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan kembali ditegaskan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan publik, pemenuhan hak warga binaan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan berjalan optimal. Dalam kunjungan yang diselenggarakan pada Senin (27/4/2026), politisi Fraksi Partai Golkar itu berkunjung pada sejumlah area strategis di lingkungan rutan. Peninjauan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan mencakup blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), ruang layanan kunjungan, dapur, hingga sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dalam sidak…

Read More

Peninjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah. Dalam kunjungannya, Anggota DPR RI, Heri Gunawan meninjau langsung proses pelaksanaan program MBG di kawasan Sukabumi pada Senin (4/5/2026). Beberapa hal yang menjadi bahan monitoring antara lain penyediaan bahan baku, proses memasak, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga distribusi kepada para penerima manfaat. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah, sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar dan prinsip transparansi. Pada pagi hari, Heri Gunawan terlebih dahulu melakukan kunjungan ke SDN 1 Mangkalaya…

Read More

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik, menyusul mencuatnya dugaan kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang melibatkan puluhan santriwati. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, sementara penanganannya masih berjalan lambat dan belum memberikan efek jera. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin menegaskan perlunya kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh. “Ini sudah bukan lagi kasus per kasus, tapi menunjukkan pola yang berulang dan sistemik. Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kejahatan seksual,…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti terhambatnya distribusi komoditas kambing dari Surabaya ke Balikpapan akibat kendala transportasi laut yang hingga kini belum terselesaikan. Terhentinya layanan kapal yang sebelumnya digunakan, serta belum optimalnya alternatif operator pelayaran, membuat pengangkutan ternak hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini, menurut Slamet, tidak hanya menghambat pemasaran di tingkat produsen, tetapi juga berpotensi mengganggu pasokan di daerah tujuan. “Distribusi ternak hidup tidak bisa disamakan dengan komoditas biasa. Ada standar khusus yang harus dipenuhi,” ujarnya dalam rilis yang diterima Politikparlemen.co, Selasa (5/5/2026). Ia menjelaskan, pengangkutan ternak memerlukan perhatian pada aspek kesejahteraan hewan, keamanan, hingga tata kelola…

Read More

Akses layanan kesehatan darurat bagi masyarakat desa dinilai perlu terus diperkuat, terutama bagi warga yang kesulitan memperoleh ambulans secara cepat dan terjangkau. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino menyerahkan satu unit ambulans gratis bagi masyarakat Kabupaten Brebes melalui Yayasan Harjo Mulyo. Harris Turino menjelaskan, bantuan ambulans yang diserahkan pada 29 April 2026 itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan riil masyarakat, khususnya warga di pedesaan yang kerap mengalami kendala saat membutuhkan transportasi medis darurat. Menurut Harris, meski ambulans telah tersedia di sejumlah rumah sakit maupun puskesmas, jumlahnya masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh…

Read More

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mendorong penguatan kemitraan antara koperasi, petani, dan korporasi dalam pengembangan industri nanas di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hal itu disampaikannya saat menggelar reses di Desa Bunihayu, Kecamatan Jalancagak, Selasa (28/04/2026). Dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co, pada Selasa (5/5/2026), Ateng menyoroti potensi besar nanas Subang sebagai komoditas unggulan daerah. Data Pemerintah Kabupaten Subang mencatat luas lahan nanas mencapai sekitar 1.630 hektare dengan produksi hingga 296.000 ton per tahun. Sementara data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi sekitar 158.180 ton atau 4,94 persen dari total produksi nasional pada 2022. “Angka ini menegaskan bahwa…

Read More

Biro Persidangan I Setjen DPR RI harus menjadi etalase terdepan dalam mencerminkan kualitas layanan kelembagaan DPR. Karena berada di garda depan pelayanan kedewanan, setiap aparatur di lingkungan Biro Persidangan I dituntut tidak hanya disiplin secara administratif, tetapi juga profesional, responsif, dan berintegritas dalam mendukung kerja-kerja parlemen. Hal itu ditegaskan Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR RI Arini Wijayanti dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penganugerahan Pegawai Teladan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Menurut Arini, posisi Biro Persidangan I sangat strategis karena menjadi unit yang bersentuhan langsung…

Read More

Anggota DPR RI, Ateng Sutisna, mendorong peningkatan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas hingga 3 persen. Hal ini menjadi upaya memperkuat implementasi UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur kewajiban penyerapan tenaga kerja disabilitas minimal 1–2 persen di setiap instansi. Dalam kegiatan serap aspirasi di Subang, Ateng menegaskan bahwa pemenuhan ketentuan tersebut masih perlu didorong agar tidak berhenti pada level regulasi, tetapi benar-benar terlaksana di lapangan. “Kami mendukung pemenuhan kuota pekerja penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yakni minimal 1–2 persen dari jumlah pegawai di tiap instansi. Kami mendorong agar capaian ini ditingkatkan hingga 3 persen,…

Read More

Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR RI Arini Wijayanti menegaskan disiplin aparatur sipil negara (ASN) merupakan fondasi utama dalam menjaga profesionalisme layanan persidangan di lingkungan DPR RI. Penguatan pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kata dia, menjadi instrumen penting untuk memastikan budaya kerja yang tertib, berintegritas, dan akuntabel terus terjaga di lingkungan kesekretariatan parlemen. Hal tersebut disampaikan Arini dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penganugerahan Pegawai Teladan di lingkungan Biro Persidangan I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2026). Menurutnya, disiplin pegawai tidak hanya dimaknai…

Read More

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Rahmad Budiaji, menegaskan pentingnya pengawasan, pengendalian, dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan BMN kepada Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Dalam sambutannya, Rahmad menyampaikan bahwa BMN bukan sekadar aset negara, melainkan bagian dari pertanggungjawaban negara yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, di lingkungan DPR RI, BMN yang digunakan oleh Anggota, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi memiliki fungsi strategis dalam…

Read More